Sudikerta Dilengserkan, Sumarjaya Linggih Nahkodai Golkar Bali

Selasa, 04 Desember 2018 | 18:00 WIB
Share Tweet Share

Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir, menyerahkan SK DPP Partai Golkar kepada Gede Sumarjaya Linggih, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Bali. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, harus menelan pil pahit. Pasalnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Sudikerta akhirnya dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Sudikerta yang terjerat kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan menggunakan surat palsu serta pencucian uang, digantikan oleh koleganya Gede Sumarjaya Linggih, selaku Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Kepastian pemberhentian Sudikerta sekaligus pengangkatan Sumarjaya Linggih ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor Kep-362/ DPP/ Golkar/ XII/ 2018 tertanggal 4 Desember 2018.

SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjend Lodewijk F Paulus, ini dengan perihal Pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

SK tersebut diserahkan oleh Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir, di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (4/12/2018). SK diterima langsung oleh Gede Sumarjaya Linggih selaku penerima mandat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, didampingi oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry.

"Proses terbitnya SK ini sudah melalui pembahasan yang intensif dan sejalan dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar," jelas Ibnu Munzir, dalam arahannya usai penyerahan SK tersebut.

Terkait pertimbangan mendasar DPP Partai Golkar menerbitkan SK ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Sudikerta agar lebih berkonsentrasi dalam menghadapi masalah hukum yang sedang dihadapi.

Di sisi lain, program dan agenda partai dalam menyongsong Pilpres dan Pileg 2019 telah ditetapkan. Karena itu, DPP memandang perlu menunjuk nahkoda baru agar program dan agenda partai ini terus berjalan sesuai dengan arah dan sasaran.

"Dan sudah menjadi kewenangan DPP Partai Golkar untuk segera mengambil langkah cepat, agar jangan sampai kondisi yang terjadi ini berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar maupun capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Golkar," tandas Ibnu Munzir.

Bagi DPP Partai Golkar, lanjut Ibnu Munzir, Sumarjaya Linggih adalah figur yang tepat mengemban tugas berat ini.

"Apalagi, kapasitasnya sebagai Ketua Korwil Pemenangan Bali DPP Partai Golkar, tentu sangat memahami kondisi objektif yang ada di Bali," pungkas Ibnu Munzir.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar