Koalisi Solid Vs Koalisi Ruwet

Rabu, 08 Agustus 2018 | 13:35 WIB
Share Tweet Share

Penulis Opini, Elias Sumardi Dabur

Satu pekan menjelang pendaftaran calon presiden (capres) – Calon wakil presiden (cawapres) yang dibuka pada 4 Agustus 2018, bayangan yang lebih terang tentang siapa pasangan capres-cawapres yang bakal bertarung pada 17 April 2019, belum muncul juga. Bahkan, hingga kini H + 3 masa pendaftaran, belum ada capres-cawapres yang mendaftar.

Capres yang sudah memenuhi syarat dukungan pencalonan saat ini Joko Widodo, Jokowi didukung oleh 6 partai koalisi yang memiliki kursi di parlemen dan 2 partai baru, yakni Perindo dan PSI, serta PKPI, partai lama namun tidak memiliki kursi di DPR RI. Sedangkan, wapres Jokowi sepertinya masih terus dimatangkan. Sebaliknya, di koalisi penantang Jokowi, Gerindra, PAN, PKS dan Partai Demokrat secara de facto cenderung sepakat mengusung Prabowo subianto sebagai capres, namun secara de jurenya belum.

Kondisi ini bertambah ruwet dengan kompetisi yang sengit di antara partai-partai tersebut dalam perebutan posisi wapres. Jadi, proses penentuan kandidasi wapres di kubu Jokowi dan capres-cawapres di blok penantang, masih penuh teka-teki.

Persepsi Terbentuk

Terlepas dari situasi dan realitas politik yang rumit dan masih penuh teka-teki tersebut; setidaknya sudah terbentuk persepsi terkait Koalisi capres-cawapres. Koalisi partai pendukung Joko Widodo (capres petahana) tergambar lebih solid, matang dan sangat siap bertarung. Sebaliknya, persepsi yang muncul di blok oposan Jokowi yang saat ini dimotori Gerindra, PKS, ditambah Demokrat dan mungkin PAN yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres terkesan makin ribet dan ruwet.

Gambaran tersebut merupakan kesimpulan dari hasil temuan Media Monitoring yang dilakukan BK52 pada periode 29 Juli -5 Agustus 2018. Monitoring berita terkait Pilpres 2019 menggunakan teknik purposive sampling atas 5 media cetak (Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, Republika) dan 6 media daring (Kompas.com, Tempo.co, CNNIndonesia.com, Detik.com, Liputan6.com dan Merdeka.com).

Koalisi Jokowi

Penelusuran berita dengan kata kunci capres-cawapres dan tema/isu yang diangkat menjelang pilpres 2019 Sepanjang pekan lalu (29 Juli-5 Agustus 2018) menunjukan pemberitaan mengenai capres-cawapres sangat dominan. Hal ini tentu berhubungan dengan tenggat waktu pendaftaran capres-cawapres yang dibuka mulai tanggal 4-10 Agustus 2018.

Pemberitaan mengenai Jokowi diwarnai dengan pertemuan yang bergaya santai antara Presiden Jokowi bersama sekjen-sekjen partai koalisi, disusul dengan pertemuan lanjutan para sekjen yang sudah bergerak maju dengan membahas hal teknis, seperti pendaftaran, perumusan tim pemenangan, tim ahli Nawacita II, sekretariat koalisi, bahkan tim pemenangan sudah terbentuk dalam pertemuan sekjen-sekjen koalisi di Gedung Djoeang, Minggu (5/8/2018).

Kontribusi pemberitaan terhadap Jokowi diramaikan pula dengan gencarnya lobby, manuver, termasuk pernyataan dukungan cawapres dari para relawan dan ulama. Nama-nama yang paling banyak diberitakan untuk posisi wapres Jokowi adalah Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD dan Moeldoko.

Selain pertemuan koalisi partai pendukung, kelompok yang menyatakan aspirasi dukungannya terus bermunculan. Sepanjang minggu lalu, ada 7 kelompok relawan Jokowi yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi dua periode. Kebanyakan relawan berbasis ulama dan santri. Puncaknya adalah pertemuan akbar relawan berbagai elemen di Sentul International Convention Center, Sabtu (4/8/2018). Rapat besar ini pada intinya siap mendukung dan memenangkan Jokowi.

Selain berita yang berhubungan dengan dinamika pilpres, banyaknya pemberitaan Jokowi juga datang dari program dan kebijakan pemerintahan, serta aktivitas presiden seperti membuka pameran otomotif, menghadiri acara Harmoni Indonesia 2018 serta Poco-Poco Gwr 2018 yang berhasil memecahkan rekor MURI.

Secara agregat, pemberitaan terhadap Jokowi cenderung positif. Hanya satu pemberitaan yang bernuansa negatif yakni kritikan soal jumlah orang miskin yang mencapai 100 juta yang disebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi Prabowo

Sementara itu, di blok Prabowo diwarnai pertemuan intens dan marathon untuk mematangkan koalisi menjelang pendaftaran pilpres 2019. Meski demikian, belum ada deal yang final terkait dukungan partai-partai yang cenderung merapat ke Prabowo Subianto. PAN, misalnya menunggu Rakernas partai itu untuk menentukan arah koalisi.

Selain itu, pembahasan yang terkesan alot adalah penentuan posisi wapres. Partai Demokrat yang belakangan bergabung dan menyerahkan kepada capres Prabowo untuk memutuskan cawapresnya, namun dalam perkembangannya mengajukan nama Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wapres. Dukungan itu disertai dengan manuver dan pembentukan relawan CAKRA AHY dan pemasangan baliho serentak di beberapa titik di ibukota dan daerah-daerah.

PKS yang merasa kawan setia Prabowo dan sudah lama menjalin kerjasama di beberapa Pilkada merasa lebih berhak mengajukan cawapres, apalagi ditambah dengan adanya rekomendasi Itjimak Ulama GNPF-U yang merekomendasikan Majelis Syuro PKS Salim Segaf sebagai cawapres Prabowo. PKS bahkan mengancam akan abstain seandainya Prabowo tidak mengakomodasi nama cawapres dari PKS. PAN mengendorsed Ustad Abdul Somad dan Ketua Umumnya Zulkifili Hasan untuk posisi presiden dan wapres. Nama lain yang muncul adalah Anies Baswedan.

Pembahasan soal cawapres Prabowo sempat dibicarakan para sekjen keempat partai: Gerindra, Demokrat, PAN, PKS. Namun menemui kebuntuan sehingga menyerahkan lagi kepada Prabowo. Tokoh GNPF-U juga menanyakan kepada Prabowo mengenai rekomendasi para ulama yang bergabung dalam GNPF-U. Bolanya kembali ke tangan Prabowo dan keempat partai yang kemungkinan berkoalisi.

Perkembangan yang ruwet di kubu koalisi Prabowo sempat menimbulkan pesimisme mengenai terbentuknya koalisi, malah ada pandangan bahwa Prabowo kemungkinan akan tampil sebagai king maker. Artinya, terbuka peluang hadirnya capres-cawapres baru. Meski pandangan tersebut sepertinya sulit karena tidak berbasis data, melainkan prediksi semata.

Persepsi adalah Realitas

Gambaran soliditas dan keruwetan di antara koalisi yang ada memunculkan pertanyaan, Apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya?Sulit dipastikan. Pasalnya adalah, politik penuh dengan taktik, strategi dan masing-masing kontestan dan kubu pendukungnya tentu harus melakukan kalkulasi atau perhitungan yang cermat, sebab fase ini dan kalkukasi yang matang merupakan sebagai langkah krusial yang menentukan kemenangan.

Namun, Satu hal yang telah menjadi pakem dan tidak dapat diabaikan dalam politik adalah soal persepsi. Para ahli strategi politik telah lama menggunakan persepsi sebagai strategi politik. Lee Atwar, Ahli Strategi Kampanye George Bush, Sr, yang memperkenalkan frasa “politik sebagai persepsi” pada 1980-an meyakini bahwa persepsi adalah realitas.

Satu poin telah dimenangkan koalisi Jokowi, yakni Persepsi yang sudah baik. Persepsi ini hendaknya terus dijaga dan ditindaklanjuti dengan perumusan tim pemenangan yang mencerminkan kerjasama, sinergi, gotong-royong di antara partai politik, relawan dan komponen pendukung Jokowi lainnya.

Sementara itu, harapan tetap ditujukan kepada koalisi penantang Jokowi hendaknya nama capres-cawapresnya bisa disepakati secepatnya. Jangan sampai koalisi penantang Jokowi yang paling potensial saat ini, Prabowo subianto gagal terbentuk. Demokrasi jadi kehilangan maknanya bila tidak ada kompetitor dalam pemilu, sebab demokrasi sejatinya adalah adanya kompetisi: persona kandidat, visi, misi dan program.

Editor: Aurelia A.


Berita Terkait

Opini

Lilin Keutuhan NKRI

Senin, 22 Mei 2017
Opini

Pentingkah Memusuhi Komunisme?

Rabu, 07 Juni 2017

Komentar