Salean: Honor Stafsus Gubernur 25 Juta Sementara KIP dan KPID 2 juta

Selasa, 14 Januari 2020 | 08:49 WIB
Share Tweet Share

Komisi I DPRD NTT ketika melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo Provinsi NTT dan KPID serta KIP di Kupang, Senin (13/1/2020) Foto; Jorgi, Humas DPRD NTT

[KUPANG, INDONESIAKORAN.COM] Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean menilai, sangat memalukan ketika menemukan ketimpangan honor antara Anggota Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT yang hanya sebesar Rp 2 juta/bulan dengan Staf Khusus Gubernur NTT yang honornya mencapai Rp 25 juta/bulan.

"Ini sangat memalukan untuk tingkat provinsi. Masa anggaran untuk internet saja dipotong, bagaimana e-government diterapkan kalau jaringan internet mati. Apalagi dengan anggaran dari kedua komisi ini sangat kecil sehingga honor per bulan untuk para anggota hanya Rp 2 Juta/Bulan. Coba bandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa sampai 25 juta. Masa komisioner yang utusan masyarakat ini honor hanya
2 juta, tidak beda jauh dengan tenaga kontrak," kata Jonas Salean.

Fakta itu mengemuka ketika Komisi I DPRD NTT melakukan kunjungan di sejumlah mitra yang dimulai dari Dinas Kominfo NTT, KIP dan KPID NTT. “Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran adalah Komisi yang hadir dari Rakyat dan dititipkan untuk kemudian menjadi lembaga independent dari masyarakat yang lahir langsung dari rahim DPRD adalah komisi KIP dan KPID ini, oleh sebab itu, Komisi I merasa sangat penting untuk memperhatikan kedua lembaga ini," ujar Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beri Binna, di Kupang, Senin (13/1/2020)

Gabriel Beri Binna, juga mengungkapkan betapa sulitnya perjuangan sampai kedua komisi Ini dapat dibentuk dimana sejak 2010 DPRD NTT berjuang sampai akhirnya terbentuk.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Abraham Malaka menjelaskan, pada ahun 2020, alokasi anggaran untuk internet kurang lebih 500 juta namun dengan keterbatasan anggaran, maka internet tidak dapat diakomodir untuk jaringan wifi di DPRD;

Dia juga menjelaskan, sistem penggaran KPID dan KIP menggunakan dana hibah, tahun 2020 berkisar 250 juta - 500 juta dibandingkan tahun 2019. "Sehingga pembiayaan untuk gaji hanya 2 juta/komisioner, sama dengan tenaga kontrak, ketimbang yang dirancang sebesar 5-6,5 juta," katanya.

Ketua KIP NTT, Pius Rengka, mengatakan, terkait kecilnya anggaran untuk KPID dan KIP NTT sudah disampaikan ke Gubernur NTT. "Saya sempat menyampaikan ke Gubernur NTT, bahwa Pak Gub yang melantik kami, tapi kalau dengan anggaran segini, artinya sama saja dengan ingin mempermalukan kami, karena dengan jelas bahwa anggaran yang sangat kecil tersebut, KPID NTT tidak dapat melakukan kegiatan dengan maksimal," kata bekas wartawan senior ini.

Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTT Yosef Kolo mengatakan, anggaran komisioner periode sebelumnya sebesar 750 juta tetapi memasuki tahun 2020, anggarannya hanya 250 juta yang kalau digunakan hanya cukup untuk membayar gaji 7 orang komisioner selama 6 bulan, diluar kegiatan2 yang harus dilakukan oleh KPID NTT.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean, komisi I, menyampaikan bahwa harus ada Rapat kerja TAPD terkait dengan kendala dimaksud.

Reporter: Laurens Leba Tukan

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar