Menafsir Pembebasan ABB dalam Kasus Terorisme

Selasa, 22 Januari 2019 | 05:48 WIB
Share Tweet Share

Plasidus Asis Deornay, SH, Praktisis Hukum dan Advokat

Fiat justitia pereat mundus, "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa."

Penulis: Plasidus Asis Deornay, SH
Advokat

[INDONESIAKORAN.COM] Dalam beberapa hari ini isu hangat yang manjadi viral di media pasca setelah debat pilpres pertama, salah satunya adalah soal keinginan presiden Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir (ABB) dalam kasus terorisme.

Sebagaimana kita ketahui ABB dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan selama 15 tahun, dan baru akan bebas murni pada 24 Desember 2023 mendatang. Artinya jika dirunut berdasarkan lamanya penjara, dari sejak putusan pengadilan 16 juni 2011, ABB baru menjalankan 1/2 (setengah) dari total hukumannya.

Dari sisi ini, tentu ABB belum dapat dikategorikan bebas murni. Maka secara hukum, yang dapat dilakukan ABB adalah melakukan upaya pembebasan bersyarat (PB). Karena itu adalah hak hukum setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani hukuman. Tetapi catatannya adalah harus dengan syarat.

Jika pembebasan bersyarat tanpa syarat, seperti dikehendaki oleh ABB, namanya bukan pembebasan bersyarat . Bebas tanpa syarat itu hanya terjadi tanggal 24 Desember 2023 setelah seluruh hukumannya telah selesai dijalankan ABB.

Menurut Presiden Jokowi dan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, kepada media massa, alasan rencana pembebasan ABB karena pertimbangan kemanusiaan, tidak ada pertimbangan politis menjelang pemilu.

Untuk menganalisis rencana pembebasan ABB ini, menurut saya aspek yang netral dan prosedural adalah dengan menggunakan kajian hukum. Di luar hukum, itu tidak dibenarkan. Dan berdampak buruk untuk Jokowi dan sistem hukum kita.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa syarat-syarat pembebasan bersyarat (PB), tertuang dalam perundang-undangan, khususnya UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Maka jika PB terhadap ABB memenuhi semua syarat yang ditentukan maka PB-nya prosedural atau sesuai hukum. Tetapi jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka pembebasan bersyarat ABB batal demi hukum. Atau semisalkam ABB tetap harus dilaksanakan oleh Jokowi, bentuk lain misalnya Grasi, itu pun juga harus dengan syarat. walau Presiden Jokowi memiliki hak Prerogatif.

Poinnya tidak dibenarkan seseorang dibebaskan tanpa harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang terpenuhi secara hukum.

Jika itu terjadi, maka kasus ABB menjadi Preseden buruk dan paling buruk dalam penegakan hukum kita. Ada semacam penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan melawan hukum di balik pembebasan ABB ini.

Syarat-syarat PB ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, Masing-masing dengan syarat-syaratnya. Di mana masing-masing syarat tersebut, wajib bagi setiap napi untuk mengisi semua kelengkapan dokumennya.

Untuk napi atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme, misalnya, syarat-syarat umum PB diatur dalam Pasal 82 Permenkhumham 03/2018 antara lain telah menjalani 2/3 masa pidana. Sedangkan syarat-syarat khusus diatur dalam Pasal 84 Permenkumham 03/2018 antara lain menandatangani dokumen syarat janji atau ikrar kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.

Semua persyaratan PB di atas berlaku untuk semua Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak ada pengecualian. Ini yang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Atau yang kita sebut asas equality before the law.

Dalam edaran pemberitaan media, ABB dikabarkan menolak untuk menandatangani ikrar kesetiaan pada NKRI. Maka dalam hubungan ini, jika PB tetap diberikan kepada ABB tanpa memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan di atas, maka secara tegas, kebijakan itu justru melawan hukum dan/atau bertentangan. Hal ini setidaknya akan merusak sistem dan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi WBP lainnya. Kita tentu tidak ingin ada keributan atau rusuh di dalam lapas gara-gara kebijakan Presiden yang tidak adil.

Solusi tawar yang ingin saya sampaikan kepada presiden Jokowi, yakni pertama, ABB menjalani masa pidananya hingga habis, ini lebih tidak berisko daripada harus menabrak dan merusak sistem dan tatanan hukum kita.

Kedua, bahwa kemungkinan karena faktor usia ABB harus meninggal dunia didalam lapas. Itu justru lebih baik ketimbang mencari dalil alasan rasa kemanusiaan. Sebab ini soal konsistensi seorang Jokowi dan juga tidak kalah pentingnya adalah kewibawaan hukum itu sendiri. Fiat justitia pereat mundus, "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa."

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar