Togar Sarankan Penegak Hukum Bersinergi Berantas Mafia Tanah

Jumat, 24 Mei 2019 | 14:21 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] 'Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman'. Penggalan lirik Lagu Kolam Susu yang dipopulerkan Koes Plus ini, rasanya benar adanya.

Buktinya, tanah di negeri ini sering menjadi incaran banyak orang. Ada yang mendapatkan tanah dengan cara halal, namun tidak sedikit juga yang mendapatkan tanah milik orang lain dengan cara serakah.

Untuk soal terakhir ini, banyak kasus yang diduga melibatkan sindikat mafia tanah yang menggunakan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik orang lain. Bahkan di Bali, kasus seperti ini cukup marak.

Beberapa kasus yang ditangani advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP, misalnya, cukup untuk menjelaskan betapa mafia tanah di Bali ini perlu diwaspadai.

Beberapa waktu lalu, Togar yang masuk daftar Best Winners - Indonesia Business Development Award, menceritakan tentang kasus mafia tanah yang dialami oleh kliennya, IK Darmawan. Objek tanah milik kliennya tersebut terletak di kawasan premium Ungaran, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

Baca Juga:
Banyak Rakyat Kecil di Bali Jadi Korban, Togar: Berantas Mafia Tanah!

Menariknya hanya selang beberapa hari, tepatnya Kamis (23/5/2019), Togar yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank, kembali didatangi korban yang membeberkan kasus penipuan yang dilakukan oleh mafia tanah. Modus operandinya, mirip dengan kasus IK Darmawan.

Menurut korban, kedatangannya ke Kantor Hukum Togar Situmorang di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, setelah tertarik membaca berita sebelumnya. Korban yang juga pelapor atas nama Iin Atika Malonda pun menjelaskan bahwa saat ini kasusnya sedang ditangani Ditreskrimum Polda Bali dengan Laporan Polisi Nomor LP/ 45/ IX/ 2018/Bali/ SPKT tertanggal 5 Februari 2018 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh AY dan CH yang telah ditetapkan menjadi tersangka setelah gelar perkara pada tanggal 7 Januari 2019.

Baca Juga:
Mafia Tanah Hingga Kasus Hibah Marak, Togar Ajak KPK Berkantor di Bali

Dalam kasus ini, pembeli sepakat dengan harga tanah senilai Rp 7,5 miliar. Pembayaran di awal Rp 500 juta sebagai uang muka, kemudian sisanya dibayar berangsur masing-masing Rp2 miliar, Rp2,5 miliar dan Rp2,5 miliar.

Namun, pembayaran justru hanya sebesar Rp 2 miliar, yang tercantum dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli). Setelah pembayaran Rp miliar ini diterima pemilik tanah, disarankan lagi untuk melakukan transfer ke orang-orang yang namanya telah ditentukan. Ujungnya, nominal yang diterima pemilik tanah hanya Rp500 juta.

"Kita mencurigai, mungkin para pelaku ini satu sindikat dengan jaringan yang sama terkait kasus tanah di Ungasan yang ditangani Unit V Subdit II Polda Bali," kata Togar, yang masuk daftar Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019, setelah mendengar cerita korban.

Baca Juga:
Masyarakat Hedonis dan Mafia Bermain, Togar: Sengketa Tanah Kian Pelik

Atas dasar itu, advokat asal Sumatera Utara yang saat ini sedang menyelesaikan Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana Bali, menyarankan agar para pihak penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bersinergi.

"Misalnya dengan menandatangani kesepakatan atau MoU untuk bersinergi memberantas mafia tanah yang ada di Bali," kata Togar, yang juga pengamat kebijakan publik.

Ia yakin, dengan adanya sinergi tersebut, ke depan tidak ada lagi mafia tanah di Bali. Hanya dengan sinergi penegak hukum, sindikat mafia tanah ini akan dengan mudah dibongkar.

"Kami juga meminta masyarakat untuk membantu pihak kepolisian untuk memberikan informasi terkait Polda Bali yang sudah menerbitkan DPO terhadap dua orang tersangka dengan Nomor DPO/ 05/ III/ RES.1.11/ 2019/Ditreskrimum tertanggal 21 Maret 2019 dan telah disebarkan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Bali," ucapnya.

Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali itu menambahkan, apabila ada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum seperti ini, agar langsung melapor ke pihak yang berwajib.

Atau apabila terlebih dahulu ingin berkonsultasi mengenai permasalahan hukum seperti ini, bisa mendatangi Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum No 5A Renon, dan merupakan rekanan OTO 27, yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, yang siap melayani bukan dilayani.

"Karena apabila permasalahan seperti ini dibiarkan, semakin lama akan semakin banyak masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh mafia tanah," pungkas Togar, yang juga Ketua POSSI Denpasar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar