OTT Ketum PPP, Bukti Jokowi Konsisten Tak Intervensi Hukum dan KPK

Sabtu, 16 Maret 2019 | 18:28 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019), yang diikuti dengan rangkaian pemeriksaan secara marathon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akhirnya menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy sebagai tersangka.

Rommy yang juga anggota DPR RI itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Baca Juga:
KPK Tangkap Tangan Ketua Umum PPP

Penangkapan Rommy ini diapresiasi Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali, Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Bagi advokat senior yang dijuluki 'Panglima Hukum' itu, penangkapan Rommy ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh KPK tidak tebang pilih di era kepemimpinan Jokowi.

Seperti diketahui, PPP merupakan salah satu partai pengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin), pada Pilpres 2019.

Baca Juga:
KPK Tetapkan Ketua Umum PPP Sebagai Tersangka

“Ini bukti KPK tidak tebang pilih. KPK bekerja profesional dan bukan jadi alat kepentingan politik pihak manapun, termasuk Presiden,” ujar Togar, saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates, di Denpasar, Sabtu (16/3/2019).

Bukan itu saja. Togar juga berpandangan, peristiwa OTT terhadap ketua umum PPP tersebut merupakan hal positif di era pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi konsisten dalam penegakan hukum dan tidak melakukan intervensi.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam penindakan hukum, Presiden Jokowi konsisten tidak mengintervensi hukum dan KPK,” ujar Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Dengan demikian, lanjut Dewan Pembina Forum Bela Negara Bali itu, operasi penangkapan lembaga antirasuah itu terhadap ketua umum PPP, tidak bernuansa politis. Penegakan hukum yang dilakukan KPK justru untuk menjaga hukum Indonesia agar tetap bermartabat.

“Ini baru kita dapatkan di pemerintahan sekarang. Mari kita applause kepada pemerintahan Jokowi. Ini bukti, bukan janji, bahwa hukum tidak pernah diintervensi,” tandas Togar, yang masuk dalam daftar 100 besar advokat terkenal versi Majalah Propertyn Bank ini.

Kasus penangkapan ketua umum PPP, lanjut pengamat kebijakan publik ini, menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa KPK semasa pemerintahan Jokowi bisa bekerja secara independen.

“Ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi adalah sosok anti korupsi, tanpa pandang bulu. Presiden Jokowi layak untuk dua periode,” pungkas Togar, yang sedang menyelesaikan studi di S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar