Kemendikbud dan Kemendagri Diminta Turun Tangan Atasi Polemik PPDB

Rabu, 11 Juli 2018 | 21:50 WIB
Share Tweet Share

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. [foto: istimewa]

[JAKARTA] Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, secara khusus menyoroti sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Ia berpandangan, harus ada solusi cepat menyusul kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 Tentang PPDB yang menimbulkan kisruh di sejumlah daerah.

Dikatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penerapan sistem zonasi ini.

“Ini demi menyatukan visi, misi, serta pemahaman terhadap sistem zonasi dalam PPDB, agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya, di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong Kemendikbud agar segera mengkaji dan mengevaluasi penerapan sistem zonasi PPDB tahun ini. Sebab di tingkat lapangan, ada persoalan yang justru tak terselesaikan oleh sistem zonasi.

Sebagai contoh, ada sekolah-sekolah di daerah yang menghadapi keterbatasan daya tampung. Ada pula calon siswa yang tiba-tiba berpindah tempat.

Sistem zonasi yang mewajibkan sekolah menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi terdekat sekolah, juga tak sepenuhnya efektif.

"Masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem zonasi,” tutur Bamsoet, sapaan keren Bambang Soesatyo.

Karena itu, Bamsoet meminta Kemendikbud bersama dengan pemerintah daerah melakukan sosialisasi sistem zonasi ke setiap sekolah-sekolah dan orang tua siswa guna meminimalisasi polemik di masyarakat.

"Agar sistem zonasi tersebut dapat berjalan secara efektif,” pungkasnya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar