Pemerintah Berencana Alokasikan Dana Kelurahan

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 08:54 WIB
Share Tweet Share

Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumolo, ketika membuka acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/ Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. [foto: istimewa]

[NUSA DUA, INDONESIAKORAN.COM] Pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk kelurahan. Dalam rancangan awal, besaran dana kelurahan ini tidak sama dengan alokasi dana desa.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, setelah Pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/ Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).

"Rencana alokasi anggaran kelurahan tentu besarannya berbeda dengan dana desa. Luas wilayah kelurahan kecil, walaupun mungkin kalau jumlah penduduk lebih banyak dari desa, tapi kan berbeda masalahnya, infrastruktur di desa lebih kompleks dan luas,” kata Tjahjo.

Rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan, menurut dia, bukan semata – mata tanpa adanya kajian. Pemerintah bahkan telah memperhatikan kondisi riil di lapangan terhadap pengembangan kelurahan.

Tjahjo menambahkan, ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil, sehingga alokasi dana kelurahan dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.

“Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya," ujar Tjahjo.

Pemerintah kelurahan, imbuhnya, sama dengan pemerintah desa. Mereka merupakan garda terdepan unit pemerintahan dalam negeri yang memberikan pelayanan langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat sepanjang waktu.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan terdepan (Lurah dan Kepala Desa) seringkali menjadi barometer bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami, karena aparat kelurahan adalah aparat pemerintahan yang paling terdekat jarak dan waktu lebih mudah dijangkau masyarakat ketika membutuhkan pelayanan tertentu atau dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang timbul.

"Alokasi dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan tentu sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan, akan disusun aturan teknisnya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat," tandas Tjahjo.

Sebelumnya, rencana alokasi dana kelurahan diutarakan Presiden Jokowi pada saat sambutan pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/ Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar