Tour de Flores, Benarkah Merugikan Daerah Setempat?

Rabu, 21 Juni 2017 | 00:50 WIB
Share Tweet Share

Tour de Flores 2016 [Foto: Kompas.com]

Sebelum saya memulai tulisan ini,

izinkan saya menerangkan bahwa opini ini khusus menyapa segenap warga NTT entah di tanah kelahiran maupun di rantauan.

Sebagai warga NTT diaspora (perantau),

saya dedikasikan tulisan ini

sebagai bentuk perhatian saya akan tanah kelahiran

yang mengandung banyak potensi namun belum semuanya tergarap maksimal.

Semoga tulisan ini bantu menggugah sekaligus menggugat segenap warga NTT untuk sadar potensi.....

____________________________________________

TdF 2016 Purna Digelar, TdF 2017 Menuai Pro - Kontra

Setelah TdF 2016 sukses digelar, rencananya tahun ini perhelatan yang sama akan dilangsungkan kembali. Rencananya bulan depan (Juli).

Kepala Dinas Pariwisata NTT, Marius Ardu Jeramu, kepada Indonesiakoran.com menegaskan bahwa event ini perlu digelar karena ini adalah peluang bagi NTT, terutama Flores untuk semakin dikenal dunia.

"Bali saja yang sudah sangat dikenal dunia, masih melakukan promosi secara terus-menerus. Mengapa? Ini demi menjamin arus wisatawan tetap terjaga. Tour de Flores juga demikian. Bahwa event ini debateable, itu wajar.Niat pemerintah NTT tidak lain supaya semua potensi wisata yang ada di NTT semakin dikenal dunia sebagai salah satu destinasi wisata baru tingkat dunia. Selain itu, ini demi menepis keraguan dunia internasional tentang situasi kemanan dalam negeri kita bahwa Indonesia aman untuk tetap dikunjungi. Jadi kita perlu mengadakan event ini", demikian katanya.

Pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa pemerintah NTT tetap akan menyelenggarakan Tour de Flores meski di tengah badai kritikan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak berdampak banyak bagi tuan rumah setempat.

Para penentang ini mengklaim bahwa Tour de Flores 2016 malah menimbulkan kerugian bagi pemerintah kabupaten setempat mulai dari Manggarai Barat hingga Flores Timur.

Karena itu, menurut mereka, acara yang sama untuk tahun ini tidak perlu diselenggarakan lagi. Apalagi bila itu harus menguras APBD.

Basis Argumentasi Proporsional Para Penentang TdF

Argumentasi para penentang ini lucu menurut saya. Lucu, karena umumnya yang menentang itu menyesalkan dana yang harus dikuras untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Bagaimana tidak lucu, siapapun tahu bahwa dalam hukum ekonomi selalu ada modal yang keluar untuk mendatangkan laba. Selalu ada harga yang mesti dibayar untuk setiap pencapaian, bukan?

Nah, mengapa pula mesti TdF-nya ditentang bila itu berhasil mendongkrak pamor promosi potensi pariwisata di NTT yang pada gilirannya berkontribusi pada angka kunjungan wisatawan?

Masih menurut Marius, kenaikan kunjungan wisatawan antara sebelum dan setelah adanya TdF itu signifikan yakni dari angka 60-an ribu menjadi 150-an ribu, nyaris 3 kali lipat.

Apa hanya karena harus ada dana yang keluar, maka TdF perlu ditentang? Begitu? Ya, konyol!

Sebenarnya, alasan para penentang ini tidak akan jadi bahan tertawaan apabila yang dipersoalkan adalah dana yang dikeluarkan itu datang dari kas APBD yang seharusnya untuk pos perbaikan/pembangunan infrastruktur.

Sebagai contoh di sini adalah Kabupaten Manggarai Timur yang mana menyatakan bersedia turut mendanai kegiatan TdF namun di sisi lain, lupa bahwa jalur Benteng Jawa-Dampek butuh perbaikan segera.

Bila pemerintah Matim lebih mengedepankan TdF serentak melupakan kewajiban primer mereka menjamin kelancaran aktifitas warganya dalam hal transportasi, di situlah kritikan para penentang patut diapresiasi.

Jadi, kritikan mereka benar sejauh mengenai kealpaan pemerintah menangani kebutuhan primer warganya, serentak lebih memilih mendukung kegiatan TdF yang belum tentu memberi manfaat langsung ke warganya. Namun, sekali lagi, bukan lantas menentang penyelenggaraan TdF. 

Lalu, Bagaimana Supaya TdF Tidak Sampai Menguras APBD?

Sebenarnya, TdF tidak sampai menguras kas APBD pemda setempat apabila panitia dan pemda memilikikemampuan marketting yang mumpuni.

Kegiatan TdF bahkan bisa tanpa dukungan dana APBD semisal kegiatan ini melibatkan semua stake holder yang sekiranya akan turut berperan dalam perhelatan itu.

Sebagai contoh, para peserta tentu akan butuh penginapan. Maka dari itu, panitia perlu mengajukan proposal bantuan dana ke hotel-hotel yang akan jadi penginapan resmi peserta.

Peserta pasti butuh minuman kemasan, ya libatkan Aqua dan sejenisnya sebagai mitra penyelenggara. Demikian pula, sepeda-sepeda yang akan dipakai berbalap, ajak produsennya turut mendanai pula.

Setelah semuanya terkumpul dan ternyata masih juga kurang, kekurangannya baru ditangani oleh pemerintah namun upayakan APBD setempat tidak boleh terambil.

Misalnya ajukan ke kementerian pariwisata, kementerian olahraga, kementerian sosial, dll., yang dirasa punya kaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan TdF. Saya pikir, cara ini akan menyelamatkan APBD setempat. 

Pengen TdF Berdampak Langsung ke Warga?

Kritikan lain yang diajukan para penentang adalah TdF tidak berdampak langsung ke warga NTT.

Sebenarnya ini pun pernyataan yang ngawur. Coba, sehari saja peserta ada di sana. Hitung berapa kali mereka makan? Mereka apa tidak butuh tidur?

Bila makan, maka tentu makan dari restoran dan warung makan yang ada. Bila mereka tidur, mereka tentu butuh penginapan. 

Katanya, resto dan hotel yang disinggahi adalah milik asing semua. Oke, bahan baku makanannya apakah dari luar semua? Pegawai yang bekerja di hotel tersebut apa dari luar semua?

Hotel itu juga, apakah tidak membayar pajak retribusi setiap tahunnya? Kritik sih boleh saja kritik, tapi kalau kajian akan argumentasinya dangkal ya maaf kalau cuma dianggap angin lalu saja. 

Namun, bila kita ingin agar TdF berikutnya ini tidak menuai kritikan lagi, saya pikir kita perlu dengar kata Ignas Iryanto Djou, salah satu akademisi kebanggaan bangsa kita kelahiran NTT.

Menurut Ignas, TdF akan banyak berdampak langsung ke warga apabila perhelatan TdF dibarengi dengan sub-sub event yang langsung bersentuhan dengan aktifitas ekonomi dan budaya setempat.

Di sini sebagai contoh, saya sebutkan misal ada pasar mendadak di titik-titik tertentu di mana warga bisa menjual langsung kerjainan tangan, hasil pangan, juga mungkin atraksi-atraksi etnosentrik. 

TdF, Kita Semua Digugat Sekaligus Digugah

Taruhlah, kritikan para penentang TdF kita restui, kita dukung. Katakan, TdF pun batal digelar.

Sekarang pertanyaannya, apa kegiatan pengganti yang setara guna memperkenalkan semua potensi kekayaan lokal NTT di kancah kepariwisataan dunia? 

NTT itu kaya akan hasil pangannya, berlimpah obyek wisatanya, beragam sukunya yang serentak berarti beragam pula local genius-nya.

Ini adalah modal. Ini adalah potensi yang menunggu kita semua berkreasi memaksimalkannya guna meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kita tolak TdF, maka NTT sebagai satu entitas patut menggugat kita mengajukan alternatif lain dalam memromosikan potensi-potensi yang dikandungnya sana. 

Bila selama ini potensi-potensi yang kita miliki itu dibiarkan tertidur saja sementara data statistik terus-terusan melaporkan NTT sebagai provinsi yang masuk dalam katagori miskin, provinsi yang selalu ekspor TKI/TKW, maka NTT sebagai sebuah entitas juga patut menggugah kita sekalian untuk berbakti bagi tanah leluhur.

Hentikan ekspor tenaga kerja keluar karena sejatinya kita punya gawean yang tak kurang menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Hentikan sudah citra miskin dari provinsi NTT dengan syarat kita semua tergugah untuk menyumbang tenaga dan pikiran kita memaksimalkan potensi bumi Flobamora. Jangan-jangan terlanjur 'su mati rasa, o'!***

______________

Redaksi Indonesiakoran.com menerima tulisan opini dari siapapun yang berkenan berbagi wawasan lewat kanal opini. Yang berminat silakan kirim ke email indo.koran2017@gmail.com atau ke WA 081226370478 (Aven), 082112073604 (Yon L).

Penulis

Aven Jaman

Editor: Aven


Berita Terkait

Komentar