Ini Catatan Togar Soal Penegakan Hukum di Bali Tahun 2018

Rabu, 02 Januari 2019 | 10:34 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Memasuki tahun 2019, advokat kawakan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, menyampaikan beberapa catatan seputar penegakan hukum sepanjang tahun 2018 di Bali.

Mulai dari soal premanisme, narkoba, human trafficking, mafia tanah hingga kejahatan lintas negara, tak luput dari perhatian advokat berjuluk "Panglima Hukum" ini. Khusus untuk pemberantasan narkoba dan premanisme, ia secara khusus mengakui keberhasilan penegak hukum, dalam hal ini Polda Bali.

Namun terkait kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia (human traficking) dan kejahatan perbankan (skimming), menurut Togar Situmorang, masih harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Bali.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

"Misalnya, kasus yang belum lama ini bergulir soal banyaknya travel agen Tiongkok yang meraup keuntungan di Bali, secara tidak langsung sudah masuk dalam human trafficking karena ada indikasi eksploitasi manusia untuk kepentingan bisnis bagi suatu kelompok," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Rabu (2/1/2019).

Belum lagi kejahatan "Skimming", yang kerap dilakukan warga negara asing dengan modus datang ke Bali sebagai wisatawan. Setelah melihat peluang melakukan skimming, imbuhnya, jelas kejahatan model ini bisa mencoreng pariwisata Bali yang notabene masyarakat Bali perekonomiannya bergantung pada sektor pariwisata.

"Jadi potensi kejahatan lintas negara harus menjadi catatan tersendiri aparat penegak hukum," tandas Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Dari sisi lain, Togar Situmorang juga mengaku prihatin atas lambatnya penanganan hukum terkait mafia tanah di Bali. Padahal, menurut dia, kasus sengketa tanah bukan lagi menjadi persoalan pribadi tapi sudah seperti sebuah sindikat atau mafia. Pasalnya, banyak pihak terlibat di dalamnya.

"Ini sebenarnya yang mesti ditelusuri penegak hukum dalam menangani mafia tanah, siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya dan ini mesti clear," tegas Togar Situmorang, yang kerap memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu ini.

Ia pun berharap, tahun 2019 merupakan momen penegakan hukum berdasarkan azas keadilan, azas egaliter, persamaan dalam mendapatkan perlakuan hukum, bukan pesanan apalagi komoditas.

"Kita ingin penegakan hukum secara adil, tidak boleh karena muatan kepentingan apalagi pesanan," pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar