Cari Ketenangan, Warga Hong Kong Eksodus ke Taiwan

Selasa, 03 Desember 2019 | 06:24 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi penduduk Hong Kong di dalam kereta bawah tanah

[HONGKONG, INDONESIAKORAN.COM] Aksi demonstrasi di Hong Kong yang telah berlangsung selama hampir enam bulan memicu sebagian masyarakat untuk mencari kehidupan baru di luar negeri. Salah satu wilayah yang dituju ialah Taiwan.

Dilansir AFP, Senin (2/12), hal itu dibuktikan dengan meningkatnya permintaan izin tinggal jangka pendek maupun permanen hingga 30 persen di Taiwan. Tercatat ada lebih dari empat ribu permohonan sejak Januari hingga September 2019 dibandingkan masa yang sama pada 2018.

Meski permintaannya meningkat, tetapi Taiwan dikenal sebagai wilayah yang tidak mau memberikan suaka maupun menerima pengungsi dikarenakan khawatir dengan arus migrasi dari China. Kendati demikian, masyarakat Hong Kong bisa tinggal di pulau tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya dengan maksud kepentingan usaha.

Salah satu warga Hong Kong yang sedang berada di Kaohsiung, Taiwan, Leonardo Wong (27), mengatakan kampung halamannya tidak lagi aman dan tidak terbayang akan nasib Hong Kong di masa depan.

"Hong Kong tidak lagi aman. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Terlalu banyak serangan dari luar yang bisa mengubah apa yang akan terjadi. Sekarang ini terasa bahwa itu tidak akan kembali seperti sebelumnya. Kami tidak dapat melihat arah masa depan Hong Kong," kata Wong.

Ada pula mantan analis sistem, Chow Chung-ming (41), yang menyebutkan ia telah mendapatkan izin tinggal melalui skema investasi sebesar enam juta dolar Taiwan (atau sekitar Rp2,7 miliar). Ia mengaku memutuskan untuk pindah karena tertarik pada biaya sewa yang rendah serta kebebasan berekspresi yang didapat di sana.

"Di Taiwan, kebebasan berbicara masih ada. Semua orang dapat memilih presiden dan anggota parlemen, sebuah hak yang belum dimiliki masyarakat Hong Kong dan sebuah kesempatan yang saya lihat tidak akan mungkin didapat," ujar Chow.

Gejolak di Hong Kong dipicu pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memperbolehkan seorang tahanan atau pelaku kasus tertentu untuk dapat diadili di China. Kendati RUU itu telah dicabut, demonstrasi semakin parah dengan munculnya tuntutan kebebasan lebih luas di kota itu.

Pemerintah China terus mendukung kebijakan 'satu negara, dua sistem' di Hong Kong yang memperbolehkan kota tersebut memiliki kebebasan lebih dan dapat mengatur hukumnya sendiri. Akan tetapi, masyarakat Hong Kong beranggapan hal itu perlahan memudar.

Hong Kong tidak akan menjadi bagian dari China sebelum jaminan selama 50 tahun berakhir, tetapi banyak masyarakat yakin kebebasan yang mereka miliki perlahan akan menghilang hingga jaminan itu berakhir pada 2047 mendatang.

"Saya pikir pengekangan pada kebebasan di Hong Kong akan terus berlanjut sampai menjadi 'satu negara, satu sistem'," kata Chow.

Editor: Yon


Berita Terkait

Komentar