Masyarakat Hedonis dan Mafia Bermain, Togar: Sengketa Tanah Kian Pelik

Minggu, 10 Maret 2019 | 10:06 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Sengketa tanah di Bali semakin pelik. Konflik pertanahan ini bahkan tidak hanya terjadi antara masyarakat saja. Konflik tanah juga kadang melibatkan masyarakat versus pemerintah, masyarakat versus pengusaha, atau pemerintah versus pengusaha.

Menurut advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP, permasalahan tersebut terjadi karena pola kehidupan masyarakat yang semakin hedonis. Celakanya, kondisi tersebut diperparah dengan maraknya mafia tanah bermain.

"Ada juga mafia tanah di Bali yang terkooptasi dengan berbagai macam profesi dan institusi," kata Togar, di Denpasar, Minggu (10/3/2019).

Baca Juga:
Nyepi Sehari di Tahun Politik, Togar Ajak Introspeksi Diri

Kondisi ini, diakui advokat yang dijuluki "Panglima Hukum" itu memperparah konflik tanah di Bali.

"Persoalan pelik di Pulau Dewata ini adalah persoalan tanah," tandas Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Masalah tanah menjadi semakin kompleks, lanjut Managing Partner Togar Situmorang & Associates ini, lantaran cara kerja mafia tanah tersebut justru menggunakan surat-surat yang tidak sesuai. Targetnya, merampas hak tanah yang disasar.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

"Contoh kasus mafia tanah yang saat ini sedang kami tangani adalah ketika seseorang yang berinisial AANRAA yang menjual tanah milik Pemprov Bali kepada klien kami berinisial RB," tutur Togar, yang saat ini sedang menyelesaikan studi pada program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana.

Dijelaskan, kasus ini berawal dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 49 Tertanggal 14 November 2016 antara penjual AANRAA dengan pembeli RB di hadapan Notaris/ PPAT NKAA, terhadap sebagian dari bidang tanah yang luasnya 262,5 M2 di Jalan Kapten Tantular/ Cut Nyak Dien, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Setelah ditelusuri, tanah yang dijual AANRAA tersebut ternyata bukan milik pribadi, melainkan tanah milik Pemprov Bali. Penjual jugaytidak bisa menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) asli yang digunakan dalam PPJB Nomor 49 Tertanggal 14 November 2016, yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT NKAA yang saat ini menjadi penghuni Lapas Kerobokan lantaran kasus serupa. 

"Kasus ini sudah kami laporkan ke Polda Bali dengan Nomor Registrasi DUMAS/865/ VIII/ REN.4.2/ 2018/ SPKT Polda Bali. Namun penanganannya hingga saat ini masih belum jelas bagaimana perkembangannya," beber Togar.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Diakui Togar, lemahnya penegakan hukum dan sistem pencegahan dari pemerintah terhadap permasalahan tanah ini, mengakibatkan praktik mafia tanah semakin berani. Bahkan para mafia tanah berani menunjukan taringnya, meskipun menabrak aturan.

"Kita harus melibatkan berbagai pihak untuk mendorong upaya mekanisme pencegahan dengan membenahi sistem dan prosedur kepengurusan sertifikat tanah, sehingga nantinya dapat meminimalisasi praktik kecurangan di lapangan atau adanya mafia tanah," ujar Togar.

Dukungan dari Polri, menurut Togar, diharapkan dapat memperbaiki sistem kepengurusan sertifikat tanah. Dengan begitu, praktik kecurangan dan mafia tanah ini bisa dicegah.

Apalagi, imbuh advokat kelahiran Jakarta itu, Kapolri bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebelumnya sudah pernah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Polda Bali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, juga sudah sepakat membentuk Tim Terpadu Pemberantasan Mafia Tanah.

Baca Juga:
Togar Situmorang Siap Perjuangkan Beasiswa Perangkat Desa

"Jadi saya rasa bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tanah yang proporsional, lalu ditindaklanjuti jajaran Polda Bali, akan lebih berhasil apabila didukung BPN Provinsi Bali," ucap Togar, yang juga pengamat kebijakan publik ini.

Togar juga berharap, penyelesaian terhadap kasus-kasus perampasan atas tanah yang terjadi ke depan harus dilakukan dengan membentuk semacam Lembaga Ad Hoc. Lembaga ini diberi tugas khusus untuk menyelesaikan permasalahan perampasan hak atas tanah di Bali.

"Dengan demikian, ketika ada seseorang yang dirampas tanahnya, maka mereka memiliki wadah yang dinaungi oleh lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Ketika harus berpekara di Pengadilan Agraria, mereka memiliki dukungan kuat, serta bisa diselesaikan secara adil dan memiliki kepastian hukum," pungkas caleg milenial yang mengusung tagline 'Siap Melayani Bukan Dilayani' itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar