Edukasi Hukum Togar Situmorang: Praperadilan, Hindari Abuse of Power

Rabu, 07 Agustus 2019 | 14:08 WIB
Share Tweet Share

Advokat senior Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] UUD 1945 beberapa kali diamandemen. Setelah diberlakukannya amandemen tersebut, salah satu poinnya negara Indonesia merupakan negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka asasnya jelas yakni equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Itu artinya, setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).

Demikian disampaikan advokat senior Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Denpasar, Selasa (6/8/2019). Menurut dia, mestinya dengan asas equality before the law maka tidak perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

"Hanya saja dalam penerapan dan pelanggaran hukum di Indonesia, pada kenyataannya masih kerap terjadi bertentangan dengan sebagaimana mestinya," kata Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon Denpasar dan merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, showroom mobil, showroom motor, coffee shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, itu.

Advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini kemudian mengambil contoh terkait pernyataan penyidik tentang penetapan tersangka, dalam sebuah kasus.

"Muncul pertanyaan, adakah hal yang dilanggar jika ada penyidik yang mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka?" ujar Togar.

Advokat penerima penghargaan Best Winners - Indonesia Business Development Award ini menjelaskan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup, paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar pekara.

"Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka," tegas Togar, yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank ini.

Ia menjelaskan, apabila ada seseorang dinyatakan tersangka oleh penyidik, dan yang bersangkutan tidak sepaham karena merasa tidak bersalah, maka ia dapat melakukan upaya hukum atau praperadilan.

"Praperadilan adalah upaya mengoreksi tindakan penyidik. Praperadilan dianggap sebagai wujud check and balance terhadap penyidik yang selama ini mengatasnamakan penegakan hukum," urai Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali, itu.

Praperadilan atas penetapan tersangka, imbuhnya, merupakan pengembangan baru objek praperadilan karena sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hal ini terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014.

Berdasarkan hasil kajian itu, kata Togar, praperadilan terhadap penetapan tersangka dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para penyidik di kemudian hari. Ini sekaligus menjadi koreksi atas tindakan penyidik.

"Lewat praperadilan atas penetapan tersangka, tindakan abuse of power atau penyalagunaan kewenangan oleh penyidik bisa dihindari," tandas Togar.

Ke depan, lanjut dia, penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Tentu saja, hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera yang nantinya berwenang memutuskannya. Hal tersebut sesuai Pasal 78 ayat 2 KUHAP.

"Tidak bisa dipungkiri, saat ini praperadian menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan oleh khalayak ramai. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan," ucapnya.

Togar yang juga pengamat kebijakan publik itu melihat fenomena tersebut memancing reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Banyak yang memuji, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia.

"Di sisi lain, banyak juga yang mencaci maki. Alasannya, hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas. Di mana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) saja yang diatur sebagai objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP," urai Togar, yang menerima penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019.

Namun demikian, kata Togar, kemenangan praperadilan bukan akhir sebuah proses hukum. Sebab berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, MA menegaskan seseorang yang menang praperadilan bisa ditetapkan kembali menjadi tersangka.

"Sebab penyidik masih bisa menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka, asalkan penyidik memiliki dua alat bukti," pungkas Togar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar