Tindak Tegas Kades Golo Mangung  

Senin, 10 Juni 2019 | 18:33 WIB
Share Tweet Share

Pengamat Hukum, Laurentius Ni

[INDONESIAKORAN.COM-BORONG]- Pengamat Hukum, Laurentius Ni, SH. MH turut menanggapi pemberitaan media ini terkait dugaan tidak adanya transparansi pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim)- NTT. 

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tidak transparan kepada masyarakat yang diprotes oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Golo Mangung menunjukan bahwa Kepala Desa tersebut belum memahami regulasi. Hal itu juga kata dia sebagai bentuk tidak adanya kerja sama antara lembaga pemerintahan Desa (pemdes) dan lembaga BPD. 

Dia menegaskan, BPD sebagai lembaga di Desa merupakan mitra sejajar dengan Kepala Desa. Untuk itu, penggunaan anggaran seharusnya dibahas secara bersama. 

Menurut kandidat Doktor Ilmu Hukum itu, hal itu bertujuan agar semuanya bisa terbuka kepada masyarakat Desa sehingga peruntukannya betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Desa. 

"Bukan untuk kepentingan pribadi. Ketidakpuasan terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai menyebabkan anggota BPD bersuara," jelasnya kepada indonesiakoran.com, Minggu (9/6/2019) melalui pesan WhatsApp.

Meskipun Kepala Desa membantah terkait pengelolaan Anggaran ADD dan DD yang diduga tidak transparan, namun kata Dia, mengapa anggota BPD mempertanyakan hal tersebut.

"Walau hal ini dibantah oleh kepala Desa soal tidak transparanya penggunaan Dana Desa, pertanyaannya mengapa BPD bersuara tentu ada yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan ADD" tambahnya.

Dia berharap, Bupati melalui Dinas terkait segera menindak lanjuti terkait persoalan ini. "Berharap Bupati melalui Dinas terkait untuk tindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari BPD Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda," harapnya. 

Reporter: Florianus Edi
Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar