Ombudsman RI: Pelayanan Publik Tidak Boleh Jadi Janji Pilkada

Senin, 12 Maret 2018 | 16:50 WIB
Share Tweet Share

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Isu pelayanan publik, tak jarang dijadikan materi oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, saat menjanjikan program kepada masyarakat pada masa kampanye Pilkada.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Bagi Ombudsman, pelayanan publik tidak boleh diganggu karena merupakan hakikat bernegara.

Atas dasar itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, mengimbau para peserta Pilkada 2018, agar tidak menjadikan isu pelayanan publik sebagai bagian dari janji Pilkada kepada masyarakat.

"Bagi Ombudsman, pelayanan publik itu tidak boleh diganggu karena merupakan hakikat kita bernegara," ujar Adrianus, disela-sela diskusi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, di Denpasar, Senin (12/3/2018).

Ia menegaskan, apabila bidang pelayanan publik dijadikan sebagai janji politik, dikhawatirkan ujung-ujungnya ada keinginan masyarakat untuk tidak bernegara. Jika itu terjadi, maka akan sangat berbahaya.

"Pelayanan publik itu harus imperatif dan tidak boleh bervariasi. Harus ajeg, sustain, dan aksesibel," tandasnya.

"Kalau menjadi janji Pilkada, dalam artian kalau kamu nggak milih saya, saya nggak berikan pelayanan publik. Kalau milih saya, saya berikan pelayanan publik yang lebih dari yang lainu kan tidak boleh," imbuh Adrianus.

Ia pun mengingatkan, para peserta Pilkada 2018 tidak menjadikan pelayanan publik sebagai variabel bagi mereka yang memilih atau tidak tokoh bersangkutan.

Lebih baik jika tokoh-tokoh politik dalam janji Pilkada - nya, memastikan supaya masyarakat lebih terlayani pelayanan publiknya, maupun mendorong agar pelayanan publik ke depan semakin baik.

Di sisi lain, Ombudsman dan Bawaslu juga telah bekerja sama untuk menjamin netralitas ASN.

"Kami sebagai pemberi imbauan awal, maka kembalilah pada khitahnya sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang memiliki standar sama, imparsial, dan netral," ucapnya.

Jangan sampai, demikian Adrianus, pelayanan publik yang diterima masyarakat menjadi bervariasi gara-gara perbedaan pilihan politik.

Pada kesempatan itu, dia juga melihat sejauh ini tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/ kota terkait standar pelayanan publik untuk hal-hal yang minimal pun masih bermasalah.

"Bagi mereka yang tingkat kepatuhannya tinggi, ada semacam insentif politiknya, seperti mau maju lagi dan mendekati Pilkada. Umumnya mereka baru bergegas agar pelayanan publiknya makin bagus menjelang perhelatan politik," pungkas Adrianus.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar