Skandal e-KTP dalam Jeratan Hukum (1)

Selasa, 14 November 2017 | 11:37 WIB
Share Tweet Share

Penulis, Bernadus Barat Daya

Oleh: Bernadus Barat Daya*

Kasus korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan salah satu kasus korupsi warisan peninggalan zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) periode 2009-2014 silam. Sejak tahun 2012, kasus ini mulai diselidiki oleh KPK. Namun dalam proses penyelidkan itu, KPK selalu mengalami banyak rintangan dari berbagai kelompok elite, baik hambatan yang datang dari sejumlah politisi di Senayan, maupun yang berasal dari dalam kelompok kalangan eksekutif. Hambatan yang dialami KPK dalam pengungkapan kasus ini, dapat dimaklumi oleh karena para pihak yang turut menikmati kucuran dana hasil korupsi itu melibatkan banyak politisi dan birokrat. Skandal e-KTP termasuk salah satu dari beberapa kasus ‘megakorupsi’ yang serupa dengan skandal BLBI dan Bank Century di zaman Presiden SBY. Disebut megakorupsi karena nilai kerugian negara yang ditimbulkannya cukup besar yaitu, mencapai 2,3 triliun dari total paket pengadaan senilai 5,9 triliun rupiah. 

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus ini kembali diangkat dan menyita perhatian publik. Adalah Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo yang telah ditahan KPK sejak (9/11) merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam konsorsium PNRI dan pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun. Sebelumnya, dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Sugiharto telah divonis tujuh dan lima tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan keduanya terbukti korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Irman dan Sugiharto melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya (Direktur Perum PNRI), Diah Anggraini (Sekjen Kemendagri) dan Setya Novanto (Ketua DPR RI sekaligus Ketua partai Golkar). Dari sejumlah nama yang disebut itu, ada sebagiannya yang telah didakwa tetapi sebagian lainnya masih bebas, termasuk SN. Terhadap SN, KPK telah memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun panggilan tersebut tidak diikuti oleh SN. Berdasarkan pengembangan kasus, KPK pun akhirnya menetapkan SN sebagai tersangka kasus e-KTP dan memanggilnya kembali sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan, KPK telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan terhadap SN yaitu tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 silam. Namun, SN tidak hadir (mangkir) dari panggilan KPK. SN berdalih bahwa dirinya tengah melaksanakan tugas kedinasan sebagai Ketua DPR RI dimana UU MD3 juga mengaturnya. Padahal UU MD3 yang disebutkan SN itu tidak memproteksi seorang tersangka kasus korupsi yang perkaranya sedang ditangani. Lagi pula UU MD3 itu, telah diperdebatkan publik karena tidak relevan dijadikan alasan bagi SN untuk mangkir dari panggilan KPK. Selain alasan kediasan, SN juga memakai alasan sakit. Ia pernah dirawat pada rumah sakit dengan indikasi terserang sejumlah penyakit. Alasan ini pun belum terkonfirmasi secara jelas, karena jenis penyakit semacam itu patut dibuktikan oleh dokter yang merawatnya, semenatara para dokter sejauh ini belum pernah menyebutkan jenis penyakit yang diderita SN itu secara terbuka.

Seusai ditetapkan sebagai tersangka, SN juga langsung mengajukan praperadilan. Dalam sidang praperadilan pada 29 September 2017, hakim tunggal Cepy Iskandar menganulir penetapan status tersangka atas diri SN. Hakim dalam amar putusannya antaralain menyebutkan bahwa KPK tidak bisa menggunakan bukti-bukti terkait tersangka lain dalam kasus berbeda untuk menjerat SN. Hakim juga berpendapat bahwa penetapan tersangka oleh KPK atas diri SN tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan, baik UU tentang KPK, KUHAP maupun standar operasional dan prosedur (SOP) KPK. 

Dengan putusan itu, status tersangka yang disandang SN sejak 31 Oktober 2017 itu pun dibatalkan. Amar putusan hakim tersebut, kemudian dijadikan dasar argumentasi oleh pihak pengacara SN. Para pengacara SN menyatakan bahwa dengan dibatalkannya status tersangka melalui putusan praperadilan, maka SN tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara yang sama. Pendapat serupa juga dijadikan alasan oleh petinggi partai Golkar dalam membela SN. Hal ini dapat kita lihat misalnya ketika salah satu pengurus Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang dengan percaya diri menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada SN oleh KPK adalah perbuatan melawan hukum. Menurut partai Golkar, penetapan tersangka pertama bagi SN telah gugur di praperadilan, sehingga jika KPK menetapkan lagi, maka seharusnya dengan objek hukum yang berbeda.

Namun KPK tak berdiam diri. Pada 10 November 2017, SN kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya. KPK menjerat SN dengan cara mengulang proses penyelidikan terhadapnya. Penetapan status tersangka pada SN oleh KPK itu, tentu dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang telah dianggap cukup. Apalagi sebelumnya yakni pada 28 Oktober 2017, KPK telah melakukan gelar perkara, dan dalam gelar perkara tersebut telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Atas dasar itu, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka SN pada 31 Oktober 2017. Sprindik baru terhadap SN itu dihantar langsung kepada SN di rumahnya pada 3 November 2017, namun Sprindik atas SN itu baru diumumkan oleh KPK kepada publik seminggu kemudian yaitu pada 10 Nopember 2017. SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 sub Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penetapan status tersangka, lagi-lagi tidak diterima SN. Melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi, SN menyatakan akan melawan dengan mengajukan praperadilan kedua kalinya dengan tuduhan bahwa KPK telah melecehkan keputusan praperadilan di PN sebelumnya. Tak hanya itu, pengacara SN lainnya, Sandy Kurniawan juga melaporkan dua orang pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri. Kedua pimpinan KPK itu dituding telah memalsukan surat dan menyalahgunakan wewenang.

Pihak SN benar-benar menggunakan dua senjata sekaligus untuk menyerang balik KPK yaitu; preaperadilan dan laporan pidana pemalsuan surat. Laporan pemalsuan surat itu dilakukan pengacara SN sebagai buntut atas surat pencekalan terhadap SN yang dikeluarkan oleh KPK sebelumnya. Menurut pengacara SN, surat yang dilayangkan KPK kepada Imigrasi terkait pencekalan diri SN adalah surat palsu, dan karena itu harus dilaporkan kepada Polisi. Pengacara SN selain melaporkan dua orang pimpinan KPK, juga turut dilapokan 24 orang Penyidik KPK yang lain, termasuk Direktur Penyidikan, Aris Budiman.

Anehnya, laporan pengacara SN itu, justru direspon sangat cepat oleh Bareskrim Polri. Tindak lanjut Polri atas laporan itu terbilang sangat cepat. Begitu dilaporkan pengacara SN, Polri langsung menindaklanjutinya dengan segera. Sejak 7 November 2017 penyelidikan kasus itu langsung dinaikkan menjadi penyidikan. Jika kita menengok kasus laporan serupa, maka terlihat bahwa kasus pelaporan terhadap pimpinan KPK kepada Polri, ternyata memang telah beberapa kali terjadi sebelumnya, baik pada era kepemimpinan Antasari Azar maupun pada era Abraham Samad.

Keanehan lainnya adalah soal bocornya SPDP terhadap Pemimpin KPK yang tiba-tiba beredar luas ke berbagai media massa. Terhadap kebocoran itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menampik kalau anggotanya berada di balik bocornya SPDP itu. Sebagaimana diketahui bahwa SPDP itu memang diberikan pada lima tembusan, dan salah satunya ditembuskan juga pada Pengacara SN selaku Pelapor. Sangat mungkin terjadi bahwa pihak yang sengaja membocorkan SPDP ke publik adalah para Pelapor dalam hal ini Pengacara SN sendiri. Maka kemudian menjadi logis kalau SPDP itu memang sengaja dibocorkan oleh Pelapor dengan tujuan agar publik mengetahui isinya.

Sejauh ini, para terlapor (KPK) memang belum dinyatakan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Tampaknya pihak Polri masih harus mendengar berbagai masukan dari sejumlah pihak atas kasus ini. Sikap hati-hati memang diperlukan bagi Polri, sebab sangat boleh jadi, kasus ini akan berdampak negatif bagi upaya penegakan hukum di negeri ini. Jika Polri salah dalam menangani kasus ini, maka taruhannya sangat besar bagi Polri. Sementara bagi KPK sendiri, SPDP tersebut kini tengah ditelaah dan tentunya mereka akan siap mengikuti proses sesuai hukum jika memang diperlukan.

Dalam konteks ini, kita perlu mengingatkan pihak Polri agar tetap memperhatikan Pasal 25 UU Tipikor. Karena dalam UU tersebut diatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penangannya dibanding dengan perkara yang lain yang terkait. Pasal 25 UU Tipikor itu harus benar-benar dijadikan rujukan oleh Polri, dalam menanggapi kasus ini. Polri juga diharapkan dapat bersikap netral dan penuh kehati-hatian agar tidak terjebak dalam pusaran arus ‘permainan’ para kelompok tertentu yang sedang berusaha melawan KPK saat ini.

Kita juga patut memberi apresiasi kepada Kapolri Tito Karnavian yang sebelumnya telah memanggil dan memberi pengarahan kepada para penyidik yang menangani laporan pengacara SN dengan terlapor Pemimpin KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Karena pemanggilan para penyidik yang menangani kasus tersebut sebagaimana disampaikan Tito Karnavian adalah untuk mendengar ihwal laporan yang dilayangkan pengacara SN Sandy Kurniawan.

Kita juga perlu salut kepada Presiden Joko Widodo yang pada 10 November 2017, telah memerintahkan Kapolri agar menghentikan penyidikan terhadap dua Pimpinan KPK terkait laporan dugaan surat cekal palsu. Penegasan Presiden itu sangat wajar agar tidak terjadi lagi upaya kriminalisasi terhadap KPK sebagaimana telah sering terjadi sebelumnya.

Demikian pula kita sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah menegaskan sikapnya bahwa kasus korupsi e-KTP yang menimpa Ketua DPR RI saat ini, harus dilimpahkan sepenuhnya kepada penegak hukum KPK saja. Sikap proporsional yang ditunjukkan baik oleh Presiden maupun Wakil Presiden tersebut, juga harus menjadi sikap bersama kita sebagai warga bangsa ini dalam melihat persoalan yang ada.*  (bersambung)

*Penulis adalah pemerhati hukum tata negara, mahasiswa S3 Hukum,  dan aktivis. 

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Opini

Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat  

Selasa, 01 Agustus 2017
Opini

Kasus PT First Travel, Modus Penjajahan Baru

Senin, 28 Agustus 2017
Opini

Mengapa Kita Korupsi?

Jumat, 01 September 2017

Komentar