Hukum sebagai Kata Kerja Versus Hukum sebagai Kata Benda

Jumat, 29 Mei 2020 | 15:11 WIB
Share Tweet Share

Hukum

Hukum sebagai Kata Kerja Versus Hukum sebagai Kata Benda

oleh Yon Lesek

Tulisan ini sekadar memantik perdebatan klasik soal hukum sebagai kata benda (hukum positif, yang menyembah pasal-pasal Undang-Undang/UU) versus hukum sebagai kata kerja (hukum progresif, yang menguji pasal-pasal dengan azas keadilan dan prinsip senantiasa mengalir).

Genius dan Beo, keduanya murid dari Sang Maestro ilmu. hitung. Suatu hari mereka berantem gara-gara tidak tuntas berdebat soal matematika 4+6:2=....?

Menurut Beo jawabannya 5 (empat ditambah enam bagi dua). Tetapi menurut Genius yang paham penjelasan Sang Maestro untuk soal seperti ini bahwa pembagian lebih kuat dari penjumlahan maka selesaikan dulu pembagian baru penjumlahan, jawaban Genius adalah 7 (Enam dibagi dua sama dengan tiga, lalu empat ditambah tiga sama dengan tujuh).

Tidak puas berdebat sengit, Beo mengajak Genius bertemu Sang Maestro untuk memastikan siapa yang salah. Kata si Beo, "Kalau nanti ternyata saya benar maka kamu tidak lagi saya panggil Genius, tapi bloon. Tetapi kalau saya salah, ini tangan saya, silakan dipenggal."

Serem juga taruhan yang ditawarkan Beo, ya begitulah dia sama seperti orang-orang otak kosong yang hanya membeo saja berteriak membela habis-habisan apa yang sebenarnya salah.

Si Genius menurut saja apa maunya si Beo. Keduanya pun menemui Sang Maestro dan menyampaikan isi perdebatan mereka dan juga taruhan yang sudah mereka sepakati. Beo lancang menegaskan kembali taruhan mereka di hadapan Sang Maestro: "Guru," kata Beo, "Kalau saya salah, ambil pedang itu dan penggal tangan saya!"

Sang Guru mengernyitkan dahi. Memandang keduanya satu per satu dengan tatapan serius. Kemudian Sang Maestro sungguh mengejutkan Genius dengan jawabannya: "Baiklah," kata Sang Maestro, "Kali ini yang benar adalah.... Beo. Beo, kamu benar."

Bukan kepalang senangnya si Beo. Sambil meninggalkan Sang Maestro dan Genius, dia bergegas pergi sambil menyebut Genius bloon.

Tinggal Genius sedang bingung menatap wajah Sang Maestro. "Selama ini Guru ternyata berbohong pada saya. Saya sudah menjawab soal iti sesuai ajaran Guru, tapi ternyata salah," gumam Genius.

Sang Maestro lalu memegang pundak Genius sambil berujar, "Kebenaran terkadang harus ditunda dulu di hadapan nyawa seseorang yang dipertaruhkan. Kalau saya mengatakan kebenaran, apakah kamu bisa membayangkan ada tangan yang terpenggal dan darah mengalir tak bersalah hanya karena kebodohan seseorang?"

Mendengar itu, Genius tersenyum dan segera memeluk Sang Maestro." "Sekarang saya paham," kata Genius.

Sang Maestro memberikan pelajaran baru dan berharga bagi Genius soal keadilan di hadapan pasal-pasal UU, bahwasanya keadilan itu melampaui pasal-pasal karena menyangkut hakikat manusia, keselamatan atau nyawa orang, dan relasi antarmanusia dan ciptaan lainnya.

Persis seperti penegasan Prof. Satjipto Rahardjo yang menganut pandangan hukum sebagai kata kerja atau dikenal dengan hukum progresif bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia.

Sebagaimana dulas oleh Dr. Nobert Jegalus, dalam bukunya "Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif" (Jakarta: Penerbit OBOR, 2011), Prof. Rahardjo mendasarkan hukum progresif bahwa "hukum itu mengalir", dinamis, pantha rei (yang berarti segalanya mengalir). Artinya, begitu aturan hukum itu tidak lagi dapat menjadi dasar yang memadai untuk menetapkan keadilan maka aturan hukum itu dapat ditinggalkan dan harus dilakukan penemuan hukum.

Penulis

Yon Lesek

Editor: Aurelia A.


Berita Terkait

KOLUMNIS

Pilkada, Agama dan Hukum

Kamis, 14 September 2017

Komentar