TPDI: KPU RI dan DKPP Awasi Seleksi Calon KPUD di NTT

Sabtu, 01 Desember 2018 | 08:53 WIB
Share Tweet Share

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPID) Petrus Selestinus

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta KPU RI, Bawaslu dan DKPP untuk mengawasi dan mencermati proses seleksi para calon anggota KPUD Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilakukan tim seleksi (Timsel).

Permintaan ini disampaikan Petrus merespon dugaan masyarakat adanya indikasi permainan dalam proses seleksi para calon anggota KPUD di NTT.

"Semua organ penting Penyelenggara Pemilu 2019 (KPU, BAWASLU dan DKPP) harus mencermati dan merespons dugaan masyarakat akan adanya permainan mafia dalam proses seleksi Komisioner KPUD Kabupaten dan Kota di NTT," kata Petrus dalam keterangan persnya, Sabtu (1/12/2018).

Menurut Petrus, KPU RI, Bawaslu dan DKPP harus berperan aktif mengawasi proses seleksi yang dilakukan para timsel agar agar tidak adanya calon komisioner titipan untuk kepentingan pihak tertentu dalam menghadapi Pemilu 2019.

"Potensi melahirkan daya rusak yang tinggi hingga menurunkan kualitas demokrasi setiap pemilu dan pilkada justru dari permainan menempatkan calon titipan pada setiap Kabupaten dalam satu Provinsi. Inilah yang menyebabkan para calon muka lama yang tidak pernah memperhatikan kondisi sosial masyarakat di NTT ketika rakyat menjerit, tetapi mereka selalu sukses meraih suara paling tinggi melebihi perolehan suara calon-calon yang lain pada setiap pemilu," papar Petrus.

Bila budaya dugaan titip calon komisioner lanjut Petrus tidak diakhiri maka Pemilu hanya akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang tidak berintegritas moral yang baik karena mereka lahir dari Komisioner Penyelenggara Pemilu yang tidak berintegritas moral yang baik sebagai akibat adanya KKN dalam proses seleksi Komisioner.

"Inilah yang harus diperhatikan dan diakhiri oleh pemerintah terutama dalam proses seleksi melahirkan Komisioner Penyelenggara Pemilu di setiap Provinsi. Adanya desakan agar proses seleksi Komisioner KPU di NTT dihentikan, pertanda ada yang salah dalam proses tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) untuk menghentikan sementara proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), sambil membentuk tim khusus untuk mengoreksi kembali tahapan-tahapan hasil seleksi yang dinilai adanya dugaan permainan politik dalam proses tersebut.

"Bila ada dugaan hasil seleksi tersebut tidak transparan dan indikasi permainan politik yang dilakukan tim seleksi (Timsel) sebaiknya KPU RI menghentikan sementara proses seleksi tersebut sambil bentuk tim khusus untuk koreksi kembali tahapan hasil seleksi itu," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta ini, proses seleksi yang mengedepankan transparansi kemampuan setiap calon menjadi faktor penting bagi timsel agar anggota KPUD yang dihasilkan benar-benar memiliki integritas. Sehingga timsel harus jauh dari tenakanan politik dan pesanan kelompok manapun.

"Harusnya proses itu transparan dan sesuai dengan kemampuan calon, jadi itu yang dipakai timsel. Timsel juga harus jauh dari tekanan politik atau pesanan kelompok manapun yang berusaha menitip orangnya," ujar Ramses.

Sikap KPU RI yang menghentikan sementara proses seleksi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Maluku merupakan langkah yang tepat dan tidak menutup kemungkinan terjadi di NTT bila adanya dugaan permainan dalam meloloskan calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

"Saya kira untuk hindari polemik dan persoalan sebaiknya KPU RI perlu mengambil sikap terhadap proses seleksi calon anggota KPUD Kabupaten dan Kota di NTT," tegasnya.

Editor: Fadli


Berita Terkait

Komentar