Yusril dan Mahfud MD, Siapa yang Bisa Dipercaya? 

Rabu, 12 Juli 2017 | 09:20 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD. [Istimewa]

Prof  Yusril Ihza Mahendra dan Prof Mahfud MD,  dua pakar hukum tata negara ini sering terjebak dalam friksi pemikiran akademis dan panafsiran hukum.  Tidak hanya soal hukum tata negara yang menjadi keahlian mereka,  keduanya bahkan pernah bersaing secara terbuka dalam konstetasi politik pada Pilpres 2014. Walau dua-duanya gagal calon.

***

Perdebatan yang kental mengarah ke perseteruan antar keduanya ternyata sering terjadi dan bahkan hingga saat ini.  Banyak pemikiran dan penafsiran mereka yang saling berseberangan secara tajam.  Rakyat awam hanya menyaksikan dan menilai siapakah yang pantas dipercaya di antara keduanya. 

Waktu yang memastikan jawabannya,  sebab perdebatan itu bisa saja tidak murni akademis,  tetapi terkontaminasi oleh kepentingan politis.  Di sinilah perbedaan pandangan kedua tokoh ini kental dan keras berseberangan bahkan bertentangan. Diangkat dari berbagai sumber,  di sini disebutkan beberapa kasus yang melibatkan friksi keras antar keduanya.

Penandatanganan RUU Pilkada Saat Masa Peralihan dari SBY ke Jokowi

Kita mulai dari saat pergantian Presiden dari Sosilo Bambang Yudoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi)  sebagai Presiden terpilih 2014,  yakni soal penandatanganan RUU PILKADA di Masa Peralihan Presiden SBY dan Jokowi.

Prof. Yusril dan Prof.  Mahfud berdebat seru soal perlu tidaknya ditandatangani oleh SBY dan atau Jokowi hal RUU Pemilu yang sudah diusulkan final oleh DPR saat itu. Keduanya berbeda pendapat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai saran Yusril Ihza Mahendra yang meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo agar tak perlu menandatangani Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah adalah usulan berbahaya, terutama bagi Jokowi.

Sebab, kata Mahfud, jika Jokowi tidak mau menandatangani RUU itu dan UU itu berlaku dengan sendirinya, maka akan menjadi preseden buruk bagi Jokowi.

Di samping itu, jika Jokowi mengembalikan RUU itu ke DPR untuk dibahas lagi, dan ternyata ditolak DPR juga akan berbuntut masalah, bisa menimbulkan gejolak politik.

"Kalau DPR memperkarakan (pengembalian RUU Pilkada) ke MK, itu bisa menjadi alasan DPR untuk impeachment," kata Mahfud dalam wawancara di tvOne, Selasa (30/9/2014).

Dalam hal impeachment atau pemakzulan, ada enam alasan hukum seorang presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945. Antara lain, pengkhianatan kepada negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.

Menurut Mahfud, DPR bisa beralasan mengajukan impeachment karena menganggap Jokowi telah melakukan pengkhianatan kepada negara dengan melanggar konstitusi, yakni mengembalikan RUU yang telah disahkan DPR.

"Pengkhianatan kepada negara di seluruh dunia itu kalau presiden melanggar konstitusi," ujar Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menilai, usulan yang disampaikan Yusril, secara trik hukum bisa saja dilakukan, namun tidak substantif. Bahkan, akan sangat berbahaya jika usulan itu diterima Jokowi. "Menerima saran itu membuat bom yang luar biasa," tegas dia.

Mahfud menyarankan kepada SBY dan Jokowi menghormati apapun keputusan yang telah diputuskan DPR terkait RUU Pilkada dan membiarkan UU itu berlaku, sambil menunggu kelompok masyarakat menggalang kekuatan untuk menggugat UU tersebut ke MK. "Saya kira itu cara damai," terang mantan politikus PKB ini.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo agar tidak menandatangani dan tidak mengundangkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Kepala Daerah.

"Saran saya, SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis," kata Yusril dalam akun twitternya, Selasa, 30 September 2014.

Usulan itu menanggapi permintaan SBY yang meminta penjelasan terkait Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, tentang dalam hal RUU yang telah disetujui bersama, tapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dan SBY pun tidak menandatangani RUU Pilkada tersebut dan Jokowi juga tidak.

Menjadi Pembela Pelaku Korupsi,  Intoleran,  dan Habib Rizieq Shihab

Lain lagi sikap mereka soal penanganan tersangka korupsi,  kelompkk radikal dan intoleran. Termasuk terpanas terkait dengan teesangka kasus chat mesum Habib Rizieq Sihab dengan Firza Husein yang membuat Rizieq Shihab jadi buronan interpol karena belim juga memenuhi panggilan pemgadilan dan saat ini masih bercokol di luar negeri.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam persidangan Rizieq.

Ia akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Rizieq Shihab yang kini berstatus tersangka oleh Polda Jawa Barat.

"Saya bersedia untuk dimintai keterangan baik sebagai ahli maupun sebagai saksi yang menguntungkan bagi tersangka Habib Rizieq Shihab," ujar Yusril dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (24/2/2017).

Yusril yang merupakan pengajar di mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengaku menguasai falsafah negara Indonesia, termasuk sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadi agaknya cukup paham untuk menerangkan apa yang sekarang dipersangkakan kepada Habib Rizieq," kata Yusril.

"Karena itu, saya menunggu saja panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana diminta oleh Tim Penasehat Hukum Habib Rizieq," tambah Yusril.

Yusril berharap keterangannya nanti bisa dijadikan alat bukti oleh penyidik dalam gelar perkara untuk menentukan apakah kasus Rizieq Shihab layak diteruskan ke pengadilan atau tidak.

"Siapa tahu dengan keterangan saya nanti, kasus yang menimpa Habib Rizieq ini dapat dihentikan dan diterbitkan SP3," kata Yusril.

Berbeda sikap dan pendapat dengan Mahfud MD soal ini.  Mahfud MD mengaku tak bersedia menjadi saksi ahli dalam kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden Soekarno yang menyeret Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Meski belum diminta secara langsung oleh kuasa hukum Rizieq Shihab, Mahfud yang mendapat informasi dari media massa menyatakan penolakannya terhadap permintaan kuasa hukum Rizieq di media massa tersebut.

"Intinya, saya sudah mendengar itu dari media massa, tapi resminya belum ada yang menghubungi," ujar Mahfud MD melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Kamis (23/2/2017) malam.

Dikutip dari Tribunnews.com, sejak pensiun dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013 lalu, Mahfud menolak menjadi saksi ahli di pengadilan siapa pun.

Bahkan untuk kasus Rizieq ini, pendirian Mahfud tersebut tidak berubah.

"Untuk yang kasus HR ini pun saya berposisi seperti itu. Belum bisa mengubah pilihan sikap," ujar Mahfud.

Ia merasa sebagai mantan ketua lembaga yudikatif, tampak kurang pas jika ia menjadi saksi di pengadilan.

"Itu sih tak dilarang, tetapi saya sendiri tak mau," pungkas Mahfud. 

Angket KPK oleh DPR

Teranyar soal polemik angket KPK oleh DPR.  Kedua pakar hukum yang sama-sama dosen dan pernah punya kedudukan penting di negeri ini,  yang satu pernah sebagai menteri dan satunya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, sesuai dengan hukum ketatanegaraan, DPR dapat menggunakan hak angket terhadap KPK. Sebab, KPK dibentuk melalui undang-undang. Hal itu diungkapkan Yusril dalam rapat bersama Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

"Dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK? Maka saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," kata Yusril yang juga didukung dan dikuatkan oleh keterlibatan Prof.  Amien Rais mendesak dilaksanakan Angket KPK.

Dalam UUD 1945, lanjut Yusril, disebutkan bahwa DPR mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengawasanlah DPR dibekali sejumlah hak, termasuk angket.

Ia menambahkan, pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan pula bahwa DPR dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan UU dan terhadap kebijakan Pemerintah.

"Apa yang mau diangket saya tidak akan jawab, bukan kewenangan saya. Tapi secara hukum tata negara, karena KPK dibentuk dengan UU, maka untuk menyelidiki sejauh mana UU pembentukan KPK sudah dilaksanakan dalam praktiknya, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," ucap Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu menambahkan bahwasanya angket dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah (eksekutif).

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat tiga organ, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Yusril,  KPK bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili. KPK juga bukan termasuk badan legislatif karena tak memproduksi peraturan perundang-undangan.

"Eksekutif, apakah masuk? Iya," ujar Yusril.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai hak angket tidak bisa dilakukan kepada KPK. Menurutnya, hak angket berlaku hanya untuk pemerintah dan yang dimaksud selalu eksekutif. 

"Kami melihat masih debat apakah hak angket bisa dilakukan oleh DPR terhadap KPK? Kalau dilihat sejarah hak angket dilakukan terhadap pemerintah sedangkan yang dimaksud adalah lembaga eksekutif. Kalau DPR membuat undang-undang bersama pemerintah berarti sama presiden," ujar Mahfud dalam diskusi 'Tepatkah Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK?' di Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017). 

Ia mengatakan pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 menjelaskan dan menyebut bahwa hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Itupun kebijakan penting dan luar biasa dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. 

"Pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 di penjelasannya menyebut bahwa hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kebijakan penting dan luar biasa juga sangat pengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang dilakukan oleh presiden, wapres, Polri, jaksa agung dan lembaga pemerintah non departemen. Dalam pandangan kami ,itu tidak bisa dijadikan subjek untuk diangket temasuk KPK," jelas Mahfud. 

Mahfud menyebut hak angket KPK tidak bisa dilanjutkan jika ada fraksi yang tidak setuju. Dia juga meminta fraksi-fraksi yang sudah menolak hak angket KPK untuk tetap konsisten. 

"Terhadap partai-partai punya integritas smapai hari ini sudah ada 5 partai yang menolak angket yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB. Itu fraksinya nggak usah suruh orang untuk hak angket akan bubar sendiri. Nggak usah rame dan khawatir dorong ke arah sana aja, partai tetap konsisten," tutur Mahfud. 

Mahfud juga mengimbau KPK untuk tetap fokus menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang sedang diusutnya. KPK diminta tetap tenang. 

"Saya kira KPK fokus saja dengan menyelesaikan kasus yang ada. Hak angket biar bejalan proses politiknya DPR berhadapan dengan rakyat ini, KPK tenang saja tidak ada akibat apa-apa. Seumpamanya jalan tidak ada apa-apa kok," pungkas Mahfud.

Hingga saat ini ditulis,  belum ada kata final yang mengakhiri perbedaan pandangan ini.  Proses politik terkait hak angket KPK ini masih terus bergulir secara alot dan cenderung agitasi.

Pelajaran Berharga

Siapakah yang bisa kita percaya,  Prof.  Yusril Mahendra ataukah Prof.  Mahfud MD? Dapatkah kita menilai ke manakah arah kiblat kedua pakar hukum dan politisi ini? Konflik interes kah? 

Pertanyaan ini sangat awam tentunya karena menidakkan dimensi dialektis dalam setiap perdebatan.  Sepintas lalu masyarakat tidak mempedulikan esensi dialektika yang diperdebatkan sebagaimana lazimnya dalam dunia akademis,  tetapi cenderung  merujuk pada penilaian dan respek pribadi atas dua tokoh yang berseteru dalam perdebatan seru.

Satu hal yang pasti,  inilah dinamika sesungguhnya,  ketika para pakar berani berbeda pandangan dan berada pada posisi seorang intelektual akademis yang jernih,  bening dan tidak terkooptasi kepentingan.

Sebab tidak sedikit ditemui di negeri ini kaum intelektual menjual obral kesohoran akademisnya demi sebuah oportunisme politik dan kekuasaan.

Saya tidak menuntun pembaca untuk jatuh pada ekstrem penilaian seperti itu.  Namun,  tetap percaya pada harga intelektualitas keduanya yang tiada tara nilainya, apalagi hanya untuk  dilelang demi kepentingan kekuasaan dan afiliasi politik.

Jika sikap seperti  ini bergema di sanubari mendasari setiap pergulatan  kedua pakar hukum ini,  yakin interese dan penilaian pribadi yang membawa ke konflik pribadi tidak akan terjadi.

Bagai pelangi sehabis hujan,  biarkan perbedaan pandangan para pakar ini menghiasi angkasa Indonesia.  Tidak jadi masalah. Biarkan perbedaan menjadi inspirasi.  Prof.  Yusril dan Prof. 

Mahfud MD telah memberikan kuliah gratis tentang bagaimana menjadi Indonesia yang bhineka tunggal ika dan menghargai pluralitas dalam kesatuan NKRI.

Penulis

Yon Lesek

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar