#2019 Ganti Presiden Ancam Jokowi

Senin, 16 April 2018 | 20:57 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi #2019 Ganti Presiden. [Istimewa]

Hastag #2019 Ganti Presiden menjadi ancaman besar untuk elektabilitas Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pipres) 2019 nanti. Banyak yang termakan dengan kampanye tersebut.

Ini terbukti dari survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat ingin ada pergantian presiden pada 2019 mendatang.  

Dari hasil survei yang dilakukan mulai 24 Maret sampai 6 April 2018, sebanyak 46,37 persen responden ingin presiden diganti oleh tokoh lain atau tidak ingin Jokowi menjabat dua periode.

Hanya 45,22 persen responden masih berharap Jokowi menjabat kembali sebagai presiden hingga 2024. Sisanya, yakni 8,41 persen tidak menjawab.

Data survei menunjukkan, responden yang ingin presiden baru lebih tinggi prosentasenya. Survei ini sangat berbahaya jika merujuk pada elektabilitas Jokowi sebagai capres yang hanya mencapai 36,2 persen.

“Survei ini berbahaya untuk Presiden Jokowi. Apalagi sisa presentase yang tidak memilih Jokowi dapat disimpulkan bahwa responden belum mau memilih Jokowi kembali menjadi presiden,” kata pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Senin (16/4).

Dikatakan, dampak hastag ganti presiden di 2019 terasa khusus untuk masyarakat kalangan bawah. Apalagi hastag itu muncul tidak hanya di media sosial, tetapi lewat baju kaos.

“Penjualan baju kaos bertulisan #2019 Ganti Presiden sangat masif. Yang beli kebanyak masyarakat bawah yang mudah diprovokasi. Ini sangat berbahaya,” kata dia.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Jakarta, Senin (16/4), mengatakan, sebesar 45,22 persen responden masih berharap Jokowi menjabat kembali sebagai presiden hingga 2024. Sisanya, yakni 8,41 persen tidak menjawab.

Hasil serupa juga tampak jika merujuk pada elektabilitas Jokowi sebagai capres yang hanya mencapai 36,2 persen. Sisa presentase yang tidak memilih Jokowi dapat disimpulkan bahwa responden belum mau memilih Jokowi kembali menjadi presiden.

"Dengan demikian, 63,8 persen responden belum mau kembali memilih Jokowi sebagai presiden di 2019," katanya.

Median juga merilis skenario pasangan capres-cawapres dengan elektabilitas tertinggi melalui surveinya. Pasangan dengan elektabilitas tertinggi yaitu Jokowi-Muhaimin Iskandar yang mencapai 41,9 persen.

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Anies Baswedan memiliki elektabilitas mencapai 34,9 persen. Selisih angka elektabilitas keduanya sangat tipis dan jika kedua pasangan ini yang bertarung, maka Pilpres 2019 akan menjadi ajang yang seru.

Survei Median ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedia KOPI), dimana Jokowi juga masih punya elektabilitas tertinggi yakni 48,3 persen. 

Tingkat kepuasan publik pada Jokowi juga masih tinggi yakni 66,5 persen. Karena itu Jokowi masih dijagokan untuk memenangi Pilpres 2019.

Dilema PKS

Survei Median kali ini menghentak posisi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena tidak ada satu pun kader partai itu yang muncul untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Malah nama Anies Baswedan yang menjadi calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi dan punya kans besar mengalahkan Jokowi.

PKS semakin tersudutkan ketika Partai Gerindra meminta agar tidak ngotot mengajukan kadernya mendampingi Prabowo Subianto. Kalau tetap ngotot, Gerindra memberikan tiga syarat yang sangat berat.

Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut ketiga syarat itu yakni pertama, punya insentif elektoral. “Siapa pun orangnya harus bisa memberikan insentif elektoral bagi Pak Prabowo," kata dia.

Kedua, harus bisa diterima koalisi. Ketiga, harus bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo.

Syarat yang diajukan Gerindra ini tentu tidak dengan mudah diterima PKS. Presiden PKS Sohibul Iman pun memberikan syarat bahwa Cawapres Prabowo harus satu di antara 9 kandidat dari PKS.

"Ya tentu dalam konteks kami berkomunikasi untuk berkoalisi, ya kami call-nya pada call itu. Call tinggi kami adalah kami siap berkoalisi dengan Pak Prabowo asal cawapres diambil dari yang 9 itu," kata  Sohibul baru-baru ini.

Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, PKS harus belajar dari pengalaman Pilpres 2014. Ketika itu, PKS mengusung Prabowo-Hatta tanpa syarat dan kalah. Kini PKS diminta mendukung lagi tanpa syarat.

“Sangat naif bagi PKS kalau kali ini diperlakukan seperti Pilpres 2014 lalu. Apalagi mereka punya 9 kader mumpuni dan Prabowo tinggal memilih satu di antaranya,” kata Ramses.

Dikatakan, PKS punya posisi tawar yang sangat tinggi kali ini. Gerindra akan gagal mencalonkan Prabowo menjadi capres 2019 jika PKS tidak mendukung. Karena itu, mengabaikan PKS adalah sikap yang gegabah dan fatal.

“Saya sarankan PKS mengajukan sendiri calon presiden. Toh PKS punya kader yang hebat dan berpengalaman dalam menggalang koalisi. Mengapa harus manut dan mengekor pada Gerindra?” tanya Ramses.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4), mengatakan, dirinya memprediksi Prabowo akan gagal sebagai Capres 2019 jika belum ada partai pendukung dan melebarkan perbedaan sikap di internal Gerindra.

“Makanya, PKS terbuka kalau Gerindra menyodorkan nama capres lain untuk diusung bersama,” kata Nur Wahid.

Wakil Ketua MPR RI itu lebih jauh mengatakan, pencapresan Prabowo dan lainnnya akan tergantung kesepakatan partai-partai yang akan berkoalisi.

“Apakah Gerindra tetap dengan Pak Prabowo atau kemudian Pak Prabowo melihat bahwa beliau menerima mandat lalu menyarankan ada nama yang lain? Semuanya masih mungkin sampai didaftarkan ke KPU," ujarnya seperti dilansir Antara.

Pernyataan Hidayat itu berdasarkan pernyataan Prabowo di Rakornas Gerindra beberapa waktu lalu, yang mengatakan tak secara tegas menyatakan akan maju di Pilpres 2019.

"Pak Prabowo belum menyatakan, 'saya maju sebagai calon presiden'. Beliau mengatakan, 'Kalau diberikan mandat saya siap'. Tapi beliau belum mengatakan saya siap sebagai calon presiden. Minimal belum ada yang mendaftarkan ke KPU, karena KPU juga belum membuka pendaftaran," kata Hidayat.

Dengan demikian Hidayat berharap tidak memaksakan Prabowo maju Pilpres 2019 sampai ada deklarasi bersama.

"Jadi wartawan jangan terlalu memaksakan untuk Pak Prabowo atau Pak Jokowi, siapa tahu ada yang lain. Intinya sebelum didaftarkan ke KPU, semua kemungkinan masih terbuka,"  kata Hidayat.

Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, Gerindra tidak bisa semena-mena menentukan cawapres karena nasib Prabowo ada di PKS. Ia pun memprediksi hanya ada dua partai politik (parpol) yang akan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang, yakni Gerindra dan PKS.

"Saya memprediksi hanya PKS yang mau mendukung Pak Prabowo dalam pilpres 2019,” katanya.

Ada beberapa analisa yang dapat menjelaskan mengapa parpol-parpol lain belum menyatakan dukungan ke Prabowo dan justru akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019, seperti PAN dan PKB.

Pertama, saat ini PAN dan PKB masih menjadi partai pendukung pemerintah dan memiliki kursi di kabinet kerja Jokowi. Hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bila kedua partai itu tidak mendukung kembali Jokowi.

Kedua, saat pencalonan periode kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagian besar partai pendukung pemerintah justru mengusung kembali SBY sebagai presiden dan nampaknya pola demikian akan kembali terjadi pada kepemimpinan Jokowi.

"Bisa saja partai yang saat ini belum tentukan dukungannya seperti PAN dan PKB akan kembali mendukung Jokowi, apalagi partai ini punya kursi di kabinet kerja Jokowi. Dari aspek psikologis juga tentu menjadi beban bagi mereka bila mendukung calon lain. Selain itu saat pak SBY maju periode kedua dulu sebagian besar partai pendukung pemerintah justru kembali mengusungnya, hal itu bisa saja kembali terjadi pada masa Jokowi," papar Ramses.

Analisa ini, lanjut Ramses, yang bisa memprediksi bila hanya ada dua partai yang akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

Jika ini yang terjadi, apakah hastag #2019 Ganti Presiden akan terwujud? Tentu sangat sulit ketika internal Gerindra pecah dan PKS bersikukuh pada sikapnya. Dan Jokowi pun akan leluasa menuju dua periode.

Penulis

Gusti Lesek

Editor: Gusti


Berita Terkait

Komentar