Awam Katolik Andalan Gereja dalam Politik

Selasa, 17 April 2018 | 16:29 WIB
Share Tweet Share

Yon Lesek/Penulis

”Gereja belum berdiri sungguh-sungguh, belum hidup sepenuhnya, dan belum menandakan secara sempurna kehadiran Kristus di antara manusia, selama kaum awam belum aktif bekerja sama dengan hierarki. Sebab Injil tak mungkin secara mendalam meresapi bakat-bakat, kehidupan dan kegiatan suatu bangsa tanpa kehadiran aktif kaum awam.” (Ad Gentes, 21)

Oleh Yon Lesek

Mengawali tulisan ini saya sengaja mengutip Dokumen Konsili Vatikan II Ad Gentes tentang Kegiatan Misioner Gereja di tengah dunia ini. Bahwasanya misi keselamatan Gereja di tengah dunia hanya mungkin terwujud bila semua anggota Gereja ikut terlibat aktif di dalamnya, ikut merasa senasib sepenanggungan dengan denyut nadi Gereja semesta (sentire cum ecclesiam). Dan dalam hal ini yang sangat diandalkan Gereja adalah peran serta awam Katolik dalam lintas sektor kehidupan, termasuk panggung politik.

Gereja itu bukan saja hierarkinya, tetapi terutama adalah para umat awamnya. Mereka dipanggil untuk menjadi kudus dan menyelamatkan melalui pekerjaan harian mereka sebagai petani, nelayan, pebisnis, guru, pelajar/mahasiswa, pejabat pemerintah, aktivis, politisi, dan sebagainya.

Tidak lagi bergantung pada hierarki untuk Gereja yang hadir dan berkarya di dalam dunia jika kita semua sepaham akan pengertian Gereja sebagai kumpulan orang-orang yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan dengan caranya masing-masing mengemban tri-tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja untuk menggarami dan menerangi dunia dengan Injil Kristus (Mrk. 16:15). Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, no. 1 menandaskan: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.

Siapa Kaum Awam Itu?

Para Uskup Indonesia, dalam Sidang MAWI 1974 memberikan tiga karakteristik ”orang awam”, yaitu: dibaptis, memiliki hak atas ajaran-ajaran iman dan sakramen-sakramen, serta memiliki kewajiban untuk menjadi saksi Kristus di dalam masyarakat (bdk. Majalah Spektrum 1975/1). Para uskup mengakui kaum awam sebagai orang-orang beriman yang memiliki ”tugas dan panggilan khas dalam ketata-duniaan.” Melalui kaum awam dan keterlibatan mereka dalam ”bidang-bidang perdagangan, kemiliteran, kepegawaian, dan politik”, Gereja menerangi dan menggarami masyarakat (bdk. Surat Gembala MAWI/ KWI 1983).

Di dalam Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia tahun 1971, para uskup menegaskan bahwa ciri khas awam terletak pada corak sekuler atau corak duniawi—sebagaimana dinyatakan oleh Konsili: “[Kaum awam] hidup di dunia … dalam setiap dan segala perkara dunia dan dalam keadaan-keadaan biasa, kehidupan keluarga, serta kehidupan sosial, tempat hidup mereka terjalin. Di situlah mereka dipanggil Tuhan supaya mereka—dengan menjalankan tugas khas mereka di bawah bimbingan semangat Injil, bekerja dari dalam laksana ragi bagi penyucian dunia dan dengan itu memperkenalkan Kristus kepada orang-orang lain, terutama dengan kesaksian hidup mereka sendiri dan dengan menyiarkan iman, pengharapan, dan cinta-kasih mereka” (Lumen Gentium, 31).

Oleh sebab itu, Gereja menghargai peran-peran kaum awam sebagai orangtua, aktivis paroki/stasi/organisasi Katolik, guru agama, guru sekolah, karyawan-karyawati kesehatan, aktivis karya sosial, dan politisi. Gereja juga menghargai kaum awam yang menjadi pejuang kemerdekaan dan para pahlawan nasional. Dengan jumlah mereka yang lebih dari 99% dari seluruh anggota Gereja, kaum awam menjadi kekuatan Gereja untuk ”menandakan secara sempurna kehadiran Kristus di antara manusia.”

Awam Rasul Masyarakat

Kaum awam adalah ”sumber daya evangelis utama” Gereja (bdk. Sidang KWI tahun 2008, dalam Spektrum 2009/3, hlm. 153). Di dalam Sidang MAWI 1974 dinyatakan kaum awam mempunyai kewajiban ”menjadi saksi Kristus, dengan menjalankan ajaran Katolik secara jujur dan berani di dalam masyarakat … mempersiapkan dan membangun masyarakat, dengan memperjuangkan dan mengembangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan perdamaian.”

Kaum awam menjadi andalan Gereja untuk mewujudkan lima pokok ajaran sosial Gereja: (1) menghargai martabat manusia; (2) menghormati hak asasi manusia dan untuk itu menghadapi masalah ketidakadilan; (3) mewujudkan solidaritas dan mengutamakan kepentingan umum, dan mengatasi segala bentuk pengkotak-kotakan, sikap mencurigai, serta mental mencari untung sendiri, demi membangun persaudaraan sejati; (4) berpartisipasi di dalam proses demokrasi demi mengembangkan potensi rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan bersama; dan (5) memberikan perhatian khusus kepada orang-orang kecil. (bdk. Surat Gembala MAWI/KWI tahun 1992, butir 14-19).

Tugas kaum awam untuk merasul di dalam kehidupan masyarakat mengikuti gerak inkarnasi Allah (bdk.  Pesan Natal Bersama KWI tahun 1973 dan 1984). Tugas merasul meliputi upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama, membebaskan rakyat dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, penyakit, ketakutan, dan ketidakpastian hukum, membangun suatu tata dunia baru; ”menggerakkan peradaban kasih kontra peradaban yang mengarus-utamakan jumlah penganut agama; memenangkan mereka yang bersuara keras dan yang hidup mapan, yang menimbulkan perselisihan, kebencian, … balas dendam [dan] membuahkan budaya kematian daripada budaya cinta yang menghidupkan” (bdk. Pesan Natal Bersama, 2010).

Tugas merasul mencakup pula usaha menggerakkan masyarakat untuk secara kritis ”mencermati kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya.” (Nota Pastoral KWI 2004). Upaya-upaya kerasulan tersebut dikerjakan oleh kaum awam lewat keterlibatan mereka di bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik, baik secara individual maupun sebagai organisasi.

Visi dan Spiritualitas Politik Katolik

Kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik kaum umat Katolik memiliki kewajiban ikut terlibat dalam memperjuangkan kebaikan umum (Bonum commune) yang merupakan tujuan politik (bdk. Kan. 747, § 2). Nilai-nilai Injili akan mewarnai cara berpolitik bagi umat Katolik (bdk. Kan. 747, § 1). Nilai-nilai itu adalah (1) Inklusif (non diskriminastif), (2) Preferential Option for the poor, (3) HAM, (4) Solidaritas dan subsidiaritas, (5) Bonum publicum/ Bonum commune.

Nilai-nilai tersebut merupakan dasar visi politik awam Katolik, yaitu membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab dan mengabdi pada kepentingan umum terutama kelompok masyarakat yang dirugikan.

Dekrit Konsili Vatikan II yang berbicara tentang kaum awam dan kerasulannya Apostolicam Actuositatem, 9 menegaskan pentingnya kerasulan kaum awam dalam tata dunia: “Kaum awam menunaikan kerasulan mereka yang bermacam-ragam dalam Gereja maupun masyarakat. Dalam kedua tatanan hidup itu terbukalah pelbagai bidang kegiatan merasul.” Firman Tuhan dari Kis. 2:1-40 memberikan inspirasi kepada umat Katolik untuk bergerak keluar dari persembunyian mereka dan berani mewartakan kabar baik kepada semua bangsa.

Demikian juga dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, 52, menegaskan bahwa tanggung jawab semua umat beriman dalam urusan kesejahteraan umum, keamanan politik, ekonomi, kebudayaan dan hidup berkeluarga, baik dalam menanggung beban keluarga, maupun dalam mendidik anak menuju ke kesempurnaan.

Panggilan Gereja dalam Panggung Politik

Dalam politik praktis warga Gereja bebas memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Meskipun demikian, tidaklah bebas semua semaunya tanpa ada rambu-rambu moral, etika bahkan sopan-santun yang diinspirasi oleh nilai-nilai ajaran Katolik. Dalam berpolitik hendaknya berpedoman kepada kearifan yang sudah teruji dari tokoh Gereja dan Pahlawan Negara Mgr. Albertus Soegijapranata yang menyatakan: (1) In Principiis Unitas: Dalam soal prinsip, persatuan. (2) In Dubiis Libertas: Dalam hal-hal yang masih terbuka, kebebasan. (3) In Omnibus Caritas: Dalam segala hal, kasih.

Dalam hal-hal yang prinsip/asasi/esensial kita bersatu, dalam hal-hal yang terbuka kita bebas menenetukan pilihan, dalam semua hal harus ada kasih. Dengan prinsip ini, kita memiliki pedoman untuk bertindak dalam panggung politik praktis.

Gereja Katolik sendiri senantiasa menyebutkan bahwa dirinya bukan suatu institusi politik, walau peran dan kehadirannya memiliki muatan politis. Oleh karenanya Gereja tidak memiliki suatu program politik tertentu. Tataran hidup Gereja ada dalam bidang iman dan moral. Keduanya memiliki dimensi politis, dan konsekuensi politis pula. Namun politik yang dimaksudkan bukanlah politik kekuasaan, bidang kawasan yang dilibati oleh para politisi Katolik tersebut. Kalaupun Gereja memberikan suatu pernyataan yang memiliki dimensi politis, lingkupnya ada dalam kawasan moral. Para politisi Katolik memang memiliki kewajiban moral untuk mendengarkan dan menjalankannya, namun itu tidak berarti bahwa Gereja melakukan intervensi ke dalam kebebasan dan otonomi moral pribadi mereka.

Kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dan berpendapat diakui oleh Gereja. Namun sebagai Pengajar iman dan moral, Gereja berkepentingan untuk mengingatkan bahwa kebebasan tidak berarti boleh mengabaikan tuntutan untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai fundamental moralitas. Nilai-nilai moral dasar yang diajarkan Gereja tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan Tuhan dalam hati setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, ajakan untuk mempertahankan nilai-nilai moral, sebenarnya tidak lain berarti ajakan untuk setia dan peka mendengarkan suara hati.

Pesan untuk Kandidat Katolik

Pemilu merupakan momentum demokrasi yang tepat untuk memantik perubahan dengan menghadirkan pemimpin yang bermutu dan bermartabat. Sebagai kontestan atau kandidat calon pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif, dan juga sebagai masyarakat pemilih, umat Katolik mendasari pilihan dan keputusan politiknya pada semangat dasar Gereja sebagaimana digambarkan di atas. Tidak bisa tidak semangat Gereja tersebut harus menjadi semangat kita juga yang diandalkan Gereja untuk menata dunia ini agar lebih baik melalui memilih pemimpin yang bermutu dan bermartabat.

Konsekwensi logisnya jelas bahwa cara apa pun yang buruk, yang tidak sesuai dengan semangat Gereja, dalam kontestasi mencari pemimpin melalui pemilu ini, harus dijauhkan. Termasuk praktik money politic, penyebaran hoax (kabar bohong) atau fakenews (penipuan nalar/sesat logika), janji bombastis alias palsu, pemaksaan kehendak dan pengkaplingan pemilih berdasarkan isu SARA, tidak boleh terjadi. Paling tidak awam Katolik buang jauh-jauh para kandidat yang melakukan hal tersebut dan mengurung diri untuk berafiliasi dengan orang maupun dengan pola buruk seperti itu. Ini di sisi kita sebagai pemilih dan pendukung kandidat.

Para kandidat Katolik yang bertarung dalam pemilukada untuk meraih kekuasaan politik, seperti halnya saat ini di NTT (Nusa Tenggara Timur), sudah seharusnya lebih lagi mendasarkan diri pada semangat dasar yang menjadi denyut nadi Gereja Katolik dalam menata dunia ini. Dengan kata lain, jika Anda adalah kader awam Katolik sungguh-sungguh maka momentum pemilu harus menjadi pendidikan politik yang baik dan bermartabat bagi masyarakat, dengan mengedepankan cara dan pola yang sejalan dengan hati dan perasaan Gereja universal. Dengan demikian, Anda akan layak dipilih. Jika tidak, Anda akan layak ditinggalkan. Sebab, hanya dengan bersikap tegas dan jelas sajalah integritas seseorang  terlihat dan teruji.

Pesan khusus untuk saudara-saudari seiman yang menjadi kontestan pemilu atau pilkada. Kader awam Katolik adalah andalan Gereja dalam menata dunia ini, termasuk melalui panggung politik. Tetapi, Anda dipilih bukan karena seorang Katolik, bukan pula karena Anda kader Katolik, tetapi karena kehadiran Anda di panggung dunia perpolitikan Indonesia memperlihatkan diri sebagai saksi kebenaran, HAM, persaudaraan universal, pejuang keadilan, penjamin kepastian hukum, pelindung kaum miskin dan marginal, dan pelaku moral politik yang meraih kekuasaan dengan cara yang bermutu dan bermartabat, seiring sejalan dengan denyut nadi Gereja semesta.

Demikianpun kelak jika Anda terpilih, kesempatan bagi Anda untuk menjadi rasul awam yang menyucikan dunia ini lewat panggung politik dan menjadikan kekuasaan politik sebagai instrumen untuk melayani semua orang dengan dedikasi dan pengorbanan kasih. Semua itu karena Anda “100% Katolik 100% Patriotik” (mengutip Mgr. Albertus Soegijapranata SJ).

Akhir kata, "Orang Katolik yang baik harus terlibat dalam politik," kata Paus Fransiskus dalam khotbahnya  pada 16 September 2013 di Domus Santa Marta,  Vatikan. Partisipasi awam Katolik di panggung politik dengan demikian harus diresapi sebagai sebuah panggilan nurani.

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar