Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya Soal UMKM

Rabu, 28 November 2018 | 21:05 WIB
Share Tweet Share

Sambutan Presiden Joko Widodo pada Rapimnas Kadin 2018

[SOLO, INDONESIAKORAN.COM] Presiden Joko Widodo membuat kejutan saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2018 di Solo, Jawa Tengah. Presiden secara tegas dan lugas menghapus UMKM dari daftar sektor yang terbuka seratus persen (100%) bagi investasi asing.

"Saya pastikan akan saya keluarkan urusan UMKM ini dari relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi). Saya putuskan langsung di sini," tandas Presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut sontak mendapatkan tepuk tangan meriah para pengusaha peserta rapimnas. Pasalnya, relaksasi DNI menjadi salah satu kebijakan terbaru pemerintah yang mendapatkan sorotan Kadin, dan dibahas secara khusus dalam Rapimnas 2018.

Polemik muncul karena beberapa bidang usaha yang tergolong garapan UMKM akan dibuka untuk investasi asing. Hal ini dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dipaparkan Kemenko Perekonomian beberapa hari lalu. Paket ini mencakup perluasan tax holiday, kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan relaksasi DNI.

"Tax holiday tidak ada masalah. Kebijakan DHE juga tidak ada masalah. Yang ada masalahnya adalah soal relaksasi DNI," kata Jokowi.

Dia mengaku langsung ditelepon Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani yang menyampaikan keberatan terkait beberapa poin dalam relaksasi DNI.

DNI adalah daftar bidang usaha yang tertutup bagi investor asing. Tujuan kebijakan relaksasi adalah membuka ruang bagi investasi asing masuk ke sejumlah bidang usaha yang sebelumnya tertutup. Relaksasi sejumlah sektor yang tergolong UMKM bagi investasi asing dalam paket kebijakan terbaru akhirnya mendapatkan reaksi dari para pelaku usaha.

"Perpres-nya belum saya tandatangani. Jadi tidak perlu ragu. Sudah saya putuskan di sini," sambung Jokowi.

Dia menyambung, pemerintah sadar bahwa UMKM berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Data yang dipaparkan presiden antara lain menunjukkan, terdapat 62 juta pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Indonesia. Sektor ini juga telah menyerap 116 juta tenaga kerja sehingga patut mendapatkan perhatian khusus pemerintah.

Sebelumnya, Kadin sempat mengajukan keberatan terbuka kepada pemerintah terkait relaksasi DNI. Kadin meminta penetapan relaksasi ditunda hingga terjadi dialog dengan pelaku usaha. Rapimnas sendiri telah menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan tersebut dan telah diserahkan langsung kepada pemerintah.

Editor: Iman Febri


Berita Terkait

Komentar