Basis Moral dan Kelatahan Kepala Daerah, Soal Korupsi

Selasa, 19 Juni 2018 | 17:46 WIB
Share Tweet Share

Penulis dan Pengamat Komunikasi Politik

Oleh Febri Edo

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka dengan cara-cara yang luar biasa pula kita membasminya.

Kata korupsi sudah menjadi kata yang tak asing bagi dunia pers, akademisi maupun masyarakat Indonesia umumnya. Masalah korupsi, masalah akut yang sudah menjadi stempel dalam kehidupan bernegara ini.

Kosa kata itu membosankan karena tiap waktu banyak yang membicarakannya. Tetapi anehnya malah menjadi pil penyemangat bagi koruptor, bahkan mungkin calon-calon koruptor atau akan melakukan. Barangkali ahli psikolog, perlu meriset soal mental koruptor yang tak jemu-jemunya berkelit lincah menggeroggoti uang negara untuk kekayaan dirinya maupun kelompoknya. Eichman mengatakan mereka mengalami sensibilitas moral secara konstan yang hilangnya rasa malu secara permanen.

Sejak 2018 ini, empat Kepala Daerah, yakni Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih terjaring dalam OTT KPK. Tak heran, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebutnya seperti fenomena serial killer karena penangkapan para kepala daerah pelaku korupsi cenderung terjadi berantai dan beruntun hingga beberapa kali.

Tersangka Marianus Sae, selaku Bupati Ngada periode 2015 - 2020 diduga menerima hadiah atau janji dari WIU selaku Direktur PT S99P terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uang tersebut diduga diberikan WIU selaku kontraktor yang sejak 2011 menjadi rekanan Pemkab Ngada terkait proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada. Imas menjabat Bupati Subang, Ojang Suhandi yang juga terjerat KPK karena menyuap jaksa terkait dengan penyelewengan anggaran BPJS 2014. Sebelumnya, Bupati Subang periode 2008-2013, Eep Hidayat, lebih dulu berurusan dengan KPK karena korupsi biaya pungut PBB Kabupaten Subang tahun 2005-2008 senilai Rp2,5 miliar.

Letupan ini, bukan tanpa sebab yang dilakukan Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), bukan juga petir di siang bolong, karena begitulah watak dan mental penguasa kita, hal ikhwal Republik jenaka. Gagasan birokrasi bersih bagi semua Kepala Daerah harus menjadi garda terdepan dalam membangun daerah, bukan mendompleng penuh keangkuhan, untuk meraup hak rakyat yang merupakan empunya daulat kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Kepala Daerah kita konsisten menjaga daulat publik dengan tidak bermental korup? Pertanyaan yang sebenarnya selesai dijawab, tetapi nyatanya berbalik dengan jawaban itu.

Sampai saat ini, saya belum melihat ada gagasan mutlak akademisi untuk memberantas korupsi. Barangkali menurut saya, diperdayakan ahli Psikolog, ahli agama dan moral untuk melenturkan korupsi negeri ini.

Dalam meneropong kasus korupsi di negeri ini, terlallu banyak variabel yang harus kita sikapi bersama. Adanya, praktek-praktek lain di mana agen menerima uang yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan politik, yang "politik langsung investasi" karena pasca kepala derah yang bersangkutan menang, maka si empunya penguasa akan membarterkan investasi politiknya ke dalam proyek-proyek di daerah tersebut. Ini erat kaitannya pengaruh politik kesetiaan. Penyuapan biasa yang melibatkatkan Kepala Daerah, Partai Politik atau pun swasta (dalam kaitan investasi/bisnis) untuk membiayai kegiatan politik si Kepala Daerah.

Mengidentifikasi jenis-jenis korupsi dengan kesempatan yang lebih besar untuk memaksimalkan utilitas aktor menyebabkan lebih banyak kerusakan pada birokrasi serta tatanan kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi utilitas ekonomi untuk merusak agen, maka lebih terdistorsi investasi publik, dan semakin tinggi kenaikan biaya transaksi yang mempengaruhi pasar. Semakin tinggi utilitas politik, semakin terdistorsi tujuan adil negara dan representasi dari pejabat publik.

Untuk mencegah korupsi, hal ini diperlukan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik dan kontrol institusi yang meningkatkan biaya yang tidak terlihat untuk berbagai jenis korupsi. Hal ini dicapai melalui skema visibilitas ke agenda pejabat publik, transparansi mekanisme untuk akuisisi publik dan kebijakan publik berbasis bukti kuat.

Basis Moral

Saya kadang-kadang miris melihat aktor itu di media, cara bicaranya seksi, menyegarkan dahaga saat bicara soal korupsi.

Saya masih ingat bagaimana kedua Guru Besar kita, Prof. Mahfud MD dan Prof. Romli berdebat soal korupsi. Sama menariknya ketika banyak akademisi atau masyarakat berbicara korupsi, menarik saya menyoroti kesulitan lama tentang istilah "korupsi" dan penggunaannya dalam ilmu sosial dan politik. Aku tidak ingin memukul masalah, ketika akademisi kehabisan ide-ide, berdebat tentang definisi korupsi.

Masalah korupsi, memang sesuatu hal yang problematis di negara ini. Stempel dosa yang sulit dihindarkan dalam politik kita yang demokratis ini. Masing-masing orang ingin menjadi pemenang, dengan menabrak etika dan moral yang merupakan esensi dari keluhuran dalam demokrasi. Keadaban politik sudah pudar, uang menjadi senjata dalam proses pemenangan. Tidak salah politik itu, butuh biaya tetapi ketika itu menjadi hal yang paling mendasar maka kesuciaan politik akan menjadi pisau yang bisa jadi Kepala Daerah atau DPR menjadi korup.

Berbicara standar moralitas berbicara tentang standar perilaku yang benar dan salah. Di sini kita membawa konsep-konsep: (1) standar moral, berkenaan dengan perilaku; (2) tanggung jawab moral, merujuk kepada hati nurani kita; dan (3) identitas moral, melekat pada martabat.

Moralitas telah menjadi masalah yang rumit di dunia multi-budaya kita hidup di hari in.  iMulai persoalan regulasi sampai dengan mental pejabat publik kita yang tamak dan rakus, meyebabkan moralitas ditiadakan dalam kehidupan berpolitik. Melihat fenomena ini, Psikolog menyimpulkan: "prediktor paling penting dari kualitas moral seseorang mungkin pada perilakunya."

Tanpa keyakinan dalam Pencipta, satu-satunya pilihan yang tampaknya ditinggalkan adalah mematuhi standar moral untuk mengayomi masyarakat seluruhnya. Kecuali kita hidup dalam suatu masyarakat yang diktator, bebas untuk memilih kode moral pribadi kita sendiri. Pandangan dari banyak orang yang tidak mematuhi kaidah Sang Pencipta, bahwasanya moralitas adalah ciptaan manusia, dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang stabil.

Semua jenis kehidupan yang dalam proses memutuskan antara hidup dan mati, memilih apa yang harus dilakukan dengan kekuatan dan/atau otoritas. Hal ini akhirnya menyebabkan sistem kebajikan dan nilai-nilai mengalami degradasi. Pertanyaannya adalah: apa yang terjadi ketika pilihan kita menimbulkan konflik satu sama lain?

Jika kita tidak memiliki standar kebenaran, kekacauan dan konflik akan menghasilkan seperti perangkat yang merong rong peraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar