Banyak Rakyat Kecil di Bali Jadi Korban, Togar: Berantas Mafia Tanah!

Selasa, 21 Mei 2019 | 10:58 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Kasus jual-beli tanah di Bali, cukup banyak. Ironisnya, banyak terjadi dalam jual-beli tanah tersebut, rakyat kecil selalu menjadi korban akibat ulah para mafia tanah.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Panglima Hukum Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Advokat senior yang masuk daftar Best Winners - Indonesia Business Development Award, itu mengaku sangat prihatin dengan persoalan hukum yang sering membelit masyarakat kecil di Bali.

"Saya merasa miris dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat Bali saat ini, terutama persoalan tanah," tutur Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon dan juga rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar itu, di Denpasar, Senin (20/5/2019).

Menurut Togar yang tengah menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana Bali itu, banyak terjadi dalam kasus tanah, masyarakat kecil sulit mendapatkan keadilan.

"Rasa keadilan masyarakat kecil kerap tidak pernah didapat hanya karena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Togar, yang masuk daftar Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 itu.

Ia kemudian mencontohkan kasus hukum yang saat ini sedang ditangani Kantor Hukum Togar Situmorang, dengan objek tanah di Ungasan, Jimbaran, Kabupaten Badung.

Objek tanah seluas 7.832 M2 yang terletak dalam kawasan premium tersebut dimiliki oleh seorang guru olahraga di salah satu sekolah yang terletak di Ungasan, Jimbaran, atas nama IK Darmawan.

Awalnya, pada tahun 2018, tanah tersebut dijual IK Darmawan selaku pemilik kepada Indah M dengan kesepakatan harga sekitar Rp 27 miliar. Harga per are disepakati sebesar Rp 350 juta. Padahal, harga tanah tersebut sesungguhnya tidak sampai seperti angka penawaran sebesar Rp 350 juta per are. Namun, harga tersebut tertuang dalam kesepakatan jual-beli antra IK Darmawan selaku penjual dan Indah M selaku pembeli.

"Harga yang tinggi tersebut merupakan salah satu modus yang sering dilakukan oleh mafia tanah, agar pemilik tanah tergiur dengan harga tersebut dan segera untuk menjual tanahnya kepada pembeli," papar Togar, yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Setelah kesepakatan tersebut, IK Darmawan dan istri, melakukan transaksi di salah satu hotel di Kuta, Kabupaten Badung, pada 22 Januari 2018. Hadir pula Notaris Beni Bintoro, SH, Mkn, Handoyo Soedargo, dan beberapa tim dari pembeli termasuk Indah M.

Ironisnya, Indah M justru saat transaksi tersebut berdiam di luar hotel. Selain itu, dalam transaksi tersebut dibuatkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli) antara IK Darmawan dan Handoyo Soedargo, dengan nilai Rp 4 miliar. IK Darmawan dan istri mengetahui bahwa nominal yang ada dalam akta tersebut sebesar Rp 4 miliar merupakan DP untuk tanahnya, apalagi sebelumnya ia telah sepakat bahwa harga tanah sebesar Rp 27 miliar.

Setelah transaksi tersebut, IK Darmawan dan istri diajak ke Kantor BCA Sunset Road untuk melakukan pembayaran bersama Indah M (pembeli) dan Handoyo Soedargo (pendana).

Indah M dan Handoyo Soedargo selanjutnya melakukan pembayaran di BCA dengan nilai awal sebesar Rp 4 miliar. Menariknya pada hari yang sama, masih tanggal 22 Januari 2018, IK Darmawan dan istri, oleh Indah M dan Handoyo Soedargo disuruh mentransfer dana sebesar Rp 1,580 miliar ke rekening atas nama Friet Handi Kristi.

Selanjutnya masih di hari yang sama, kembali IK Darmawan dan istri disuruh oleh Indah M untuk mentransfer uang sebesar Rp 840 juta ke rekening atas nama Aditya L.

Belum sampai di situ, sebab pada tanggal 24 Januari 2018, IK Darmawan dan istri kembali disuruh oleh Indah M untuk mentransfer dana ke rekening Friet Handi Kristi sebesar Rp 390 juta.

Dengan demikian, dari total uang Rp 4 miliar yang semula diterima IK Darmawan dan istri, hanya tersisa Rp 1,190 miliar. Sebab sisanya sebanyak Rp 2,810 miliar sudah ditranfer ke rekening atas nama Friet Handi Kristi dan Aditya L.

"Ironisnya, sampai saat ini IK Darmawan dan istri belum menerima pembayaran atas pelunasan jual-beli tanah tersebut. Bahkan sertifikat tanah mereka masih ada di Notaris Beni Bintoro, SH, Mkn, yang sampai saat ini belum diserahkan kepada penjual," beber Togar.

Pihaknya bahkan sudah membuat somasi dan sudah meminta pembatalan transaksi atas tanah tersebut di Notaris Beni Bintoro dan juga sudah melakukan pembatalan penjualan ke pembeli Indah M dan ke pihak penyandang dana atas nama Soedargo yang tertera di akta notaris.

"Dan dana pengembalian secara lunas sebesar hampir Rp 1,2 miliar dari pihak pemilik tanah atau penjual sudah siap dikembalikan," tandas Togar, yang juga ketua POSSI Denpasar.

Menariknya, demikian Togar, pada saat pemeriksaan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh kliennya yang didampingi dua advokat muda dari Kantor Hukum Togar Situmorang, yakni Rozi Maulana, SH dan Muchammad Arya Wijaya, SH, di Ditreskrimum Polda Bali Subdit 2 Unit 5 Harda, juga menangani kasus yang sama dan sangat mirip persoalannya tentang masalah tanah.

"Mulai dari sistem dan cara yang mereka pakai untuk melakukan aksi, ada indikasi bahwa dalam kasus klien kami dan yang ditangani Polda Bali merupakan satu jaringan yang sama atau sindikat. Sebab ada beberapa pihak yang sama dengan objek kasus lainnya, yang saat ini sedang ditangani Polda Bali," urai Togar.

Ia pun mendorong Polda Bali, agar menindak tegas mafia-mafia tanah seperti ini. Sebab, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat Bali, terutama masyarakat kecil.

"Saya ingat wish Kapolda Bali adalah
memberantas mafia tanah. Mari kita perjuangkan, tidak boleh ada mafia tanah di Bali. Tidak boleh ada tanah di Bali yang didapatkan dan dimiliki dengan cara-cara melawan hukum. Mari bersama berantas mafia tanah!" pungkas Togar

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar