Gubernur Dukung Karyawan Hotel Sasando Proses Hukum Manajemen

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 17:14 WIB
Share Tweet Share

Kuasa Hukum Karyawan Sasando Internasional Hotel Fredom Radja dan para perwakilan karyawan, memberikan keterangan kepada wartawan. [foto: indonesiakoran.com/laurens leba tukan]

[KUPANG, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, mendukung penuh 53 karyawan Sasando Internasional Hotel untuk menempuh proses hukum terhadap manajemen PT Sasando Internasional Hotel sebelum diambil alih pemerintah Provinsi NTT.

"Saya sebagai salah satu dari tiga orang yang dipercayakan gubernur NTT untuk menata manajemen Sasando Internasional Hotel ini, mendukung penuh para karyawan untuk menempuh jalur hukum guna menuntut hak-hak para karyawan. Dukungan yang kami berikan ini juga merupakan dukungan dari Pak Gubernur," kata Hadi Djawas, di Sasando Hotel, Kupang, Jumat (18/10/2019).

Hadi Djawas bersama dua orang lainnya, Gabriel Kenenbudi dan Iksan, dipercayakan oleh gubernur NTT untuk menata kembali manajemen Sasando Internasional Hotel, pasca diambil - alih oleh Pemprov NTT. Hadi Djawas merupakan salah satu Komisaris di PT Flobamor, yang mengelola Sasando Internasional Hotel.

"Kami diberi kepercayaan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT," tandas Hadi Djawas.

Sementara itu Fredom Radja, kuasa hukum para karyawan menjelaskan, pihaknya setelah melayangkan somasi kepada manajemen lama. Setelah mendapatkan balasan dari kuasa hukum manajemen Sasando Internasional Hotel Laurensius Mega Man, pihaknya melaporkan para oknum manajemen hotel itu ke Polresta Kupang.

"Prinsipnya, para karyawan membuat laporan polisi tentang dana BPJS dan dana koperasi yang merupakan hak-hak para karyawan," beber Fredom.

Dijelaskan, dari jawaban somasi yang diterima dari manajemen lama, terbaca bahwa ada banyak kejanggalan yang tidak bisa terurai secara fakta. Ada hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh manajemen.

"Ada dana BPJS, dana kesehatan, dana jaminan hari tua, jaminan kerja dan sebagainya yang tidak dibayarkan ke  BPJS, tetapi setiap bulan upah para karyawan dipotong oleh manajemen," urai Fredom.

Ia menambahkan, setelah manajemen Sasando Internasional Hotel diambil alih oleh pemerintah Provinsi NTT, baru diketahui bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai Juni 2019, ada pemotongan upah karyawan untuk BPJS. Sayangnya, pemotongan tersebut justru tetapi tidak dibayarkan ke BPJS.

"Ketika ada karyawan yang sakit dan bahkan ada yang meninggal, tidak bisa dilayani klaimnya karena tidak pernah dibayar," ujar Fredom.

Terkait koperasi karyawan, Fredom menjelaskan bahwa terjadi pemotongan upah karyawan untuk iuran pokok dan wajib. Namun dalam perjalanan waktu, hanya dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir tahun 2010.

"Sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah dilakukan RAT. Lalu dalam jawaban somasi, disebutkan bahwa dana koperasi sudah kosong," tegas Fredom.

Beberapa hal tersebut yang mendorong para karyawan untuk melaporkan para manajemen lama ke Polresta Kupang.

"Untuk kasus BPJS, kami melaporkan saudara SSA selaku badan pengurus koperasi karyawan. Adapun untuk hak-hak lainnya di BPJS, yang dilaporkan adalah Moh Hatta Alwi dengan kasus penggelapan dalam jabatan," tandas Fredom.

Reporter: Laurens Leba Tukan

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar