Percepat Infrastruktur, Tokoh Manggarai Raya Akan Dialog Dengan PUPR

Rabu, 28 November 2018 | 09:51 WIB
Share Tweet Share

Romanus Ndau (Kanan) bersama Mantan Ketua MK Mahfud MD (Kiri)

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Sejumlah masalah dan tantangan masih menjadi penghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia umumnya dan di Mamggarai Raya khususnya. Meskipun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sudah ditetapkan arahan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur guna menjawab sejumlah permasalahan yang ada.

Sesuai RPJMN tersebut, prioritas yang harus dibangun adalah kondisi jalan yang tidak memadai, kinerja pelabuhan yang tidak berdaya saing, rendahnya rasio ketenagalistrikan dan terbatasnya kapasitas sumber air.

Dari berbagai kajian, ada 5 permasalahan utama pembangunan infrastruktur di Indonesia yakni, kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusanKetidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan, kurang memadainya kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung jawab Proyek dalam penyediaan infrastruktur terutama yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lambatnya proses penyusunan peraturan dan keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi.

Permasalahan-permasalah tersebut merupakan persoalan menyeluruh di Indonesia termasuk di Manggarai Raya. Untuk mempercepat proses pembangunan Infrastruktur di Manggarai Raya yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, sejumlah tokoh asal Manggarai Raya menginisiasi melakukan dialog dan diskusi dengan Kementerian PUPR.

"Dialog Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Raya dengan Kementerian PUPR, hari Jumat, 30 November nanti bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tiga Manggarai dan kegiatan ini atas inisiasi kita-kita saja, kata Romanus Ndau saat dikonfirmasi Indonesiakoran.com, Rabu (28/11/2018).

Diskusi ini renacanya akan dilaksanakan pada Jumat (30/11/2018), pukul 13.00 WIB di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jln Abdul Muis No 40 Jakarta.

Editor: Jefry

Tag:

Berita Terkait

Komentar