Menyentil Akar Debat Cagub NTT Soal Hukum dan Reformasi Birokrasi

Senin, 07 Mei 2018 | 22:58 WIB
Share Tweet Share

Debat Cagub NTT 8 Mei 2018

"Apa yang dapat dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam meningkatkan mutu penegak dan penegakan hukum kita dan bagaimana supaya penegakan hukum kita selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan  serentak menjadi jawaban atas setiap persoalan hukum yang 'tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah'? Manajemen seperti apakah yang diperlukan untuk mereformasi mental dan kinerja para birokrat kita di NTT?"

***

Debat pasangan kandidat Gubernur NTT tahap kedua akan segera berlangsung pada Selasa,  8 Mei 2018.  Debat itu mengusung tema Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi NTT. Tema ini mencakup dua hal yang sangat mendasar bagi percepatan langkah perubahan NTT ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

Tentu KPU tidak asal memilih tema debat tanpa suatu pertimbangan mendasar soal permasalahan yang melekat pada sikon NTT saat ini. Tulisan ini coba menyentil sekelumit akar persoalan di balik tema besar debat kali ini. 

Penegakan Hukum

Bicara soal penegakan hukum tidak lepas dari persoalan penegak hukum itu sendiri dan rasa keadilan sebagai substansi yang melekat pada hukum.  Sebab,  kita semua kenal sebuah adagium klasik yang mengatakan “Hukum kalau sudah tidak adil,  itu sudah bukan hukum."

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum dan penegakan hukum di NTT sudah adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat? Pertanyaan kedua yang sama pentingnya,  apakah rasa keadilan masyarakat sudah menemukan salurannya dalam penegakan hukum di NTT?

Mengelaborasi dua pertanyaan ini mau tidak mau kita harus bergulat dengan kenyataan praktik hukum di lapangan NTT selama ini. Tidak bisa kita ingkari kenyataan yang umum dalam penegakan hukum kita di Indonesia,  tak terkecuali di NTT,  masih berlaku "hukum tajam ke bawah,  tumpul ke atas."  Maling ayam digebuk dan dipenjara dengan kasar sementara korupsi,  perilaku amoral, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan para pejabat hanya samar-samar terdengar ditangani,  apalagi untuk dieksekusi secara tuntas dan terbuka.  Tidak salah kalau kamar-kamar penjara kita di NTT paling banyak penghuninya adalah orang kecil dan lemah.

Di sisi lain,  rakyat melihat para penegak hukum seperti dewa maut.  Berurusan dengan mereka sama dengan siap repot,  ribet,  dan stikma negatif lainnya.  Belum lagi dari jauh sudah berpikir tentang mahalnya biaya perkara karena pungli dan atau harus siapkan uang pelicin (sogok) terlebih dahulu.

Maka sering kali jalan pintaslah yang ditempuh,  yakni main hakim sendiri atau "baku adu" dan "baku rau".  Siapa kuat dia menang.  Penegak hukum datang setelah sudah ada korban dalam pertarungan itu. Hal ini simtom lemahnya penegakan hukum di NTT kita dan kerdilnya kesadaran hukum rakyat maupun penegak hukum itu sendiri.

Memang harus diakui akhir-akhir ini sudah tampak adanya keberanian masyarakat membawa persoalan hukumnya kepada penegak hukum. Tetapi kepercayaan masyarakat masih sangat rendah. SDM penegak hukum kita pun masih menjadi persoalan tersendiri yang belum tuntas dan tidak memadai. Seiring dengan itu pranata hukum adat kian melemah dalam menjaga kohesi sosial. Maka tak heran sering kali kita menjumpai kaos sebagai ujung dari setiap persoalan di dalam masyarakat.

Terkait tema debat kali ini, pertanyaan ketiga ini menjadi kunci yang harus dijawab para  kandidat pemimpin NTT.  Jawaban mereka sangat menentukan kepada siapa rakyat harus menjatuhkan pilihannya pada 27 Juni nanti:  Apa yang dapat dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam meningkatkan mutu penegak dan penegakan hukum kita dan bagaimana supaya penegakan hukum kita selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan  serentak menjadi jawaban atas setiap persoalan hukum yang "tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah"? Kedua,  bahwasanya pranata hukum adat kian tergerus kuasa dan pengaruhnya,  apakah masih relevan untuk dihidupkan?  Jika masih relevan,  bagaimana local wisdom ini diberdayakan dalam konstelasi penegakan hukum sipil di NTT?

Solusi yang ditawarkan para kandidat pemimpin NTT  hendaknya konkret dan tepat sasar,  tidak sebatas retorika dan janji muluk.

Reformasi Birokrasi

Gaung reformasi birokrasi sudah didengungkan secara Nasional,  terutama sejak Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2014 silam. Gemanya pun sudah sampai ke seluruh Indonesia dan menjadi salah satu hal mendasar untuk diwujudkan,  termasuk di NTT.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau dipebarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu,  harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Ideanya seperti uraian di atas dan memang seharusnya seperti itu.  Tetapi,  kenyataannya di lapangan jauh panggang dari api.  Ada gap yang lebar dan dalam antara apa yang seharusnya (da sollen) dengan apa yang senyatanya terjadi (das sein).

Sakit mungkin kedengarannya tatkala pengkritik mengatakan dengan lugas bahwasanya birokrat di NTT pada loyo dan sontoloyo.  Tetapi memang ada benarnya juga dalan praktiknya,  itu pun kalau kita berani mengakuinya secara jujur.

Secara umum, ada dua hal mendasar mengenai reformasi birokrasi di NTT yang perlu direformasi,  yakni soal manajemen (organisasi)  birokrasi dan mental pejabat yang,  mengutip kata-kata pengamat politik Boni Hargens, sebagai "bosisme".

Pengamat Politik dari Universitas Universitas (UI), Boni Hargens mengatakan, politik para bos (bos-isme) telah menggerogoti segala lini di Indonesia. Menurutnya, seperti dilansir Tribunnews.com (19 Juli 2013), politik para bos ini ditandai dengan pemusatan kontrol politik oleh sejumlah 'bos' yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, politis maupun respresif.

"Mereka antara lain elite partai, birokrat, konglomerat dan preman, aparat keamanan dalam konteks tertentu," katanya dalam diskusi publik dengan tema Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan di Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013).

Boni menuturkan, para bos lokal ini bersatu membentuk sistem tersendiri yang disebut bosisme lokal.

"Mereka mengatur nyaris seluruh proses politik di segala lini, mulai dari persipan Pemilu sampai pada pelaksanaan pemerintah. Mereka bermain pada aturan hukum sampai mendikte keputusan politik, baik di parlemen maupun pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, korupsi politik selalu merupakan bagian dari kerja sistem bos-isme untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedikit sama dengan logika kaum oligarki, para bos dalam sistem bos-isme mengendalikan politik untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan, penguasaan politik yang konstan dan berkelanjutan.

Persis seperti inilah yang terjadi di NTT,  apalagi didukung oleh budaya kita yang cenderung feodal. Para pejabat birokrat diposisikan secara sosial sebagai kelas tersendiri dan mereka pun memosisikan diri demikian juga dengan bangga dan lupa diri. Soal kinerja yang organisatoris dan peran seharusnya sebagai pelayan masyarakat tidak terbersit sedikit pun dalam karsa dan karya mereka. Kekuasaan dan uang,  hanya itu kepentingannya.  Maka yang terjadi di lapangan, sang pelayan pun minta dilayani sebagai "ema pemerintah", tuan pejabat.

Kinerja yang profesional dengan manajemen yang organisatoris dan mental para birokrat NTT tak pelak lagi sungguh loyo dan sontoloyo. Mereka tidak malu hati dihormati sebagai tuan di mana-mana dan selalu duduk di barisan terdepan dalam setiap acara resepsi padahal sesungguhnya mereka adalah pelayan masyarakat,  abdi negara,  yang digaji dari keringat dan darah rakyatnya.

Walau ada catatan kecil,  tidak menampik satu dua kenyataan ada segelintir birokrat yang layak dan santun. Jumlah mereka tak terbilang sedikitnya.

Bertepatan dengan tema debat para kandidat pemimpin NTT yang segera berlangsung mengusung tema reformasi birokrat ini,  masyarakat pemilih menanti jawaban para kandidat atas pertanyaan ini: Apa yang mendesak dilakukan untuk memulihkan mental birokrat ke arah yang seharusnya dan bagaimana caranya memulangkan kultur bosisme ke tong sampah? Manajemen seperti apakah yang diperlukan untuk mereformasi mental dan kinerja para birokrat kita di NTT?

Jawaban para kandidat gubernur dan wakil gubernur NTT ditunggu-tunggu rakyat dan sangat menentukan keterpilihan mereka nanti pada pilgub  27 Juni 2018. Jawaban yang diberikan harus konkret dan bukan retorika dan janji muluk. Harapan akan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi di NTT kita pertaruhkan di pundak para kandidat yang berdebat ini. Rakyat NTT wajib simak dan jadi melek agar tidak salah coblos.

Penulis

Yon Lesek

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar