Persilakan Penegak Hukum Selidiki Rekening Kasino Kepala Daerah

Selasa, 17 Desember 2019 | 08:21 WIB
Share Tweet Share

Kapuspen Kemendagri Bahtiar

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan semua penanganan soal temuan rekening kasino kepala daerah ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum. Kemendagri menyebut tidak memiliki kewenangan mengusut temuan itu karena data tersebut bersifat rahasia.

"Kami serahkan kepada PPATK dan aparat penegak hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya, karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Bahtiar mengatakan Mendagri Tito Karnavian mempersilakan agar temuan itu ditindaklanjuti. Menurutnya, Mendagri Tito juga mendukung pengusutan rekening kasino itu jika ditemukan tindak pidana.

"Prinsipnya Mendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri, apabila terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukumnya. Terkait, data pelaporan dan transaksi keuangan ranahnya PPATK dan itu belum terbukti apakah ada pelanggaran hukumnya atau tidak, dan apabila ada pelanggaran hukum, (maka) itu ranahnya dari penegak hukum. Dan mohon kita semua tetap menghormati azas praduga tak bersalah," ucapnya.

Bahtiar mengatakan, berdasarkan Pasal 10A dan 17A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, data hasil analisis PPATK merupakan informasi rahasia. PPATK ataupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut bisa dikenai sanksi apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menerima informasi hasil analisis dari PPATK.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin sebelumnya mengungkapkan jajarannya menemukan adanya dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri, yaitu di rekening kasino. Kiagus menyebut para kepala daerah itu melakukan transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nominal Rp 50 miliar.

Kiagus menyebut pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi (tipikor), seperti KPK, Polri, dan kejaksaan, terkait kasus ini. Dia menyebut diskusi yang dilakukan sudah dalam tahap memberikan informasi awal perihal rekening kasino itu.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan PPATK terkait temuan itu. Tito akan bertanya kepada PPATK soal betul-tidaknya kepala daerah yang diduga menempatkan dana ke rekening kasino di luar negeri. Jika benar ada, perlu dilakukan pendalaman terhadap kepala daerah itu.

"Kita tanya dulu ke PPATK. Kemudian nanti mungkin kalau ada perlu pendalaman kita bisa saja menanyakan ke yang bersangkutan. Kalau memang betul ada datanya. Tapi kalau seandainya pihak lain juga mau melakukan penyelidikan, penegak hukum, ya bisa juga," kata Tito usai acara Mukernas PPP di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/12).

Editor: Heri


Berita Terkait

Komentar