Gaduh Dugaan Korupsi Hibah di Klungkung, Togar: Usut Tuntas!

Jumat, 15 Maret 2019 | 13:11 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Laporan Wayan Muka Udiana, warga Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ke Polda Bali terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan Pura di Nusa Penida, Klungkung, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Pasalnya, dana hibah untuk pembangunan Pura tersebut diduga kuat difasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Wayan Baru. Bukan itu saja, sebab setelah ramai pemberitaan terkait dugaaan penyelewengan dana hibah ini, warga penerima hibah dikabarkan ramai-ramai mengembalikan dana ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung.

Baca Juga:
Hibah Rentan Diselewengkan, Togar: Waspada Karmapala!

Bagi advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP, kasus ini perlu mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum, termasuk Polda Bali. Dugaan ini perlu diusut tuntas, supaya menjadi terang benderang dan tidak malah berkutat pada praduga. Apalagi, dugaan ini melibatkan pejabat publik.

Togar yang dijuluki "Panglima Hukum" ini berpandangan, laporan warga sekaligus adanya pengembalian dana hibah oleh masyarakat mengindikasikan ada fakta kuat dan bukti ketidakberesan dan kejanggalan. Sehingga, patut ditelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah yang konon difasilitasi ketua DPRD Kabupaten Klungkung itu.

Baca Juga:
Kisruh Aset Daerah di Bali Hyatt, Togar: Gubernur Bisa Lakukan Gugatan

“Kalau ada pengembalian kan berarti ada apa-apanya. Seperti orang yang terduga atau ketahuan korupsi mengembalikan uang ke pemerintah, dengan harapan tidak dihukum. Tapi proses hukum pidananya kan harus tetap berjalan. Harus diusut tuntas, biar terang benderang,” tandas Togar, di Denpasar, Jumat (15/3/2019).

Calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu kemudian menyoroti jatah fasilitasi hibah kepada masyarakat yang kerap menjadi salah satu bargaining politik calon anggota legislatif petahana. Dengan iming-iming hibah, caleg petahana berharap dapat mengamankan suara di daerah pemilihan masing-masing.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Celakanya lagi, selama ini terkesan dana hibah ini hanya menjadi alat politik anggota dewan semata. Penyalurannya ke masyarakat, tergantung kemauan anggota dewan yang memfasilitasi.

“Hibah sering hanya diberikan kepada orang dekat. Siapa yang disukai itu yang dikasi. Jadi sangat subjektif dan diskriminatif dengan kriteria yang sumir. Maka penyaluran dana hibah ini membuka juga ruang KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di lingkaran anggota legislatif,” tandas Togar, yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar