Bukti Sengketa Pilpres Prabowo Untuk Mahkamah Kliping  

Sabtu, 15 Juni 2019 | 22:51 WIB
Share Tweet Share

Petrus Bala Pattyona

[INDONESIAKORAN.COM]- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019) kemarin. Pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai penggugat atau pemohon dalam sidang tersebut. Pengamat Hukum, Petrus Bala Pattyona menyoroti sejumlah bukti yang dibawa tim 02. 

Menurut Petrus, bukti pemohon sebenarnya bukan diserahkan kepada MK, melainkan ke Mahkamah Kliping. 

"Dalam Perbaikan Permohonan Pemohon 02 yang diserahkan (10/06/2019), selain tetap menggunakan link berita, untuk diserahkan ke Mahkamah Kliping," ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (15/6/2019). 

Diketahui, selain link berita Pemohon juga menyerahkan tambahan bukti seperti kutipan Pidato Ketua MK Arief Hidayat (03/05/13) dengan judul Peran MK sebagai Penjaga Konstitusi dalam Sengketa Pemilu. Inti pidatonya bahwa Pemilu harus dilakukan dengan luber, jurdil dan tak boleh ada manipulasi. 

Selain Pidato Ketua MK, ada juga kliping wawancara Mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie (21/01/15) yang intinya jangan membatasi orang berperkara di MK dan bukti Makalah Prof. Mahfud MD 14/04/16 dalam seminar Fraksi Nasdem dengan judul Menggagas Model Local Leader Selection yang Berkualitas dan Berintegritas tentang Pemilu Serentak 2018. 

Ada juga artikel Prof. Mukti Fajar dalam Jurnal Konstitusi Juni 2010 dengan judul Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2009, artikel  Dr. Zainal Arifin Mochtar di Harian Kompas 19/05/19, dengan inti tulisan bahwa kecurangan TSM tidak gampang pembuktiannya dan artikel Kandidat Dr. Ilmu Hukum dari University of Washington Seattle yang menulis tentang Pilpres 2014. 

Bukti lain ada kutipan wawancara detikNews 03/03/2017 dengan Bayu Dwi Anggoro, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi yang intinya bahwa MK bukan Mahkamah Kalkulator. Tentang Mahkamah Kalkulator Pemohon juga mengutip Feri Amsari - Pusat Studi Konstitusi FH. Andalas. 

Kutipan lainnya adalah pernyataan Very Junaedi dan Titi Anggreini dari Perludem bahwa MK bukan hanya terpaku pada ambang batas selisih suara serta bukti tentang ketidaknetralan Intelejen  di tahun 2017 sesuai Keterangan Pers SBY, Ketua  Partai Demokrat 05/09/17. 

"Dari semua bukti wawancara, pidato, keterangan pers, jurnal, disertasi tersebut selain konten dan konteks sudah tidak relevan dan waktu yang telah lampau, apakah ada relevansinya dengan pembuktian selisih suara?," tanya Petrus. 

Dari bukti yang ada kata Petrus, termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait Tim 01 dan Bawaslu akan sangat mudah mematahkan karena semua data di atas yang disodorkan Pemohon tidak termasuk alat bukti dalam Sengketa Pilpres. Dalam sengketa Pilpres alat buktinya sudah dengan tegas dibatasi yaitu: Saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Pihak lain. 

"Kliping, Jurnal, Disertasi, Wawancara dan sejenisnya bukan alat bukti. Kalau mau dipakai sebagai bukti serahkan di Mahkamah Kliping. Tapi adakah lembaga tersebut?," tukasnya. 

Reporter: Florianus Edi
Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar