Soal Hak Asuh Anak, Kantor Hukum Togar Situmorang Surati Yayasan Ini

Selasa, 14 Mei 2019 | 23:10 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Kantor Hukum Togar Situmorang & Associates melayangkan surat klarifikasi kepada Pimpinan Yayasan Metta Mama & Maggha Foundation, di Denpasar, Selasa (14/5/2019).

Surat klarifikasi tersebut, berisi lampiran berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 011/ TS-GT/ SK-V/ 2019. Surat Kuasa dimaksud menunjuk Togar Situmorang dan rekan bertindak untuk dan atas nama klien berinisial IAM.

IAM punya alasan khusus menunjuk Togar Situmorang yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, yang juga rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar Bali, itu.

Alasan dimaksud adalah terkait telah dilahirkannya seorang anak berinisial CG di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda pada tanggal 9 Mei 2019, dari seorang Ibu yang berinisial VAD. Bayi CG kemudian dititip oleh ibunya, VAD, di Yayasan Metta Mama & Maggha Foundation, sejak tanggal 10 Mei 2019.

"Penitipan tersebut tanpa persetujuan klien kami, IAM, selaku ayah biologis CG," papar Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Denpasar, usai melayangkan surat kepada Yayasan Metta Mama & Maggha Foundation.

Advokat senior yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank itu menjelaskan, kliennya telah melakukan komunikasi dengan pihak yayasan terkait permohonan untuk mengambil kembali hak asuh atas CG.

"Namun dari pihak yayasan, berdalih bahwa klien kami tidak memiliki hak atas seorang anak yang berinisial CG," urai Togar, yang masuk dalam Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 itu.

Togar yang dijuluki Panglima Hukum ini menjelaskan, anak tersebut merupakan hasil hubungan dari kliennya, IAM, bersama dengan pasangannya yang berinisial VAD. Artinya, IAM adalah ayah biologis CG.

"Klien kami merupakan ayah biologis dari seorang anak yang berinisial CG. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain, yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya," tegas Togar, yang juga pengamat kebijakan publik serta Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali.

Ia kemudian menjelaskan isi dan makna Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 terkait Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Pasal itu menyatakan, 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya', tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sehingga, ayat tersebut harus dibaca, 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

"Bahwa atas dasar putusan sebagaimana dimaksud di atas, klien kami berhak atas hak asuh anak yang bernama CG," tandas Togar, yang masuk daftar Best Winners - Indonesia Business Development Award.

Selaku Tim Kuasa Hukum IAM, Togar kemudian meminta kepada pihak yayasan untuk segera menyerahkan hak asuh CG kepada IAM.

"Sebab anak tersebut masih memiliki ayah yang mampu membiayai dan merawat tumbuh kembang si anak, sehingga anak tersebut nantinya tidak kehilangan figur seorang ayah kandung," kata Togar, yang juga Ketua POSSI Denpasar ini.

"Anak itu ciptaan Tuhan yang harus diperhatikan oleh orangtuanya, bukan diterlantarkan. Karena berbeda sekali kasih sayang orangtua kepada anak dengan anak tersebut diberikan kepada Panti Asuhan. Jangan sampai kasus yang sedang terjadi di salah satu TPA, terjadi pada anak klien kami. Kami juga akan menempuh jalur hukum dan meminta perlindungan hukum," pungkas Togar, yang saat ini sedang menyelesaikan Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana Bali itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar