Catatan Magnis-Suseno: Bodoh, Berwatak Benalu, Psyco-freak yang Golput

Rabu, 13 Maret 2019 | 15:36 WIB
Share Tweet Share

Yon Lesek/Penulis

Oleh Yon Lesek

[INDONESIAKORAN.COM] Cukup mengejutkan saya di awal saat membaca pernyataan Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dalam Opininya di media Kompas (9/3). Guru Besar Filsafat yang pada Oktober 2017 menerima penghargaan Philosophy Award dari Fakultas Filsafat UGM sebagai Filsuf Terkemuka Indonesia 2017 ini tidak tedeng aling-aling atau bermain dengan kata-kata yang dikemas apik apalagi jelimet ala-ala pernyataan para filsuf alai yang lagi beken saat ini, beliau langsung mencecar siapa saja yang golput pada Pilpres 2019 kali ini.

Magnis-Suseno menulis: "Kalau Anda, meskipun sebenarnya dapat, tetapi Anda memilih untuk tak memilih atau golput, maaf, hanya ada tiga kemungkinan: Anda bodoh, just stupid; atau Anda berwatak benalu, kurang sedap; atau Anda secara mental tidak stabil, Anda seorang psycho-freak."

Sekadar merawat ingatan, bertepatan dengan menjelang Pemilu 1997, Konferensi Waligereja Indonesia mengeluarkan Surat Gembala Prapaskah yang salah satu poin pentingnya adalah tidak menganggap berdosa bagi orang yang memilih untuk tidak memilih, alias golput.

Surat Gembala Gereja ini sungguh heboh. Kalau terjadi saat ini pasti sudah viral. Mungkin sudah diikuti demo berjilid-jilid. Intinya, ramai dipergujingkan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi, tidak sedikit pula yang menilainya sebagai sesuatu yang heroik, sebagai sikap Gereja yang paling keras melawan rezim ORBA yang penuh nanar korupsi, kolusi dan nepotisme serta represif dan otoriter. Seiring sejalan dengan kehendak rakyat banyak saat itu bahwa memilih golput adalah bentuk penolakan yang ekstrem pada sebuah rezim yang tegar mempertahakan kekuasaannya yang payah secara moral dan pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan adil.

Tidak bermaksud memperlihatkan sesuatu kontradiksi sikap soal golput ini, saya menilai sikap Magnis-Suseno yang mencecar keras orang yang Golput pada Pilpres 2019 kali ini tidak lalu berasumsi bahwa golput itu tidak boleh sama sekali. Alasan untuk itulah yang menjadi faktor pembedanya, antara konteks Pemilu 1997 dengan Pilpres 2019. Memilih untuk Golput pada 1997 adalah sebuah gerakan moral ekstrem dengan mengikuti roh zaman saat itu untuk secara ekstrem memutuskan mata rantai sebuah generasi yang korup, tidak demokratis dan otoriter kala itu.

Memang Gereja melalui Surat Gembala Prapaskah 1997 yang menyinggung soal golput dalam Pemilu itu tidak menganakemaskan salah seorang calon. Hanya ditekankan bahwa selama pilihannya tidak bertentangan dengan suara hatinya, pilihannya sah-sah saja. Bahwa Gereja juga tidak menganggap umat Katolik yang tidak memilih sebagai perbuatan dosa. 

Puji Tuhan, ikutan dari seruan moral yang tampak ekstrem dan berani ini berbuah bersama gerakan lainnya dalam reformasi 1998. Saat ini kita sudah lebih jauh masuk ke dalam era reformasi itu, walau tetap diakui masih banyak pekerjaan reformasi yang belum tuntas bahkan masih tampak labil atau malah tampak samar-samar meredup.

Inilah yang harus diwaspadai bersama, suatu fenomena yang massif dan mungkin terlalu dini dianggap sebuah gerakan yang antireformasi, dengan dua arah kemungkinan: menghidupkan kembali secara baru rezim ORBA (neo-ORBA), atau kemungkinan kedua, merongrong reformasi untuk menggantikan ideologi dan sistem negara Indonesia ke arah anti NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD '45. Entah apa pun sistem dan ideologi baru itu.

Situasi seperti inilah yang tidak bisa tidak kita tidak boleh apatis dalam memilih salah satu dari dua pasangan Capres yang ada. Mungkin saja keduanya masih jauh dari harapan kita, tetapi hakul yakin salah satunya pasti sedikit lebih baik dari yang lain.

Di sinilah saya menemukan alasannya ketika Magnis Suseno menandaskan sebagai intisari di akhir opininya: "Kalau Anda menolak Prabowo, pilih Jokowi!, meski Anda kecewa dengan Jokowi. Kalau Anda tak mau Jokowi jadi presiden lagi lima tahun ke depan, pilih Prabowo, meski ia jauh dari harapan Anda! Dua tokoh itulah yang kini tersedia bagi Indonesia. Kenyataan ini harus diterima. Sekali lagi, kita tak memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk berkuasa. Dalam suatu demokrasi kita wajib memberi bagian kita."

Pilpres memang bukan satu-satunya, tetapi salah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan perubahan yang kita inginkan bersama. Jika dicermati lebih dalam, kontestasi Pilpres pasca reformasi saat ini tidak dalam suatu arus massa yang berkehendak memotong sebuah generasi rezim, tetapi menghadapkan kita pada dua pilihan pasangan calon Presiden yang sifatnya kontraris: memilih pemimpin yang baik atau memilih pemimpin yang buruk untuk berkuasa. Tetapi, bukan momen kita memilih pemimpin yang paling benar atau yang salah.

Konsekwensi logisnya, pilihan kita tidak didasarkan pada pertimbangan epistemologis calon (soal siapa yang benar dan salah) , tetapi lebih kepada pertimbangan moral (siapa yang lebih baik atau buruk) karena menyangkut kehendak berkuasa. Maka, secara moral pun kita diwajibkan memilih salah satunya, mana yang lebih baik dari keduanya. Atau paling tidak, jika ditemukan keduanya lebih banyak buruknya, prinsip moral yang disebut minus malum berlaku: memilih yang buruknya lebih sedikit.

Dengan ini sepakat dengan Prof. Magnis-Suseno, bahwasanya kita harus memilih satu dari dua, jangan pilih dua-duanya juga, dan tidak boleh Golput, untuk memastikan output pemilu kali ini adalah menghindari pemimpin buruk berkuasa.

Kita sudah diberikan hak suara dan kita dituntut secara moral untuk menggunakannya. Pesan bagi kita: “Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum” (Gaudium et Spes 75).

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar