Pilkada dan Politik Berwajah Ekologis

Selasa, 05 Desember 2017 | 13:18 WIB
Share Tweet Share

Feliks Hatam, Penulis

Oleh Feliks Hatam
(Tenaga Kependidikan STKIP Santo Paulus, Ruteng) 

Kesadaran terhadap alam tidak sebatas pada retorika belaka melainkan nyata dalam aksi. Kebiasaan membuang sampah pada tempat sampah adalah hal yang kecil, tetapi berdampak tragis bagi kelangsungan hidup makhluk hidup bila tidak dilaksanakan. Semangat menanam dan merawat pohon adalah sikap yang perlu dimiliki dan dicontohkan kepada anak-anak, sehingga kelak tidak hanya melahirkan generasi yang paham pada konsep-konsep muluk, tetapi dipanggil untuk menerjemahkan konsep-konsep tersebut demi membebaskan sesama dari keterbelakangan dan generasi yang memiliki kecerdasan ekologis.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah model pendidikan lingkungan (environmental education) yang dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesadaran lingkungan muncul dari kebiasaan sederhana. Penekanannya adalah setiap orang dapat mempromosikan sikap kesadaran lingkungan dengan sikap-sikap atau aktivitas untuk membantu memecahkan persoalan lingkungan. Bila hal ini terus dibiasakan, maka gerakan kesadaran ekologis menjadi gerakan keluarga, dan akan berkembang menjadi gerakan masyarakat, serta berlanjut menjadi gerakan semua generasi manusia. Fondasi yang dibangun di keluarga dan masyarakat tersebut dan dipertebal dengan pengalaman pendidikan lingkungan hidup di sekolah akan memberikan sumbangan positif dalam pengambilan keputusan dan partisipasi politik berbasis ekologi dan pengembangan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan (bdk. Joy A.Palmer, 1998:143).

Kelestarian kekayaan alam harus menjadi kesadaran komunal sebagai hasil keputusan dari setiap kepala. Menumbuhkan kesadaran bersama ini diperjuangkan oleh negara Indonesia, salah satunya melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia yang menetapkan tanggal 28 November sebagai hari menanam pohon Indonesia, dilanjutkan dengan bulan Desember sebagai bulan menanam pohon nasional. Artinya, setiap tanggal 28 November diperingati sebagai hari menanam pohon Indonesia dan dilanjutkan selama bulan Desember sebagai gerakan nasional untuk menanam dan merawat pohon.

Apa yang telah ditetapkan oleh negara, bukanlah keputusan mati. Tetapi sebagai bentuk kesadaran nasional yang terus dihidupkan dalam diri setiap orang. Selain itu, keputusan tersebut sebagai bentuk apresiasi negera terhadap semua orang yang dengan caranya masing-masing menjaga kelestarian alam. Mengintip problem ekologi Indonesia menyadarkan semua pihak, bahwa roh undang-undang tentang kesadaran ekologis harus menjadi bagian dari spritualitas hidup, yang nyata dalam setiap tindakan dan kebijakan politik.

Lemahnya sistem politik ekologi di Indonesia dibuktikan dengan menurunnya luas hutan Indonesia. Dari 124 juta Hektar Indonesia sudah 684.000 Hektar mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan dan alih fungsi hutan; kerusakan yang terjadi sejak tahun 2010 sampai 2015 tersebut menempatkan Indonesia berada pada posisi kedua setelah Brasil (Kompas.com, 30/08/2016).

Bahkan sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan; hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba); itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C, tak hanya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, sungai kita pun dikorbankan. (Kompas.com, 28/09/2012).

Kehilangan hutan (pohon) tentu berpengaruh pada semua makhluk hidup. Sebab alam dan manusia adalah satu sistem relasi, yang disebut sebagai relasi ekologis. Jhom Gordon (dalam Didik Sarudji, 2006:48-49) menjelaskan, interaksi manusia sebagai penjamu (host), penyebab penyakit (agent) dan lingkungan (environment) ibarat timbang dengan tuas bertumpu pada titik lingkungan, artinya seeorang dalam kondisi sehat digambarkan oleh hubungan yang seimbang antara host, agent dan environment.

Sambil merefleksikan keadaan saat ini, ada keyakinan kuat bahwa kelestarian alam dan aksi nyata kesadaran manusia harus seimbang, ibarat dua sisi mata uang. Seseorang tidak dapat mengharapkan supaya lingkungan tetap lestari, asri dan nyaman, tanpa ada tindakan untuk mewujudkan hal itu. Bayangkan dari sekitar 4.000 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia, sebangyak 108 DAS mengalami kerusakan parah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kehancuran ini dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat (Kompas.com, 28/09/2012).

Politik Berwajah Ekologis

Pilkada dan atau pemilu adalah alat untuk memilih pempin melalui proses demokrasi. Pada tahap ini rakyat mempunyai andil yang sangat penting, sehingga pilkada tidak membuka pintu pilu yang berkepanjangan, tetapi menciptakan kesempatan untuk dapat menikmati kesejahteraan, keadilan dan pembangunan merata serta tepat guna.

Karena itu,  pada konsep ini kita tidak hanya mengaharapkan kesejahteraan melalui terwujudnya kebutuhan melalui materi atau bantuan yang silih berganti dalam berbagai wujud. Lebih dari itu, saat ini kita sedang membutuhkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini akan terjadi bila potensi alam dan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya sejaarah manusia difungsikan secara benar demi kemakmuran rakyat di setiap masa.

Semangat luhur itu terjadi bila kesadaran ekologis menjadi pilihan bersama yang merambah pada setiap keputusan politik dan ekonomi. Dari kesadaran ekologis sebagai narasi politik harus melangkah pada aksi pelestarian sumber daya alam. Pilkada yang berlangsung lima tahun sekali menjadi kesempatan yang tepat bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki kesadaran ekologis. Calon pemimpin berwajah ekologis tidak hanya dilihat di panggung kampanye, tetapi tapak tilasnya dikritisi. Mengkritisi komitmen politik yang tertera dalam visi dan misi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk merumuskan secara jelas dan tegas sikap-sikap politiknya tentang komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Kenyataan telah menunjukkan, banyaknya izin Usaha pertambangan (IUP) tidak terlepas dari peran elit politik. Misalnya dari 101 wilayah yang melaksanakan pemilu serentak tahun 2017 (15 Februari) tercatat ada sebanyak 2582 IUP yang tengah berjalan, dan IUP meningkat usai pilkada, yang mana sebelum pilkada 2009-2013, tercatat ada lonjakan signifikan terkait IUP saat sebelum dan setelah Pilkada, misalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2009 tercatat 93 lUP, dan Pasca Pilkada 2010, tercatat ada 191 IUP baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Contoh Iainnya juga terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sebelum pelaksanaan Pilkada pada 2009, pemerintah daerah telah mengeluarkan tujuh IUP, data ini meningkat setelah tahun 2010, yakni dari tujuh menjadi 54 IUP baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (Kompas.com 10/02/2017).

Pemimpin berwawasan ekologis menjadi urgen bagi masyarakat NTT ditengah potensi tambang yang terkandung di perut bumi NTT. Ferdi Hasiman dalam buku "Monster Tambang gerus ruang hidup warga NTT"  menjelaskan NTT adalah daerah penghasil tambang mangan dengan kualitas dan kadar mangannya mencapai 56 persen (high grade), mangan yang memiliki kualitas tertinggi di dunia tersebut sebagian besar berada di Timor Barat (2014: 30-31). Dan masih banyak kabupaten kota di NTT yang memiliki potensi tambang.

Meningkatnya IUP di NTT tidak akan membebaskan kemiskinan. Banyak penelitian atau literatur tentang pertambangan di NTT menunjukkan kenyataan yang memancing daya kritis setiap insan. Karena dari sebagian besar IUP itu telah menciptakan kemiskinan sistematis berkepanjangan, menciptakan konflik sosial dan ekologis. Padahal wilayah NTT adalah wilayah kepulauan yang mengandung banyak potensi di laut dan darat.

Karena itu, Pemilihan umum (Pemilu) adalah momen penting bagi masyarakat untuk memutuskan mata rantai kemiskinan sitimatik tersebut. Kemiskinan ini akan terus terjadi bila konflik ekologis dan sosial terus terjadi oleh meningkatnya berbagai usaha yang tidak pro-rakyat, usaha yang mengabaikan rakyat, dan melemahnya tindakan hukum yang pro-rakyat.

Berkaitan dengan maraknya kasus pertambangan, ilegal loging, dan demi mengurangi krisis ekologi dan konflik sosial yang berkempanjangan, penulis mendiskusikan berberapa gagasan. 

Pertama, NTT belum terlambat untuk rekonsiliasi ekologis. Masih banyak pontensi dan kekayaan NTT yang harus diselamatkan demi terciptanya kesejateraan. Karena itu, setiap pribadi harus berani merekonsiliasi diri dengan menggunakan potensi alam NTT, tanpa tambang. Rekonsiliasi ekologis menjadi kekayaan batin dalam diri setiap orang untuk membangun komitmen kepedulian terhadap alam, mengubah kebiasaan yang merugikan alam dan kembali menghayati setiap tindakan dan keputusan yang relasional dengan alam.

Puncak dari rekonsiliasi ini adalah mengenal diri, mengenal segala tindakan kita yang tidak pro-lingkungan atau tindakan yang memunculkan krisis, dan jangan menyangkal atau menyembunyikan diri dari berbagai kerusakan alam, sebabnya rekonsiliasi ekologis harus menjadi gerakan hati dan komunal, sekaligus gerakan spiritual (bdk. LS 216-220)

Kedua, Pemilu sebagai momen rekonsiliasi. Pemilihan umum (Presiden, Gubernur, Bupati, DPR dan DPRD) melalui demokrasi harus mampu melahirkan pemimpin pro-lingkungan atau berjiwa ekologis. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi para calon pemimpin untuk menyatakan komitmennya untuk pro-lingkungan, nyatakan dengan tegas untuk menindak secara tegas kepada mereka yang protambang, dan merusak kekayaan alam. Hal itu harus dinyatakan secara terang dalam visi dan misi. Rakyat yang mempunyai hak paten demokrasi, harus berani berpikir rasional, berefleksi dari pengalaman sebelum memilih, hingga terwujudnya demokrasi ekologis.

Timberlake (1986) sebegaimana dikutip oleh Anders Hjort af Ornäs dan M.A. Mohamed Salih (ed 1989:9; 131-145) menjelaskan krisis ekologi dan politik adalah dua sisi mata uang logam. Kesalahan mengambil keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan degradasi sumber daya tersebut berdampak pada merusaknya sistem pendukung kehidupan yang mendasari mata pencaharian rakyat dan menyebabkan kerusakan total sistem ekonomi.

Ketiga, bercermin pada kenyataan. Kenyataan di sini adalah semua hal yang telah terjadi selama kurung waktu lima tahun atau sepuluh tahun belakang ini dan kenyataan yang sedang terjadi hari ini, seperti korupsi, meningkatnya angka kemiskinan, degradasi ekologis yang menyebabkan krisis pangan dan konflik sosial.

Kesedian untuk bersikap kritis terhadap visi-misi dan tagline para calon dengan santun dan bertanggung jawab adalah hal fajar. Sehingga kita tidak hanya memilih pemimpin yang profesional dalam bidang manajerial, tetapi figur yang inovatif, observatif, konservatif dan kecerdasan ekologis. Yang inovatif sangat erat hubungannya untuk merumuskan aksi atau model pemberdayaan ekonomy rakyat sesuai kearifan lokal dan kekayaan alam setempat, sementara yang observatif adalah tokoh yang mengetahui secara tepat dan benar potensi wilayah sehingga keputusan yang dipalu tidak mengasingkan rakyat dari potensi wilayahnya.

Halnya figur yang konservatif, dalam merumuskan pembangunan menjadi hal yang amat penting untuk memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Semua hal tersebut disatukan dalam kecerdasan ekologis, sehingga masyarakat makmur oleh potensi alam, dan potensi alam tetap lestari. Jangan ada yang dikorbankan.

Urgensitas pilkada berwawasan ekologis disadarkan oleh degradasi ekologis yang tidak disebabkan secara linear. Namun disebabkan oleh multifaktor. Mengurangi hal itu, dibutuhkannya kebiasaan-kebiasaan ekologis yang bermuara pada terjadinya gerakan keluraga ekologis; dari keluarga ekologis akan terbentuk masyarakat ekologis.  Gerakan masyarakat ekologis akan memengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang berpihak pada pelestarian sumber daya alam.

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar