Ratusan Driver Online Mengadu, Togar Situmorang Siap Melayani

Sabtu, 13 April 2019 | 21:15 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang dan rekan saat menerima pengurus dua organisasi driver taksi online di Bali. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Ratusan orang berkumpul di Kantor Hukum Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, Bali, Sabtu (13/4/2019).

Kehadiran mereka sempat mengakibatkan kemacetan di sekitar Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar. Mereka adalah para driver online yang tergabung dalam Perkumpulan Armada Sewa (PAS) DPD Bali dan Asosiasi Driver Online (ADO) DPD Bali.

Baca Juga:
Lahan Driver Online Dibatasi, Togar Layangkan Somasi Terbuka

Pada kesempatan tersebut, mereka datang untuk menyerahkan surat kuasa kepada Togar, agar menjadi kuasa hukum para driver online. Mereka berharap, advokat kawakan yang dijuluki Panglima Hukum itu dapat menegakkan dan memperjuangkan hak serta keadilan sosial bagi para diver online di Pulau Dewata.

Ini penting, karena keberadaan para driver online dalam menjalankan profesinya, kerap mendapat intimidasi, persekusi dan tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami sayangkan perlakuan yang diarahkan kepada kami dalam menjalankan profesi kami. Padahal, kami warga negara yang memiliki hak yang sama dengan mereka,” kata Ketua DPD PAS Indonesia Provinsi Bali, Aryanto.

Baca Juga:
Togar: Sebab Diberkahi Alam Bali, Saatnya Saya Mengabdi untuk Bali

Untuk menghindari berbagai macam tekanan selama bekerja, dua organisasi ini menunjuk Kantor Hukum dan Pengacara Togar Situmorang yang merupakan Dewan Pembina DPD ADO Provinsi Bali untuk menindaklanjuti semua permasalahan hukum yang terjadi pada driver online.

Ini penting, mengingat taksi online saat ini turut membangun Bali, baik dari sisi ekonomi, perbankkan, UMKM hingga perubahan taraf hidup para pengemudi.

"Menurut data kami, saat ini sebanyak 58 persen driver online adalah penduduk Indonesia yg memiliki kartu tanda identitas Bali. Jadi sebetulnya jika ada penggiringan opini driver online bukan masyarakat Bali, saya rasa itu salah," kata Achmad Qodriansyah, SH, ketua DPD ADO Provinsi Bali.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Keinginan para driver online ini pun, diterima Togar. Ia siap menjadi kuasa hukum mereka.

Bahkan sebagai langkah awal, terkait dengan blok zonasi yang dilakukan oleh aplikator pada beberapa titik di Pulau Dewata, Togar mengambil langkah konkret dengan mengirimkan somasi kepada aplikator dan menempuh jalur hukum atas hal tersebut.

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini berpendapat, selama driver memiliki izin angkutan, tidak ada dasar untuk memblok zonasi. Apalagi, izin angkutan sewa khusus berlaku dalam satu wilayah provinsi.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

"Kalau ada pemblokan pada satu wilayah tertentu, maka hal itu sangat tidak sesuai dengan azas keadilan dan kebebesan seseorang," ujar Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

"Kita akan melayangkan somasi terbuka bagi semua pihak, agar tidak menghalang-halangi atau membatasi zona pada wilayah tertentu bagi driver taksi online," imbuh caleg milenial yang mengusung tagline "Siap Melayani Bukan Dilayani" itu.

Togar mengingatkan, saat ini sudah ada regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Ini sebagai payung hukum bagi taksi online.

Baca Juga:
Butuh Bantuan Hukum Tapi Kesulitan Biaya? Togar Siap Membantu, Gratis!

"PM 118 adalah landasan serta payung hukum yang jelas bagi angkutan sewa khusus, yang di dalamnya menyangkut berbagai macam aspek, mulai dari keselamatan penumpang, kenyamaman, keamanan dan jam operasional driver itu sendiri," tutur Togar, yang masuk dalam daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah PropertynBank ini.

Ia menambahkan, landasan dari PM 118 Tahun 2018 ialah kepentingan nasional, aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, serta kesetaraan dan kesempatan berusaha, sehingga semua bisa tumbuh dan bersaing secara sehat.

Baca Juga:
Togar Situmorang, Caleg Milenial Harapan Baru Warga Denpasar

"Karena itu, kami meminta semua pihak untuk menghormati regulasi yang dibuat pemerintah, dan tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu dengan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan negara. Dan jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu," tandas Togar, yang tengah menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana ini.

“Sepanjang aturan sudah jelas, mari menghormati itu bersama – sama. Tidak boleh melakukan perbuatan yang justru melawan hukum, yang sudah diatur pemerintah,” pungkas Togar, yang juga Top 4 Influencer kader Partai Golkar yang mewarnai media massa beberapa kali ini.

Screenshot_2019-03-20-13-00-39_com.outthinking.collagelayout_1553058080812_1554135352014_1554902599472_2

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar