Kubu Sudikerta Minta Dewa Rai Cabut Pernyataan di Media

Minggu, 06 Januari 2019 | 18:29 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pernyataan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai, langsung direspon kubu mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta. Dewa Rai sebelumnya meminta agar Polda Bali segera menahan Sudikerta, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Janganlah terlalu bernafsu untuk memenjarakan Sudikerta," kata Togar Situmorang, SH, MH, MAP, selaku kuasa hukum Sudikerta, di Denpasar, Minggu (6/1/2019).

Menurut dia, boleh-boleh saja jika ada pihak yang bertanya atau mengingatkan Polda Bali terkait kasus Sudikerta. Namun jika ada yang terlalu bernafsu mendesak Polda Bali segera memenjarakan Sudikerta, Togar menegaskan, yang bersangkutan harus paham dulu proses penegakan hukum yang benar.

"Dia (Dewa Nyoman Rai, red) itu kan anggota DPRD Bali, seorang Sarjana Hukum. Yang dulu pada tahun 2007 juga pernah tersangkut kasus hukum ilegal logging, sehingga dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan dijatuhi hukuman vonis 8 bulan penjara. Jadi seharusnya sudah lebih banyak tahu lagi mengenai tahapan-tahapan proses hukum," ujar Togar.

Baca Juga:
Sebulan Lebih Tersangka, Dewan: Kok Sudikerta Belum Ditahan?

Pria yang dijuluki "Panglima Hukum" ini menambahkan, semua preman saja ditangkap, diborgol, dan dibui oleh Polda Bali. Begitu juga yang terlibat dan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI AD.

"Ya, yang seperti itu memang patut untuk dibui," sindir Togar. "Tapi hal-hal tersebut apa kaitannya dengan Sudikerta? Apakah klien kami seorang preman? Seorang pembunuh? Sehingga harus diborgol? Janganlah terlalu bernafsu untuk memenjarakan seseorang," imbuhnya.

Sindiran Togar ini terkait anak Dewa Rai yakni DKDA (16 tahun) yang terlibat kasus pembunuhan anggota TNI dengan korban Prada Yanuar Setiawan dan penganiayaan Muhamad Jauhari. DKDA divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pertengahan Agustus 2017 dan mendapat hukuman paling tinggi yakni 4 tahun penjara.

Togar pun mengingatkan, seharusnya Dewa Nyoman Rai sebagai wakil rakyat, apalagi duduk sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali yang membidangi masalah hukum, lebih bisa lagi memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat.

"Jangan malah menyuguhkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat seperti statement 'jangan sampai dengan tidak segera ditahannya Sudikerta akan menimbulkan preseden buruk',” tandas Togar.

"Pernyataan itu keliru. Masyarakat harus tahu itu. Jangan hanya melihat suatu perkara pidana dari segi objektifnya saja, apabila ada kepentingan politik. Namun harus dilihat juga dari segi subyektifnya. Aturan-aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP," urai Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, imbuhnya, juga mengatur adanya Asas Praduga Tidak Bersalah. Asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah dan bersifat inkracht (punya kekuatan hukum tetap).

Togar sendiri yakin, Polda Bali lebih profesional dalam menangani perkara Sudikerta ini, bebas dari intervensi. Di sisi lain, pihak Sudikerta sangat kooperatif dengan proses hukum ini.

Polda Bali juga sudah menetapkan status cekal terhadap Sudikerta. Jadi tidak ada potensi Sudikerta akan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

"Jadi apa motivasi dan kepentingan Sekretaris Komisi I DPRD Bali meminta Kapolda Bali penjarakan Pak Sudikerta? Pernyataan itu adalah bentuk provokatif, tidak pantas, juga arogan dan syahwat politik yang berlebihan," tegas Togar.

Polisi, menurut dia, tentu bertugas sesuai dengan UU Kepolisian dan SKEP Kapolri, bahwa setiap kasus pidana akan diproses sesuai dengan aturan hukum baik KUHAP yang berlaku. Untuk itu, Togar meminta kepada Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali agar segera mencabut pernyataannya. Sebab kasus Sudikerta ini ranah hukum, bukan ranah politik.

Pernyataan Dewa Rai tersebut dinilai selain sarat kepentingan politik, juga membuat gaduh di masyarakat. Termasuk juga memprovokasi masyarakat dan terkesan sebagai upaya melakukan intervensi atas proses penegakan hukum.

"Dia sebagai anggota dewan harusnya mengawasi, bukan memprovokasi dan mengintervensi hukum. Coba belajar dulu hukum acara pidana supaya paham tentang proses hukum pidana. Jangan intervensi hukum dengan politik. Apalagi jelang Pileg dan Pilpres, buatlah pernyataan yang kondusif," pungkas Togar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar