Memerdekakan Pendidikan (Sebuah Catatan Kritis HUT RI ke-73) II

Minggu, 19 Agustus 2018 | 20:02 WIB
Share Tweet Share

Feliks Tans (Dosen FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang)

Memerdekakan Pendidikan
(Sebuah Catatan Kritis HUT RI ke-73)
II

Oleh Feliks Tans
(Dosen FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang)

Dalam tulisan sebelumnya, saya mengemukakan bahwa untuk membuat pendidikan formal di Indonesia lebih efektif, kurikulum nasional, K-13, yang disusun oleh Kemendikbud, dengan sifatnya yang, secara umum, “menjajah” bakat/potensi, minat, dan kebutuhan belajar (BMKB) murid, harus diganti dengan kurikulum yang dirancang-bangun oleh setiap sekolah dengan sifatnya yang memerdekakan karena esensinya yang sesuai dengan BMKB murid.

Ketika sekolah menciptakan dan melaksanakan kurikulum sendiri seperti itu, persoalannya, antara lain, adalah apa tugas Kemendikbud. Persoalan tersebut saya jawab dengan tesis ini: ketika Indonesia menerapkan desentralisasi pendidikan secara umum, termasuk dalam hal pembuatan kurikulum, tugas para pengambil keputusan di Jakarta, Kemendikbud, perlu pula ditata ulang. Perlu direformasi.

Dalam konteks demikian, Kemendikbud, saya pikir, bisa lebih fokus pada pelaksanaan supervisi. Artinya, Kemendikbud tidak lagi menyusun kurikulum nasional seperti yang terjadi selama ini, tetapi cukup melakukan tugas pengawasan. Ini untuk menjamin bahwa setiap kurikulum di setiap sekolah memang sesuai dengan BMKB murid, wawasan kebangsaan, akhlak mulia, dan imannya. Juga untuk memastikan bahwa setiap guru bukan hanya memang kompeten secara profesional, pedagogis, sosial, dan indivudal, termasuk berkarakter mulia dalam melaksanakan tugasnya tetapi juga menjamin bahwa apapun yang dilakukan di sekolah sesuai dengan tata kelola pendidikan yang berterima secara pedagogis.

Supervisi juga perlu untuk memastikan bahwa guru, pegawai, sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara memadai, dalam hal kuantitas dan kualitas, di setiap sekolah. Artinya, sekolah yang berkekurangan guru, pegawai, sarana dan prasarana atau mutunya di bawah standar harus segera dibantu supaya bisa keluar dari masalahnya.

Pengawasan oleh Kemendikbud kepada setiap sekolah termasuk, tentu, pelaksanaan UN. UN, sejatinya, harus terus dilaksanakan. Namun lebih komprehensif, yaitu UN dengan fokus hanya pada ujian mata pelajaran yang benar-benar sesuai dengan BMKB murid seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jika lulus UN seperti itu, seorang murid pasti bisa mandiri dalam hidupnya. Tidak seperti sekarang, banyak yang lulus UN, bahkan dengan nilai yang sangat baik, namun menganggur dan menimbulkan banyak masalah.

Jadi, untuk mencegah murid bertindak tidak adil terhadap gurunya seperti yang dilakukan MH terhadap ABC (Kompas, 03/02/2018, Guru Tewas Dianiaya Murid, hlm. 15), Indonesia, antara lain, perlu desentralisasi pendidikan dengan kurikulum yang disusun sekolah. Dalam dunia pendidikan seperti itu, Kemendikbud bertugas mengawasi setiap sekolah untuk menjamin bahwa kurikulumnya benar-benar berbasis BMKB murid; setiap aktivitasnya selaras dengan wawasan kebangsaan, sesuai dengan nilai moral universal, dan iman murid/guru; dan, pelaksanaan proses belajar dan pembelajarannya baik, benar, dan total, termasuk pelaksanaan UN yang juga lebih pas dengan BMKB murid.

Pengawasan itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajarannya tanpa guru, pegawai, dana, sarana, dan prasarana yang memadai. Ini penting bukan hanya untuk membuat sistem pendidikan Indonesia lebih efektif dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap guru oleh murid di masa depan sehingga proses belajar dan mengajar berjalan secara baik.

Guru atau siapapun yang terlibat secara tulus dalam dunia pendidikan tidak terganggu kasus tragis yang melibatkan guru dan muridnya di mana saja di setiap sekolah di negeri ini.
Itulah, saya kira, esensi dari reformasi tugas Kemendikbud dalam dunia pendidikan yang, sejatinya, berubah dari sentralisasi kepada desentralisasi, termasuk dalam penyusunan kurikulum seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jika ini dilakukan, pendidikan Indonesia, saya yakin, akan sangat bermutu dan mampu membuat bangsa ini lebih makmur dan kompetitif. Itu juga, tentu, cara terbaik untuk memerdekakan pendidikan yang selama ini terjajah oleh sistem pendidikannya sendiri yang, dalam banyak hal, mengabaikan BMKB murid selama 73 tahun kemerdekaannya.

Jadi, kini tiba saatnya pendidikan bangsa ini harus juga dimerdekakan dengan, antara lain, mengubah kurikulum dari yang bersifat sentralistis kepada yang bersifat desentralistis dengan tugas Kemendikbud yang lebih fokus pada pengawasan daripada hanya sekadar penciptaan kurikulum nasional. Ini penting sebab kemerdekaan sebuah bangsa selama 73 tahun sekalipun, dalam banyak hal, kurang bermakna, jika pendidikannya belum kunjung merdeka. Atau haruskah kita tunggu pergantian pemerintahan via pemilu tahun depan untuk melakukannya?

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar