Kisruh Aset Daerah di Bali Hyatt, Togar: Gubernur Bisa Lakukan Gugatan

Selasa, 12 Maret 2019 | 08:11 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Hilangnya aset Pemprov Bali berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 hektare di Hotel Bali Hyatt Sanur, perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab faktanya, tanah tersebut milik Pemprov Bali, meskipun tidak memiliki sertifikat.

Demikian ditegaskan advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP, kepada indonesiakoran.com di Denpasar, Selasa (12/3/2019). Menurut dia, mencermati kisruh aset ini dari data yang ada, maka Pemprov Bali bisa menyatakan keberatan terhadap penjualan aset tersebut.

Baca Juga:
Togar Desak Gubernur Bali Ambil Kembali Aset Daerah di Bali Hyatt

"Pemprov Bali bisa menyatakan keberatan, karena penjualan aset tersebut dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan pemilik aset," tutur Togar.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Bali juga bisa merekomendasikan agar semua kegiatan di Hotel Bali Hyatt Sanur dihentikan sementara waktu. Apalagi, selama ini Pemprov Bali tidak pernah mendapatkan hasil dari sahamnya.

Baca Juga:
Kisruh Aset Daerah di Bali Hyatt, Togar: Ada Indikasi Penggelapan!

"Jadi, saat ini Pemprov Bali masih bisa mengambil kembali aset tanahnya itu. Pemprov Bali bisa melakukan pendekatan atau menggunakan hak-haknya secara yuridis maupun nonyuridis," tandas Togar, yang saat ini sedang menyelesaikan studi di S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

"Gubernur Bali juga bisa melakukan gugatan pidana dan perdata, karena aset tanah itu milik Pemprov Bali," imbuh advokat yang dijuluki "Panglima Hukum" ini.

Baca Juga:
Masyarakat Hedonis dan Mafia Bermain, Togar: Sengketa Tanah Kian Pelik

Jika gugatan perdata, jelas Togar, maka kekuatan pertama adalah surat, seperti sertifikat. Tetapi, sertifikat bukanlah bukti alat mutlak.

"Sertifikat itu bukti alat kuat, bukan bukti alat mutlak (tidak bisa diganggu gugat). Kalau bisa dibuktikan sebaliknya, misalnya sertifikat itu prosesnya cacat, melanggar hukum, tidak sah mekanismenya, maka bisa batal demi hukum walaupun itu sertifikat,” papar Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Gubernur Bali, lanjutnya, tidak perlu takut untuk mengungkap kasus ini. Walaupun Pemprov Bali hanya bermodalkan DN 71 dan DN 72, dan tidak mengantongi sertifikat.

"Jangan ada alasan tidak memiliki bukti untuk mengungkap kasus ini. Kalau sudah masuk proses hukum, persidangan, saya yakin bukti-bukti dapat tersaji di pengadilan melalui sejarah kronologis aset tersebut," ucapnya.

KPK Perlu Turun Gunung

Togar bahkan mendorong Polda Bali menjemput bola terkait persoalan aset ini. Sebab sudah banyak temuan dalam kasus ini, dan bisa saja kasus tersebut dijadikan laporan model A jika memang benar-benar mau diusut tuntas.

"Kita juga minta KPK turun gunung untuk usut tuntas kasus ini, karena ada kerugian negara di dalamnya. Karena fakta yuridisnya, tanah DN 71 dan DN 72 di Bali Hyatt memang merupakan tanah milik Pemprov Bali walaupun tidak berbentuk sertifikat," tegas Togar Situmorang, Caleg Milenial yang mengusung tagline 'Siap Melayani Bukan Dilayani' itu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Togar menambahkan, kunci dalam kisruh aset ini adalah keseriusan Pemprov Bali untuk merebutnya kembali. Apalagi jelas - jelas tanah tersebut milik rakyat Bali.

"Gubernur Bali harus bertanggung jawab memperjuangkan hak rakyat Bali. Karena tanah itu juga milik rakyat Bali," pungkas Togar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar