Begini Klarifikasi Kuasa Hukum Markus Mekeng Atas Pernyataan Jubir KPK

Sabtu, 12 Oktober 2019 | 22:43 WIB
Share Tweet Share

Advokat M Ambardi, SH, MH. [foto: istimewa]

[KUPANG, INDONESIAKORAN.COM] Febri Diansyah, kepala Divisi Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kemungkinan akan dilakukan jemput paksa terhadap anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng. Kemungkinan tersebut menyusul mangkirnya Melchias Markus Mekeng terhadap surat panggilan sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan.

Pernyataan juru bicara KPK ini mendapat respon dari M Ambardi, SH, MH, penasehat hukum Melchias Markus Mekeng. Bahkan Ambardi dari Kantor Hukum Petrus Selestinus & Associates, menyampaikan tanggapan dan klarifikasi terkait beberapa surat panggilan KPK yang disampaikan kepada Melchias Markus Mekeng.

“Dari KPK sudah empat kali surat panggilan,” kata Ambardi, dalam keterangan tertulis yang diterima indonesiakoran.com, di Kupang, Sabtu (12/10/2019).

Pertama, surat KPK tertanggal 9 September 2019, yang isinya memanggil Melchias Markus Mekeng pada tanggal 11 September 2019 menghadap penyidik KPK untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Samin Tan.

Menanggapi surat panggilan tanggal 9 September 2019, menurut Ambardi, tenaga ahli Melchias Markus Mekeng pada tanggal 10 September mengirim surat. Dalam surat yang ditujukan kepada KPK tersebut, intinya meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi dan menginformasikan bahwa Melchias Markus Mekeng berdasarkan surat tugas Pimpinan DPR RI sedang menjalankan perjalanan dinas ke Bern, Swiss, dalam rangka pembahasan UU Bea Meterai, tanggal 7 - 13 September 2019.

Selanjutnya pada tanggal 11 September 2019, Deputi Penindakan KPK memanggil kembali Markus Mekeng untuk datang pada Senin, 16 September 2019. Menanggapi surat panggilan kedua tanggal 11 September 2019 ini, menurut Ambardi, maka pada tanggal 13 September 2019, tenaga ahli Melchias Markus Mekeng telah mengirim surat pemberitahuan dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi. Dalam surat tersebut juga diinformasikan bahwa Melchias Markus Mekeng sedang melakukan perjalanan dinas ke Bern, Swiss, tanggal 7 - 13 September 2019.

Kemudian, KPK pada tanggal 16 September 2019 kembali memanggil Melchias Markus Mekeng untuk menghadap pada tanggal 19 September 2019.

“Surat panggilan Nomor Spgl/ 6000/ DIK.01.00/ 23/ 09/ 2019, tertanggal September 2019 dimaksud pada bagian Kepala Surat tertulis 'Surat Panggilan Ke-2 (Dua)', Padahal Surat Panggilan dimaksud menjadi 'Surat Panggilan ke-3 (Tiga)'," beber Ambardi.

"Namun demikian, Herman B Hayong, tenaga ahli anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng tetap mengirim surat pemberitahuan dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan Melchias Markus Mekeng sedang menjalankan perjalanan dinas ke Bern, Swiss sekaligus akan melakukan check up kesehatan jantung hingga 25 September 2019,” urai Ambardi.

KPK selanjutnya mengirim surat panggilan tertanggal 3 Oktober 2019 kepada Melchias Markus Mekeng, untuk pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 8 September 2019. Namun oleh karena pada saat hendak memenuhi panggilan dimaksud Melchias Markus Mekeng mengalami kondisi kurang sehat, maka ketidakhadiran pada pemeriksaan pada tanggal 8 Oktober 2019 diberitahukan kepada penyidik KPK melalui surat pemberitahuan berhalangan hadir sebagai saksi.

Menurut Ambardi, menanggapi ketidakhadiran Melcias Markus Mekeng terhadap surat panggilan untuk pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2019, KPK mempertimbangkan untuk melakukan upaya jemput paksa atau akan melakukan pemanggilan secara biasa.

“Terhadap sikap penyidik KPK menanggapi ketidakhadiran Melchias Markus Mekeng pada tanggal 8 Oktober 2019 dimaksud, kiranya tidak dilakukan tindakan jemput paksa, oleh karena tugas panggilan ketiga 3 Oktober 2019 untuk pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2019, baru merupakan surat panggilan pertama yang disampaikan dan diterima secara patut oleh Melchias Markus Mekeng,” ujar Ambardi.

Penyidik KPK, imbuhnya, masih punya kesempatan dan kewenangan untuk memanggil  kembali Melchias Markus Mekeng pada kesempatan berikutnya, dengan tetap saling menghormati hak-hak sebagai saksi dan penyidik untuk tersangka Samin Tan, yang sangat diperlukan oleh penyidik.

Klarifikasi

Memperhatikan surat panggilan KPK yang dikirim secara susul-menyusul ini, Ambardi merasa perlu untuk melakukan klarifikasi, guna meluruskan. Berikut beberapa poin klarifikasi Ambardi.

Pertama, surat panggilan pertama penyidik KPK tertanggal 9 September 2019 untuk pemeriksaan tanggal 11 September 2019, dengan tenggang waktu kurang dari tiga hari menurut Pasal 112, 227 dan 228 KUHAP.

Oleh karena itu, surat panggilan penyidik KPK tertanggal 9 September 2019 untuk pemeriksaan tanggal 11 September 2019, tidak memenuhi syarat kepatutan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 112 dan 228 KUHAP.

Kedua, surat panggilan penyidik KPK tertanggal 11 September 2019 untuk pemeriksaan tanggal 16 September 2019 dan surat panggilan penyidik tertanggal 16 September 2019 untuk pemeriksaan tanggal 19 September 2019 sebagai surat panggilan yang dikirim sebagai surat ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) kalinya, akan tetapi oleh penyidik KPK surat panggilan tertanggal 16 September 2019 itu dijadikan sebagai surat panggilan kedua.

Ketiga, surat panggilan kedua dan ketiga menjadi mubazir dan cacat, oleh karena pada tanggal 10 September 2019 penyidik KPK sudah mengetahui bahwasanya Melchias Markus Mekeng masih berada di luar negeri dalam rangka tugas negara berdasarkan surat pemberitahuan secara resmi dari tenaga ahli Melchias Markus Mekeng kepada penyidik KPK, pada tanggal 10 September 2019.

Keempat, pada tanggal 3 Oktober 2019, penyidik KPK mengirim surat panggilan yang ditujukan kepada Melchias Markus Mekeng untuk pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2019. Oleh karena surat panggilan tertanggal 3 Oktober 2019 ini dibuat dan dikirim dalam tenggang waktu yang patut dan saksi Melchias Markus Mekeng sudah kembali berada di Indonesia, oleh karena itu surat panggilan tertanggal 3 Oktober 2019 harus dipandang sebagai surat panggilan pertama yang memenuhi syarat kepatutan menurut KUHAP.

Kelima, atas dasar alasan bahwa saksi Melchias Markus Mekeng yang dipanggil sedang menjalankan tugas negara yang dibuktikan dengan surat tugas Pimpinan DPR RI untuk suatu waktu tertentu, maka penyidik seharusnya tidak lagi mengeluarkan surat panggilan kedua dan seterusnya selama yang bersangkutan masih menjalankan tugas negara.

Dengan demikian, surat panggilan penyidik KPK tertanggal 11 September 2019 dan tertanggal 16 September 2019 menjadi tidak urgen dan tidak beralasan hukum untuk dikeluarkan oleh penyidik, saat yang bersangkutan masih menjalankan tugas negara.

“Kami percaya bahwa selama ini KPK memiliki catatan atas komitmen Melchias Markus Mekeng dalam pemberantasan korupsi, termasuk selalu kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK untuk didengar keterangannya sebagai saksi, tidak hanya pada penyidikan kasus dugaan korupsi atas nama tersangka Samin Tan dan Eni Maulani Saragih, akan tetapi juga untuk tersangka-tersangka lainnya dari anggota DPR RI,” tandas Ambardi.

Dikatakan, sikap ini menjadi bukti Melchias Markus Mekeng memiliki komitmen tinggi untuk membantu penyidik KPK dalam mengungkap kejahatan korupsi, di samping sebagai wujud tanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara negara, sehingga selayaknya mendapatkan penghargaan dari KPK, bukan sebaliknya. ***

Reporter: Laurens Leba Tukan

Editor: San Edison


Berita Terkait

Hukum

Hari Ini, KPK Periksa Sandiaga Uno

Selasa, 23 Mei 2017
Hukum

Sandiaga Uno Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar