Kisruh Yayasan Dwijendra, Togar: Kepengurusan Chandra Tetap Sah

Rabu, 16 Januari 2019 | 18:12 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang bersama rekannya I Nyoman Prabu Rumiartha, selaku kuasa hukum Ketua Yayasan Dwijendra I Made Sumitra Chandra Jaya, mendatangi Ditjen Kemenkumham, Senin (14/1/2019). [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Kisruh dualisme kepengurusan Yayasan Dwijendra Denpasar, terus bergulir. Bahkan antara pengurus baru dan pengurus lama, masih saling gugat di Pengadilan Negeri Denpasar.

Senin (14/1/2019) lalu, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, selaku kuasa hukum Ketua Yayasan Dwijendra (yang lama, red) I Made Sumitra Chandra Jaya, mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jakarta.

Bersama rekannya advokat I Nyoman Prabu Rumiartha, SH, MH, Togar menyampaikan surat resmi ke Ditjen AHU Kemenkumham. Intinya, meminta Dirjen AHU Kemenkumham agar tetap melakukan pemblokiran terhadap akses elektronik untuk melakukan perubahan kepengurusan yayasan.

"Kami meminta kepada Dirjen AHU, untuk tetap melakukan pemblokiran atas akses segala bentuk permohonan elektronik oleh notaris untuk melakukan perubahan pengurus Yayasan Dwijendra," tutur Togar, di Denpasar, Selasa (15/1/2019).

Hal ini, menurut advokat kawakan yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu, guna menjalankan amanat surat yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI.

"Yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya tuntutan dan gugatan hukum yang timbul akibat pembukaan pemblokiran tersebut," tegas Togar, yang dijuluki "Panglima Hukum" itu.

Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor AHU.2.UM.01.04-4143, tertanggal 1 November 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa pembukaan blokir dapat dipertimbangkan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Merujuk pada ketentuan tersebut, pada prinsipnya kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Chandra Jaya, tetap sah hingga adanya salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Perkara Perdata Nomor 265/ Pdt.G/ 2018/PN.Dps dan Perkara Perdata Nomor 297/ Pdt.G/ 2018/ PN.Dps," tandas Togar.

Ia juga berharap, jangan sampai ada tumpang tindih ketika dilakukan pembukaan blokir akses yayasan ini. Sebab para pihak, baik kubu Chandra yang dianggap masih sah dan berlaku maupun kubu Ketua Yayasan Dwijendra (yang baru, red), I Ketut Wirawan yang dianggap tidak sah, saat ini masih saling gugat.

"Posisinya tetap harus dalam blokir. Kalau sudah inkrah, baru boleh dibuka. Jangan sampai ada konflik baru dengan pembukaan blokir ini," ujar Togar.

Dikatakan, permintaan tetap dilakukan pemblokiran ini bukan bentuk intervensi. Tetapi ini lebih dimaksudkan untuk menegakkan amanat Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI sebelumnya.

"Kalau kubu Wirawan minta membuka blokir, jangan dulu. Pejabat Kemkumham harus taat aturan," pungkas Togar, yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar