Siapa Lawan Jokowi di Pilpres 2019?

Senin, 02 Juli 2018 | 07:36 WIB
Share Tweet Share

Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan sikap terkait aksi teror bom di Pol

Satu bulan lagi, tepatnya 4 Agustus 2018, nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pipres) 2019 harus masuk ke meja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun sampai sekarang belum jelas siapa saja yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Saat ini, ada dua nama yang santer disebut-sebut yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Jokowi sendiri sudah mengantongi dukungan dari beberapa partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki kursi di parlemen.

Ia juga mendapat dukungan dari beberapa partai baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), partai lama yang tidak memilki kursi di parlemen.

Namun, Jokowi saat ini belum memutuskan siapa wakil presiden yang akan mendampingi dia. Sejumlah nama bermunculan. Mereka berasal dari berbagai latar pendidikan dan organisasi. Sejumlah lembaga survei malah merilis nama-nama yang cocok mendampingi Jokowi. Paling sedikit ada 20 nama tokoh yang layak mendampingi dia.

Dari 20 nama yang ada dan telah beredar di publik seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ada juga Mahfud MD, Tito Karnavian, Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, dan Romahurmuziy.

Ketua DPP Partai Hanura, Adrianus Garu mengusulkan nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, Kapolri Tito Karnavian dan Gubenur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ketiga tokoh ini dinilai sebagai figur yang pas dan bisa mengangkat elektabilitas yang dimiliki Jokowi saat ini.‎

“Ki‎ta menawarkan tiga tokoh hebat itu untuk mendampingi pak Jokowi. Kami melihat ketiganya punya kemampuan dan keunggulan masing-masing,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu di Jakarta, Senin (2/7).

Moeldoko didorong sebagai mantan Panglima TNI. Dia punya pengalaman memimpin TNI dan merupakan salah satu jenderal terbaik di TNI. Moeldoko juga memiliki jaringan yang luas dan punya kemampuan dan kecakapan dalam memimpin.‎ Apalagi Moeldoko sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Seluruh Indonesia (HKTI).

Selain itu, Moeldoko sudah akrab dengan Jokowi dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan saat ini. Moeldoko sangat nasionalis dan mementingkan NKRI.

“Moeldoko dengan HKTI yang dipimpinnya bisa menghimpun segala urusan elemen petani se-Indonesia. Moeldoko sudah punya basis rill yang patut diperhitungkan,” kata Andre.

Untuk Kapolri Tito Karnawian, Andre menyebut sangat pas mendampingi Jokowi karena berasal dari luar Jawa. Tito juga jenderal yang jenius, pekerja keras dan tidak punya ambisi (low profile).

“Tito masih muda dan pintar. Tokoh nasionalis yang bisa diandalkan untuk menjaga empat pilar bangsa,” tutur anggota Komite IV DPD ini.‎

Sementara terkait Sharul, Andre mengemukakan Sharul adalah gubernur dua periode di Sulsel. Dia termasuk satu gubernur yang berhasil di republik ini.‎ Dia sudah akrab dengan Jokowi, terutama saat Jokowi menjadi Gubenur DKI Jakarta. Saat ini, Sahrul juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Gubenur se-Indonesia yang bisa mengkonsolidasikan semua gubenur untuk mendukung program pemerintah.

“K‎olaborasi sama-sama mantan gubernur sangat cocok untuk mengelesaikan urus-urusan rakyat kecil di seluruh tanah air,” tuturnya.

Menurutnya, ‎tiga tokoh tersebut sudah teruji pengalaman, kemampuan dan kerjanya. Mereka tidak cangung lagi jika berpasangan dengan Jokowi karena sudah saling kenal dan akrab.‎

“Kami yakin sekali kolaborasi birokrasi TNI yaitu Jokowi dan Moeldoko atau Jokowi – Tito serta Jokowi – Sharul bisa membawa perubahan yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Tinggal partai saja yang menentukan. Kalau partai-partainya sehat, ketiga figur ini layak dipertimbangkan. Tapi kalau partainya tidak sehat, pasti mendukung kelompok kapital besar untuk memuluskan jaringan bisnis semata bukan untuk kesejahteran rakyat,” kata Andre

Sementara dari kubu Prabowo, sampai saat ini belum jelas siapa saja partai pendukungnya. Tarik ulur beberapa partai membuat Prabowo kesulitan menentukan wakilnya.

“Jangankan mencari wakil, meyakinkan partai politik pendukung saja belum bisa. Ini pekerjaan rumah yang berat yang harus dilakukan Prabowo,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus di Jakarta, Senin (2/7).

Prabowo memang sedang galau. PKS belum memberikan sinyal kemana akan berkoalisi. PKS bersikukuh mencalonkan salah satu dari 9 kadernya yang akan maju entah sebagai capres maupun cawapres. Apalagi saat ini muncul dua nama yang dinilai bisa mengancam posisi Prabowo Subianto yakni Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal inilah yang membuat Prabowo dan mesin partainya belum juga secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2019 dan memperkenalkan nama wakil presidennya ke publik. Padahal pada Senin, 12 Maret 2018, Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sudah mendeklarasikan Prabow Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat itu mengatakan, deklarasi resmi pengusungan Prabowo sebagai capres baru akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional pada April 2018. "Yang itu (Senin) adalah inisiatif teman-teman di daerah," kata Fadli Zon kala itu.

April telah berlalu. Prabowo belum juga mengumumkan siapa pendampingnya. Padahal pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Lucius Karus mengatakan, Prabowo tidak bisa maju menjadi capres jika hanya mendapat dukungan Gerindra semata. Butuh kerja keras meyakinkan partai lain, apalagi dia memiliki catatan buruk pernah kalah dalam dua kali pilpres.

Untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, partai politik atau gabungannya harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuat jalan Prabowo untuk menjadi capres mulus. Gerindra punya 73 kursi di DPR (13%), sementara PKS 40 kursi (7,1%), sehingga total meraih 20,1% kursi dan berhak mengajukan capres.

“Pertayaannya, apakah PKS mau berkoalisi dengan Gerindra? Apakah Prabowo mau menerima salah satu dari 9 nama kader PKS untuk mendampingi dia? Ini persoalan besar Prabowo saat ini,” kata dia.

Kalau tidak bisa mendapatkan partai koalisi, maka ini adalah kegagalan keempat Prabowo dalam meraih mimpi menjadi orang nomor satu di negeri ini. Pertama pada Pilpres 2004, di mana Prabowo berakhir kalah suara dari Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar 2004. Kedua, menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Dan terakhir, menjadi capres, dengan cawapres Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Faktor Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 baru saja usai. Lembaga-lembaga survei sudah mengumumkan pemenang berdasarkan hitungan cepat. Dari beberapa provinsi yang melaksanakan pilkada, perolehan Gerindra paling sedikit.

Prosentase tertinggi kemenangan partai di Pilgub 2018 diraih Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasedem sebesar 58,8%, disusul Partai Golkar dan Hanura (52,9%), lalu PPP dan PKS (41,2%), Partai Demokrat dan PKB (36,3%), PDIP (23,5%) dan terakhir Gerindra (17,6).

Jika dirinci, hasilnya seperti di bawah ini:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem):

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Sumatera Selatan (pasangan Herman Deru-Mawardi)

3. Pilkada Provinsi Riau (pasangan Syamsuar-Edy Nasution)

4. Pilkada Provinsi Jawa Barat (pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum)

5. Pilkada Provinsi Jawa Tengah (pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin)

6. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

7. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)

8. Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara (pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas)

9. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

10. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur (pasangan Viktor Laiskodat-Josef).

Partai Amanat Nasional (PAN):

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Sumatera Selatan (pasangan Herman Deru-Mawardi)

3. Pilkada Provinsi Riau (pasangan Syamsuar-Edy Nasution)

4. Pilkada Provinsi Lampung (pasangan Arinal-Chusnunia)

5. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

6. Pilkada Provinsi Bali (pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana)

7. Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi)

8. Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (pasangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman)

9. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura):

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Sumatera Selatan (pasangan Herman Deru-Mawardi)

3. Pilkada Provinsi Jawa Barat (pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum)

4. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

5. Pilkada Provinsi Bali (pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana)

6. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)

7. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

8. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur (pasangan Viktor Laiskodat-Josef)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS):

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Riau (pasangan Syamsuar-Edy Nasution)

3. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)

4. Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi)

5. Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (pasangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman)

6. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat (pasangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi).

Partai Golongan Karya (Golkar):

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Lampung (pasangan Arinal-Chusnunia)

3. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

4. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)

5. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur (pasangan Viktor Laiskodat-Josef)

Partai Keadilan Bangsa (PKB):

1. Pilkada Provinsi Lampung (pasangan Arinal-Chusnunia)

2. Pilkada Provinsi Jawa Barat (pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum)

3. Pilkada Provinsi Bali (pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana)

4. Pilkada Provinsi Kalimantan Barat (pasangan Sutarmidji-Ria Norsan)

5. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

PDI Perjuangan (PDIP):

1. Pilkada Provinsi Jawa Tengah (pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin)

2. Pilkada Provinsi Bali (pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana)

3. Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan (pasangan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman)

4. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

1. Pilkada Provinsi Jawa Barat (pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum)

2. Pilkada Provinsi Jawa Tengah (pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin)

3. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

Partai Demokrat:

1. Pilkada Provinsi Jawa Tengah (pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin)

2. Pilkada Provinsi Jawa Timur (pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak)

3. Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat (pasangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi)

Partai Gerindra:

1. Pilkada Provinsi Sumatera Utara (pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah)

2. Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi)

3. Pilkada Provinsi Maluku (pasangan Murad Ismail-Barnabas Ornoyang)

Menariknya, PKS dan Gerindra kalah di Pilkada Jawa Barat, daerah yang selama ini menjadi basis kedua partai, dan di beberapa daerah lainnya. Artinya, Pilkada 2018 menjadi cermin siapa calon presiden yang akan menang di Pilpres 2019.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, hasil Pilkada 2018 menunjukkan posisi Jokowi aman. Hampir semua pemenang pilkada adalah orang yang beririsan dengan Jokowi. Hanya Sumatera Utara yang agak jauh, tetapi kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah tidak terlepas juga dari peran penting partai pendukung Jokowi yakni Partai Golkar, Nasdem dan Partai Hanura.

Sedangkan Prabowo Subianto benar-benar keok di basis masing-masing. PKS kalah di Jawa Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). “Kekalahan ini sangat mengerikan bagi dua partai itu,” kata Ray Rangkuti.

Padahal, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) itu, kader kedua partai ini terkenal sangat sangat fanatik. Pertanyaan sekarang, apakah kekalahan itu karena para kader tidak menjalankan instruksi partai atau mereka tidak sepakat dengan kandidat yang diusung.

Berbeda dengan Ray Rangkuti, pengamat politik dari TePI, Jeirry Sumampaw justru melihat hasil Pilkada 2018 sebagai peringatan untuk Jokowi. Memang pemenang pilkada lebih banyak dari kandidat yang mendukung Jokowi. Tetapi melihat perolehan angka di beberapa provinsi, justru terjadi kompetisi sengit antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Contoh di Jawa Tengah. Jika melihat hasilnya, Ganjar Pranowo-Taj Yasin menang telak. Tetapi suara Sudirman Said-Ida Fauziah cukup besar, padahal di sana adalah basis Jokowi atau PDIP.

Di Jawa Barat, kenaikan suara pasangan yang didukung PKS dan Gerindra sangat signifikan, walau mereka kalah. “Mereka mengalami kenaikan di atas 10 persen, sehingga total suara mereka jadi 30 persen. Itu kerja hanya dua tiga partai pendukung saja,” kata Jeirry.

Demikian juga di Sumatera Utara, walau terbelah, suara untuk Prabowo sangat signifikan. “Dari hasil ini saya katakan bahwa posisi Jokowi belum aman. Perlu kerja keras untuk meyakinkan pemilih,” kata dia.

Siapa Cawapres?

Apakah hasil Pilkada 2018 ini bisa memunculkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dan Prabowo?

Menurut Ray Rangkuti, sampai saat ini belum terlihat figur calon wakil presiden baik untuk Jokowi maupun Prabowo. Tetapi bagi Jokowi, hasil Pilkada 2018 menjadi peluang untuk bebas memilih wakilnya.

Pasalnya, kepala daerah terpilih saat ini sebagian besar bukan karena kerja keras parpol, tetapi karena faktor figur yang kuat dan elektabilitas yang tinggi. Lihat saja perolehan PDIP dalam Pilkada 2018, sangat rendah, berada di urutan kedua dari bawah, atau di atas Partai Gerindra yang berada di posisi terbawah.

“Jika ini yang menjadi ukuran, maka Jokowi cenderung memilih calon wakilnya dari non partai karena akan sangat mudah menjelaskannya,” kata dia.

Sementara Prabowo berada dalam posisi bahaya, karena perolehan suara kedua partai itu di Pilkada 2018 menurun drastis. PKS bisa saja akan mengevaluasi dukungan untuk Prabowo. Karena satu sisi nama Prabowo tidak menjual dan di sisi lain mesin partai pendukung khususnya Partai Gerindra tidak bekerja.

“Karena itu koalisi akan berpikir ulang untuk memberikan dukungan kepada Prabowo dan bisa jadi mereka akan mencari figur lain,” katanya.

Ray mengatakan, untuk Pilpres 2019, tidak akan ada koalisi ketiga. Koalisi hanya dua yakni Jokowi dan non-Jokowi. Dalam satu bulan ini, partai di luar Jokowi akan berpikir untuk memutuskan figur baru, bisa jadi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmanyo atau Anies Baswedan.

“Tetapi saya tidak yakin orang-orang Gerindra akan menerima tiga nama itu, karena mereka sangat ngotot dengan kandidatnya. Dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diuntungkan dengan situasi ini,” kata dia.

Jeirry Sumampaw mengatakan, justru saat ini Prabowo yang lebih leluasa dan santai menentukan calon wakilnya. Karena dia akan mencari figur yang bisa memberi suara signifikan untuk dirinya. Bisa calon wakilnya orang seperti Anies Baswedan atau kader PKS dan PAN.

“Tetapi saya masih belum yakin Prabowo akan maju capres. Karena sampai saat ini belum jelas. Janji bukan April 2018 akan mendeklarasikan diri, ternyata sampai sekarang tidak terwujud,” kata dia.

Sementara Jokowi, kata Jeirry, lebih rumit lagi menentukan calon wakilnya. Partai politik pendukung juga mau mencalonkan orangnya. Ini sangat berisiko bagi Jokowi, karena akan berdampak pada kurangnya soliditas di antara partai politik pendukung.

PDIP sendiri, kata dia, akan menjadi penentu siapa calon wakil Jokowi. PDIP tidak akan mengambil figur yang menjadi bumerang bagi mereka pada 2024 nanti. “PDIP tidak mau memelihara macan. Dia tidak mau ambil figur wakil yang akan menjadi calon kuat di Pilpres 2024,” kata dia.

Tetapi wakilnya tidak akan dari PDIP, karena akan menjadi blunder dimana parpol pendukung lainnya akan meninggalkan mereka. “Ini sangat berbahaya karena SBY sedang menunggu munculnya poros ketiga. Sehingga komunikasi Jokowi dengan partai pendukung harus clear dan segera membuat sebuah kesepakatan,” kata dia.

Yang ideal, kata dia, Jokowi mengambil figur yang bisa merangkul kelompok agama dan meredam sentimen agama yang merugikan Jokowi. Saya agak yakin Jokowi akan ambil calon dari luar partai,” katanya.

Penulis

Yon Lesek

Editor: Gusti


Berita Terkait

Komentar