Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan

Senin, 21 Mei 2018 | 19:24 WIB
Share Tweet Share

Christiana Sri Murni, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Flores, Ende

Oleh Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum.
(Dekan Fakultas Hukum, Universitas Flores, Ende)

Peralihan hak merupakan proses atau prosedur beralihnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain, biasanya dilakukan dengan cara jual beli tanah menurut hukum adat, jual beli tanah menurut undang-undang agraria, penghibahan tanah, perwakafan tanah, dan pewarisan tanah. Tulisan ini membahas pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.

Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang telah meninggal dunia. Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Menurut Pasal 832 KUH Pertada atau Burgerlijk Wetboek (BW) bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah: para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama.

UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain, hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun.
Sesuai Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung terus selama pemilik masih hidup dan jika dia meninggal dunia hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris.

Terkuat menunjukkan bahwa kedudukan hak itu paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Oleh karena itu, hak milik termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan. Karena terdaftar dan pemilik hak diberi tanda bukti hak sehingga mudah dipertahankan terhadap pihak lain. Di samping itu, jangka waktu hak kepemilikannya tidak terbatas. Terpenuh menunjukkan arti bahwa hak itu memberikan kepada pemiliknya wewenang paling luas jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, tidak berinduk pada hak atas tanah lain, dan peruntukkannya tidak terbatas.

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu enam bulan sejak orang bersangkutan meninggal duia.
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1): Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai adanya bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang hak, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
Selanjutnya Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada kantor pertanahan.

Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, menyatakan: Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah kepada kantor pertanahan, untuk mendaftarkan dengan membawa dokumen surat tanda bukti sebagai ahli waris berupa akta keterangan hak mewaris, atau surat penetapan ahli waris atau surat kerangan ahli waris, sertifikat hak bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya.

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen surat keterangann kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai tanah, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau surat keterangan kepala desa/lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu, alat-alat bukti tertulis misalnya petuk pajak, girik, pipil, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani.

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah tertentu jatuh kepada seorang warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.

Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

Editor: Mus

Tag:

Berita Terkait

Komentar