LSM Laporkan Ketua Bawaslu Buleleng dan Caleg Terpilih ke Kapolri

Senin, 27 Mei 2019 | 06:14 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pemilu Serentak 2019 memang telah usai dan publik sudah mengetahui pemenangnya berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, hasil Pemilu ini ternyata masih disengketakan oleh beberapa pihak.

Buktinya, ada ratusan permohonan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Selain itu, banyak juga persoalan internal serta tindak pidana Pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwenang.

Pembina LSM FPMK (Forum Peduli Masyarakat Kecil) Buleleng, Gede Suardana, SFarm, Apt, misalnya, melaporkan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng terpilih serta ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, SH, MH, ke Kapolri.

Laporan tertanggal 20 Mei 2019 tersebut, ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Kapolda Bali dan Kapolres Buleleng.

Caleg terpilih dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan pembohongan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sedangkan ketua Bawaslu Buleleng dilaporkan dengan dugaan telah menyalahgunakan kewenangan.

“Izinkan kami melaporkan tindak pidana praktik politik uang dan tindak pidana pelibatan anak-anak WNI yang tidak memiliki hak memilih dalam Pemilu, serta kebohongan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan oleh S, caleg DPRD Bali dari Partai NasDem Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) nomor urut 10, dan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng,” tulis Suardana, dalam laporannya kepada Kapolri tersebut.

Suardana lalu membeberkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh caleg S dan ketua Bawaslu Buleleng. Berikut dugaan pelanggaran keduanya, yang terdiri dari 9 poin, seperti dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif, oleh caleg S.

“Serta pelanggaran kampanye yaitu melibatkan anak-abak WNI yang tidak memiliki hak memilih dengan memberikan imbalan uang kepada anak-anak masing-masing Rp100.000, alat peraga kampanye seperti kartu nama caleg S, specimen surat suara, dan stiker atas nama caleg S,” urai Suardana.

Adapun terkait ketua Bawaslu Buleleng, Suardana juga secara panjang lebar membeberkan dugaan pelanggarannya. Salah satunya, tidak mencantumkan barang bukti uang Rp500.000 dalam tanda bukti penerimaan laporan Nomor 01/ LP/ PL/ 17.03/ IV/ 2019.

Pada bagian akhir laporannya, Suardana meminta Kapolri untuk melakukan tindakan hukum terhadap caleg S dan ketua Bawaslu Buleleng.

“Kami sangat berharap agar Bapak Kapolri segera melakukan tindakan hukum terhadap S beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng. Apabila diperlukan, kami sangat bersedia untuk memberikan keterangan tambahan,” pungkas Suardana.

Hingga berita ini diturunkan, baik caleg S maupun ketua Bawaslu Buleleng belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya. 

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar