Membangun Politik Pengakuan di Tengah Pluralisme Agama

Selasa, 20 Februari 2018 | 20:46 WIB
Share Tweet Share

Rio Nanto, Penulis

Oleh: Rio Nanto
(Anggota Kelompok Menulis Koran Ledalero) 


Tenunan keberagaman bangsa Indonesia kembali terkoyak. Indonesia menjadi seperti kain lusuh dan tua dengan tindakan anarki atas nama agama dan etnis. Kebhinekaan menjadi sumber konflik yang berujung pada pembasmian dan pembunuhan keberbedaan orang lain. Minoritas dengan keberlainannya menjadi sumber rasa takut dan serentak menjadi objek yang perlu dieliminasi. Toleransi menjadi semacam jargon semu pemimpin agama tetapi belum mengakar dalam kesadaran pemeluk-pemeluknya.

Inilah senandung suara-suara minoritas ketika menyaksikan aneka kekerasan atas nama kembali terjadi di Kota Jogjakarta. Seseorang yang tak dikenal menyerbu jemaat yang sedang mengadakan ritual keagamaan di Gereja St. Lidwina Bedog Nogotirto.

Sebelumnya di Jogjakarta sebuah acara kemanusiaan Gereja Katolik dibubarkan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Front Jihad Islam. Alasannya karena acara tersebut ditenggarai menjadi ajang kristenisasi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Indonesia sedang dilanda darurat toleransi akut. Akar utamannya adalah paham radikalisme yang membenci keyakinan agama lain.

Menyitir pendapat Pak Ben Mboi, bahwa “le desir de vivre ensemble” tampaknya masih rapuh. Radikalisme masih kuat sekali, agama yang seyogyanya hanya menjadi sumber kekuatan moral bangsa, ternyata dalam praktek, meskipun tidak eksplisit, masih menjadi sumber superioritas politik, sumber kekuatan mayoritas.

Kasus anarki dan diskriminasi atas nama agama ini menjadi titik kulminasi antipati terhadap kaum minoritas. Suatu paham heterophobia, dalam kajian Will Kymlicha, yang merasa terancam dengan kehadiran orang lain. Seyogyanya, perbedaan agama di Indonesia perlu dibangun dalam spirit pluralisme dalam menerima keberbedaan sebagai suatu khazanah kolektif. Pluralisme sebagai sebuah faktum melekat pada esensi manusia.

Bagi Hannah Arendt, pluralisme ini berasal dari kodrat manusia sebagai pribadi (Persona). Ia bersifat unik. Keunikan inilah yang membuat manusia berbeda dari yang lain. Perbedaan tersebut saling memperkaya, ada realitas resiprokal demi sebuah ‘realitas kesempurnaan’ sosial. Oleh karena itu, spirit politik pengakuan menjadi satu opsi solutif.

Politik Pengakuan

Indonesia ditenun oleh beragam agama. Pelbagai keunikan setiap agama memberi kontribusi pada khazanah bangsa. Karenanya, realitas keberagaman ini perlu disikapi dengan suatu politik pengakuan.

Dalam pluralisme agama setiap pemeluk haram menganut absolutisme kebenaran. Setiap agama memiliki timbangan kebenaran sendiri yang tak mampu diaplikasikan sebagai parameter keyakinan lain.

Salah satu filsuf yang menganalisis tentang politik pengakuan ini adalah Charles Taylor. Dalam buku "Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia", Otto Gusti Madung mengutip tesis yang ditulis oleh Taylor bahwa Identitas kita separuhnya terbentuk lewat pengakuan atau tidak adanya pengakuan, bahkan sering juga lewat pengakuan yang keliru dari sesama, sehingga seorang manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kerugian atau menderita deformasi, jika lingkungan sekitar atau masyarakat menciptakan gambaran yang mengekang atau menghina tentang diri atau kelompok orang lain.

Di sini bisa diamati suatu korelasi antara identitas dan pengakuan. Pelecehan terhadap perbedaan identitas dapat dipandang sebagai suatu represi paling dominan terhadap pluralisme. Menurut Taylor Pengakuan akan perbedaan ini bukan sekedar ungkapan sopan santun terhadap sesama. Lebih dari itu, tuntutan akan pengakuan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Konsep politik pengakuan dalam terang politik martabat manusia mengandaikan kebebasan seperti tercantum dalam katalog Hak Asasi Manusia. Politik pengakuan menuntut kita untuk mengakui pluralisme agama dengan keunikannya masing-masing.
Jadi yang harus mendapat pengakuan bukan hanya keberbedaan agama tetapi ajaran-ajaran, nilai-nilai dan spiritualitas hidup setiap agama. Ini suatu perlakuan khusus terhadap “yang khas” setiap agama.

Membangun politik pengakuan tidak mau menciptakan kembali ruang yang buta terhadap keunikan masing-masing agama. Politik pengakuan bertujuan menjaga dan merawat kekhasan politik pengakuan setiap agama sebagai suatu kekayaan bersama. Hal ini tentunya bukan sesuatu yang tentatif tetapi menjadi suatu keharusan yang berlangsung secara terus-menerus. Absolutisme agama yang mengklaim diri sebagai agama mayoritas dan benar ingin melandasi negara dengan syariatnya menjadi scandalum dalam realitas sosial.

Kompleksitas situasi ini menuntut kemendesakan kesadaran politik pengakuan. Pembentukan kesadaran tersebut hanya mungkin tercapai lewat adanya pengakuan keberlainan dan kesamaan setiap agama. Jika setiap agama menghayati pluralitas ini peluang friksi atas nama pluralisme dapat diminimalisir di Indonesia. Oleh karena itu,  ada dua opsi yang penting dalam merajut politik pengakuan di Indonesia.

Pertama, negara. Negara mesti mengambil peran sebagai pelindung bagi semua agama. Kehadiran negara yang memiliki monopoli otoritas dinilai strategis untuk mengayomi pluralisme agama. Dalam hal ini negara bukan hanya konsep, jadi tidak dalam keterpisahan dengan pelbagai realitas masyarakat masing-masing melainkan kesatuannya. Negara dapat disebut total, tapi bukan totaliter. Total dalam arti bahwa pelbagai segi kehidupan masyarakat bersatu dalam, serta dijiwai oleh negara, tetapi tanpa menghapus segi-segi itu, tanpa mencampurnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh mantan ketua Pengurus pusat Muhamadiyah, Ahmad Safir Maarif yang mesti melindungi setiap warga negara, apa pun agama dan kepercayaannya, asal tidak menggangu dan patuh pada UUD 1945.

Kedua, setiap pemuka agama harus membangun dialog. Politik pengakuan mengadaikan semua agama harus menempuh jalan unending formation of oneself. Ada ruang dialog sebagai tempat dimana umatnya menimba inspirasi tentang interelasi yang lebih bermartabat. Doktrin-doktrin agama harus selalu diinterpretasi kembali agar lebih bermakna dan menjadi inspirasi bagi praksis kehidupan yang dialogal.

Bila dialog ini tidak dilakukan dalam menyantuni gempuran pluralisme maka agama akan terperosok dalam fenomena arkais yang men’tuhan’kan kekerasan atas nama agama.

Politik pengakuan pada dasarnya memiliki intensi dasar untuk menyantuni pluralisme agama sebagai suatu kenyataan yang perlu diolah dengan cita rasa kemanusiaan. Politik pengakuan menghargai perbedaan sebagai suatu kekayaan kolektif.

Dalam pluralisme agama, tidak ada parameter superioritas dengan mendiskreditkan keberadaan agama lain. Oleh karena itu, politik pengakuan menjadi suatu keniscayaan dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. Melalui devosi politik pengakuan setiap agama akan menghargai realitas pluralisme sebagai suatu kekayaan dalam merajut kebhinekaan Indonesia.

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar