Mafia Tanah Hingga Kasus Hibah Marak, Togar Ajak KPK Berkantor di Bali

Minggu, 17 Maret 2019 | 09:54 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan taringnya dengan mengamankan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).

Penangkapan Rommy ini menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu tak pandang bulu dalam upaya memberantas korupsi. Rommy yang dekat dengan kekuasaan, bahkan PPP menjadi salah satu partai pengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin), juga diciduk.

Baca Juga:
OTT Ketum PPP, Bukti Jokowi Konsisten Tak Intervensi Hukum dan KPK

Sayangnya, garangnya KPK dalam memerangi korupsi ini seperti belum menyentuh Bali. Kondisi ini membuat advokat kawakan yang dijuluki 'Panglima Hukum', Togar Situmorang, SH, MH, MAP, mengajak KPK untuk menindak para koruptor di Pulau Dewata.

Saat ini, menurut Togar, Bali sedang dikepung mafia tanah. Bukan itu saja, persoalan dana hibah yang melibatkan pejabat publik di Bali, patut mendapat perhatian serius KPK.

Kepada wartawan di Denpasar, Sabtu (16/3/2019), Togar menyebut beberapa kasus yang layak mendapatkan atensi khusus KPK. Sebut saja tanah milik pemerintah daerah yang tidak jelas nasibnya, seperti aset Pemprov Bali berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 hektare, di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Baca Juga:
Gaduh Dugaan Korupsi Hibah di Klungkung, Togar: Usut Tuntas!

Kasus lainnya adalah, adanya laporan masyarakat ke Polda Bali terkait dugaan penyelewengan dana hibah yang difasilitasi anggota dewan untuk pembangunan Pura.

Misalnya, dana hibah untuk Pura Paibon Arya Kenceng, Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Rp 700 juta); hibah Pura Dalem Telaga Sakti, Banjar Batuguling, Desa Batukandik, Desa Adat Tri Wahana Dharma, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Rp 36 juta); hibah Desa Pakraman Gepuh, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Rp 100 juta); hibah Paibon Pasek Gelgel, Banjar Pulagan, Desa Adat Tri Wahana Giri, Desa Kutampi (Rp 27 juta); serta hibah Pura Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani, Banjar Adat Tulad, Desa Adat Tri Wahana Dharma, Desa Batukandik (Rp 36 juta).

“Ini persoalan yang sangat-sangat serius. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dikorupsi. Apalagi yang ditujukan untuk pembangunan atau renovasi rumah Tuhan: Pura, Gereja, Masjid, Vihara, dan lain-lain,” tandas Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar.

Baca Juga:
Kisruh Aset Daerah di Bali Hyatt, Togar: Gubernur Bisa Lakukan Gugatan

Bagi Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini, banyaknya persoalan pelik tersebut mengharuskan KPK lebih gencar bergerilya di Bali, bahkan berkantor di Pulau Seribu Pura ini.

"Ini sangat mendesak, apalagi Provinsi Bali juga memperoleh kucuran dana desa yang jumlahnya luar biasa besar," tutur Togar, yang sedang menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana ini.

Ia berpandangan, KPK merupakan salah satu institusi yang mendapatkan tempat di hati masyarakat, lantaran tegas, netral, dan tidak pandang bulu dalam mengeksekusi para koruptor.

“Sifat kita, khususnya orang timur dari Pulau Jawa ini, toleransinya sangat kental. Saudara salah, bisa dibela mati-matian. Bau busuk, bisa disembunyikan serapat mungkin untuk melindungi keluarga. Jadi, KPK ini mutlak dibutuhkan di Bali agar pulau ini bersih. Apalagi tak hanya orang Bali yang menetap di Bali, melainkan masyarakat dari seluruh dunia datang dan tinggal di sini," ujarnya.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Khusus persoalan dana hibah, Togar menganjurkan Pemprov Bali mewajibkan seluruh kabupaten/ kota di Bali menerapkan sistem elektronik hibah alias e-hibah.

Pengajuan hibah berbasis online ini akan mengedepankan transparansi, baik pengajuan, penggunaan anggaran, maupun pertanggungjawabannya.

“Tentu mesin tak bisa diajak kongkalikong. Tak bisa kita ajak menaikkan harga barang tertentu. Mesin juga tidak minta fee,” pungkas Togar, yang komit memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Hukum

Hari Ini, KPK Periksa Sandiaga Uno

Selasa, 23 Mei 2017
Hukum

Sandiaga Uno Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar