Memerdekakan Pendidikan (Sebuah Catatan Kritis HUT RI ke-73)

Jumat, 17 Agustus 2018 | 10:26 WIB
Share Tweet Share

Prof. Feliks Tans (Dosen FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang)

Memerdekakan Pendidikan
(Sebuah Catatan Kritis HUT RI ke-73)
I

Oleh Feliks Tans
(Dosen FKIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang)

Masi ingatkah bangsa ini kasus penganiayaan Ahmad Budi Cahyono (ABC), guru seni rupa, SMAN I, Torjun, Madura, oleh MH, muridnya sendiri, hingga meninggal (Kompas, 03/02/2018, Guru Tewas Dianiaya Murid, hlm. 15)? Itu sebuah tragedi yang sangat tragis, bukan? Betul. Namun itu tetap harus dipandang sebagai satu kasus; hanya MH yang menganiaya ABC; jutaan murid lainnya tidak melakukan itu dan, karena itu, para guru Indonesia, secara umum, mestinya, aman.
Walaupun demikian, menilai itu kasuistis bukan berarti melihatnya “hanya” soal akhlak MH. Itu adalah salah satu buah buruk kurikulum nasional, termasuk Kurikulum 2013 (K-13) yang kini berlaku, yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan susah payah, tetapi mengabaikan, dalam banyak hal, bakat, minat, dan kebutuhan belajar (BMKB) murid.

Dalam tataran demokrasi saat ini, itu sebuah bentuk penjajahan negara terhadap bangsanya (baca: muridnya) sendiri. Karena itu, pendidikan bangsa ini perlu dimerdekakan dengan cara, antara lain, pergantian K-13, yang, dalam banyak hal, menindas BMKB murid, dengan kurikulum yang memerdekakan pendidikan (baca: murid) dari penindasan itu, yaitu kurilukum yang disusun sekolah.

Sekolah menyusun kurikulumnya sendiri logis sebab sekolah lebih tahu BMKB muridnya daripada para pejabat Kemendikbud. Pengetahuan yang lebih akurat tentang BMKB murid akan membuat kurikulum sekolah mampu menyediakan mata pelajaran yang pas dengan kondisi setiap muridnya. Dengan demikian, jika ada murid yang berbakat, berminat, dan berkebutuhan belajar seni rupa, misalnya, seni rupa diajarkan. Jika tidak, jangan. Murid yang berbakat, berminat, dan berkebutuhan belajar seni rupa saja yang mengikuti mata pelajaran itu.
Yang lainnya belajar mata pelajaran lain sesuai BMKB-nya, misalnya, matematika atau menari atau fisika atau menyanyi atau menenun atau membuat lemari atau menulis atau apapun, termasuk kombinasinya, kalau itu sesuai dengan BMKB-nya. Ini yang dimaksudkan C.

Rogers ketika menegaskan bahwa setiap murid perlu diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan cita-cita yang dibangun berdasarkan talentanya (Carl Rogers. 1983. Freedom to Learn for the 80’s. New York: Merrill).
Yang terjadi selama ini, kurikulum berlaku secara nasional dan setiap murid, dari Sabang sampai Merauke, harus menguasainya tanpa memperhatikan BMKB-nya secara saksama. Ini, antara lain, pemantik tragedi ABC. ABC diharuskan mengajar seni rupa kepada MH yang, bisa diduga, tak berbakat dan, karena itu, tak berminat pada seni rupa.

Absennya bakat dan minat tersebut dalam diri MH – dua syarat minimal untuk membuat seseorang aktif belajar – membuatnya pasif; dia merasa tidak berkebutuhan belajar seni rupa. Ini (dugaan) masuk akal sebab setiap murid yang waras, sejatinya, akan mengikuti mata pelajaran apapun dengan riang-ria jika itu sesuai dengan BMKB-nya. Orang sehat yang berbakat, berminat, dan berkebutuhan belajar menyanyi, misalnya, tidak akan memukul pengajar seni suaranya; ketika disuruh menyanyi, dia pasti menyanyi dengan gembira.

Sebaliknya, seorang murid yang tidak suka menyanyi karena tidak berbakat, berminat, dan berkebutuhan menyanyi akan menderita jika disuruh bernyanyi. Bila dipaksakan, dia berkemungkinan untuk memberontak atau melakukan hal negatif lainnya, termasuk yang fatal, seperti perlakuan MH terhadap ABC.

Banyaknya tawuran antarpelajar dan perilaku menyimpang murid di negeri ini – termasuk ketika mereka tamat sekolah – lahir, entah disadari atau tidak, dari kurikulum yang mengharuskan murid mempelajari sesuatu yang tidak relevan dengan BMKB-nya. Kurikulum seperti itu sebuah bentuk penjajahan, bukan?

Ketidaksesuaian itu diperparah oleh ujian nasional (UN) yang mengukur kemampuan seorang murid secara sangat parsial. UN menguji kemampuan kognitif; kompetensi psikomotorik dan afektif tidak. UN seperti itu, tentu, membuat murid tertekan, frustrasi, yang lampiasannya beragam seperti melempari sekolah dan/atau bunuh diri.

Karena itu, pelaksanaan UN ke depan harus disesuaikan dengan esensi kurikulum berbasis murid. Artinya, ketika kurikulum disusun berdasarkan BMKB murid, UN harus juga dirancang untuk mengukur kemampuan murid dalam mata pelajaran yang sesuai dengan BMKB-nya.

Jika ini dilakukan, setiap murid akan belajar secara bebas merdeka dan, karena itu, akan juga belajar secara sungguh-sungguh dan gembira tanpa rasa galau; guru disayangi muridnya; dia tidak dibenci, apalagi dianiaya. Dalam kondisi belajar seperti itu, hasilnya pasti selalu membuat setiap murid lebih cerdas, lebih berakhlak mulia, dan lebih kompetitif di dan setelah sekolah, secara nasional dan internasional sekaligus. Juga ini: tragedi seperti yang dialami ABC, tidak akan pernah terjadi lagi.

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar