Kasus "Mafia Tiongkok" Jadi Sorotan BI, Togar: Mari Bersatu Jaga Bali

Kamis, 03 Januari 2019 | 19:43 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Advokat kawakan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, menilai bahwa pariwisata masih menjadi lokomotif ekonomi Bali sampai saat ini.

Karena itu, ketegasan dan pengaturan tata niaga pariwisata menjadi hal pokok yang harus dibenahi. Dengan begitu, semua bentuk usaha ilegal tidak akan bisa berkembang.

Hal ini disampaikan Togar Situmorang, sebagai bentuk catatan kritisnya terhadap dampak permainan “nakal” sejumlah toko milik warga Tiongkok lewat modus paket wisata murah, yang terbongkar di penghujung tahun 2018 lalu.

Baca Juga:
Ini Catatan Togar Soal Penegakan Hukum di Bali Tahun 2018

Bahkan menurut Togar Situmorang, Bank Indonesia (BI) secara menyoroti kasus "mafia Tiongkok" ini karena menggunakan aplikasi messenger berupa WeChat dan Alipay untuk pembayaran.

"Dua aplikasi itu belum melakukan kerja sama dengan perusahaan sistem pembayaran lokal. Dengan kata lain, transaksi yang dilakukan oleh turis Tiongkok di Bali, tidak memenuhi peraturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui Peraturan BI (PBI) Nomor 19/ 8/ PBI/2017 Tentang GPN," ujar Togar Situmorang, di Denpasar, Rabu (3/1/2019).

Pria kelahiran Jakarta ini mengaku memperoleh informasi bahwa BI sudah menutup beberapa merchant yang bekerjasama dengan WeChat dan Alipay, untuk melakukan transaksi. Togar Situmorang pun berharap, BI selaku otoritas berwenang, nantinya akan mengarahkan agar turis, khususnya Tiongkok, menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Selain BI, Togar Situmorang juga menaruh harapan besar kepada pihak Imigrasi. Calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini menyebut, Imigrasi merupakan garda terdepan dalam “memfilter” turis bermasalah masuk ke Pulau Dewata.

"Imigrasi seharusnya mengambil peran lebih dominan karena mengetahui ke luar masuknya turis asing; apakah legal atau ilegal. Jangan malah pihak Imigrasi ikut ambil andil dalam masuknya turis ilegal. Ini yang kita patut antisipasi. Seluruh stakeholder harus menjaga Bali dalam satu kerangka utuh,” tegas Togar Situmorang, yang kerap memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu ini.

Posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, demikian Togar Situmorang, membuka keran bagi tindakan kriminal lintas negara terjadi di Pulau Dewata.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

"Bukti terakhir adalah pengungkapan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan Cyber Crime (Skimming) melalui ATM yang terjadi di wilayah Denpasar. Pelaku berjumlah 4 orang berinisial KDY, VRG, VKN, VVC berkewarganegaraan Bulgaria,” urainya.

Untuk menjaga Bali, lanjut Togar Situmorang, seluruh stakeholder harus bersatu. Baik unsur pemerintahan, desa adat atau pakraman, institusi TNI, Polri, pelaku usaha, dan lainnya.

“Gubernur Bali Wayan Koster telah bergerak cepat merespons fakta bahwa Bali dijual murah melalui paket wisata di Tiongkok. Ini patut diapresiasi. Pihak kepolisian juga telah berulangkali mengungkap kasus kriminal yang berhubungan dengan sindikat kejahatan internasional di Bali. Mari bersatu menjaga Bali,” ajak advokat yang dijuluki “Panglima Hukum” itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar