Batu Ampar Gate, DPRD Buleleng Harus Gunakan Hak Angket

Rabu, 16 Mei 2018 | 11:46 WIB
Share Tweet Share

Petrus Selestinus. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan penyalahgunaan lahan milik Pemkab Buleleng di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Nomor 1 Tahun 1976, di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

"Perlunya dipercepat penyelidikan untuk ditingkatkan ke penyidikan oleh KPK karena diyakini saat ini KPK sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau informasi yang cukup menuju ke tahap penyelidikan dan penyidikan," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menurut dia, masyarakat Buleleng meyakini bahwa Batu Ampar Gate ini akan berhasil diungkap oleh KPK.

Keyakinan itu beralasan, karena bukti-bukti berupa peralihan hak atas tanah Pemkab Buleleng berupa HPL Nomor 1 Tahun 1976 kepada pihak ketiga atau investor tanpa melibatkan persetujuan DPRD Kabupaten Buleleng.

"Hal itu menyalahi Peratutan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," tandas Petrus Selestinus.

Masyarakat Buleleng, lanjut dia, juga telah memdesak agar DPRD Kabupaten Buleleng meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya terkait kasus ini.

"Bila perlu DPRD Buleleng membentuk Pansus atau menggunakan hak angket untuk menyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan barang milik daerah kepada pihak swasta tanpa sepengetahuan dan ijin DPRD Buleleng," tegasnya.

Petrus Selestinus berlangsung, kasus ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas di tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan mengarahkan kepada pemakzulan atau impeachment terhadap bupati dan wakil bupati Buleleng.

Ia menambahkan, apabila DPRD Kabupaten Buleleng proaktif memberikan informasi kepada KPK terkait dugaan penyalahgunaan barang milik daerah, didukung dengan peran aktifnya melalui penggunaan hak angket, maka dalam waktu dekat KPK akan berhasil membuat masalah ini menjadi terang benderang.

"KPK bisa membuat masalah ini menjadi terang benderang, baik mengenai peristiwa pidana apa yang terjadi dan siapa yang menjadi tersangka pelakunya," pungkas Petrus Selestinus, yang juga advokat PERADI.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar