Kisruh Aset Daerah di Bali Hyatt, Togar: Ada Indikasi Penggelapan!

Minggu, 10 Maret 2019 | 17:28 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Masih ingat dengan kisruh aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur, yang belakangan tak jelas kabarnya? Guna penelusuran terhadap aset ini, beberapa kali DPRD Provinsi Bali Bali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset. Sayangnya, keberadaan aset milik daerah itu malah semakin kabur.

Dari berbagai dokumen yang sempat dibahas di DPRD Provinsi Bali, diketahui bahwa pada tahun 1972, Gubernur Bali Sukarmen, ketika itu, melakukan pelepasan hak atas tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 hektare untuk dijadikan saham kepemilikan pada PT Sanur Bali Resort Development.

Baca Juga:
Lagi, Dewa Rai Desak Gubernur Ambil Alih Aset di Bali Hyatt

Dalam pelepasan hak atas tanah tersebut, Pemprov Bali mendapatkan saham sebesar 10,9 persen di PT Sanur Bali Resort Development. Adapun PT Sanur Bali Resort Development, mempunyai saham sebesar 5 persen di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Ironisnya dalam pelepasan hak atas tanah seluas kurang lebih 2,5 hektare tersebut, Pemprov Bali tidak pernah mendapatkan pendapatan dari deviden saham dimaksud.

Baca Juga:
Objek Tanah Aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Tak Jelas

Buktinya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kepemilikan saham di Hotel Bali Hyatt, belum pernah tercatat dalam neraca keuangan Pemprov Bali. Dengan demikian, maka dokumen pelepasan aset dan kepemilikan saham tersebut tidak dimiliki oleh Pemprov Bali hingga saat ini.

Parahnya lagi, saham di Hotel Bali Hyatt Sanur itu bahkan sudah dijual secara sepihak oleh PT Sanur Bali Resort Development kepada pihak ketiga. Penjualan ini bahkan tanpa sepengetahuan Pemprov Bali.

Baca Juga:
DPRD Bali Putuskan Eksekusi Hotel Bali Hyatt

Polemik ini pun mendapat perhatian khusus dari "Panglima Hukum" Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Bagi advokat kawakan ini, dalam kasus tersebut ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana berupa pemalsuan dan penggelapan.

"PT Sanur Bali Resort Development menjual saham milik Pemprov Bali tanpa sepengetahuan Pemprov Bali. Di sini jelas ada dugaan penggelapan aset dan indikasi korupsi. Sebab hilangnya aset tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah," tutur Togar, di Denpasar, Minggu (10/3/2019).

Baca Juga:
Pemkot Denpasar Tolak Cabut IMB Hotel Bali Hyatt, Kenapa?

Atas dasar itu, Togar yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini, meminta komitmen Pemprov Bali khususnya Gubernur Bali, untuk mengambil kembali aset di Hotel Bali Hyatt Sanur.

"Apalagi, DPRD Bali melalui Pansus Aset yang telah dibentuk sudah mengeluarkan rekomendasi agar Gubernur Bali melayangkan gugatan secara perdata dan pidana, serta menugaskan dan memerintahkan Wali Kota Denpasar untuk mencabut dan membatalkan IMB untuk pembangunan sarana dan prasarana di Hotel Bali Hyatt Sanur," tegas Togar.

Baca Juga:
DPRD Bali Desak Gubernur Perintahkan Wali Kota Cabut IMB Bali Hyatt

Pengamat kebijakan publik ini menambahkan, prosedur mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan milik Pemprov Bali itu sesungguhnya cacat administrasi, karena tidak sesuai prosedur. Semestinya, untuk mendapatkan HGB tanah, maka tanah tersebut dikembalikan terlebih dahulu oleh Pemprov Bali kepada negara.

"Yang lebih kacaunya lagi, sudah jelas Kanwil BPN Bali menyatakan HGB tersebut cacat administrasi karena bertentangan dengan SK Mendagri Nomor 139 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria/ BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, namun Pemkot Denpasar malah menerbitkan IMB pada tahun 2016," urai Togar, yang saat ini tengah menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana.

Ia pun mengajak berbagai pihak, untuk kembali mengevaluasi kasus ini, termasuk mengkaji langkah berikutnya sekaligus mengumpulkan data-data yang lebih valid.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

"Sebab dalam kasus ini terkait dua soal, yaitu aset dan saham. Keduanya kabur, tidak jelas. Ini yang perlu kita telusuri," tandas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates itu.

Ia kemudian menyarankan Pansus Aset DPRD Provinsi Bali, untuk meminta aparat penegak hukum, baik Polda Bali atau Kejaksaan bahkan KPK, agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini penting, agar kasus ini menjadi terang - benderang.

"Pansus Aset kan sudah terbentuk, tinggal diusut. Desak para pemegang saham, tanyakan kepada mereka mengapa pada saat pengalihan saham pada saat itu tidak melibatkan Pemprov Bali?" kata advokat senior kelahiran Jakarta itu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Bagi Togar, jika mau bekerja keras, tentu ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkap kejanggalan dalam kasus ini. Misalnya, Pemprov Bali melalui BPKAD bersurat ke Kementerian ATR/ BPN untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan pengkajian.

"Bisa juga undang BPN Kota Denpasar, karena BPN Kota Denpasar yang menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB), agar diadakan pengukuran kembali atas tanah tersebut," pungkas Togar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar