Datangi MKD DPR RI, KBAK Pertanyakan Perkembangan Kasus "Ijon Proyek"

Jumat, 21 Desember 2018 | 08:34 WIB
Share Tweet Share

Koordinator Lapangan Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) Ida Bagus Made Kartika, saat mendatangi Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (20/12/2018). [foto: istimewa]

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Kasus dugaan jual beli anggaran atau "ijon proyek" di DPR RI, sempat mencuat tahun 2016 lalu. Bahkan ketika itu, kasus ini mendapat atensi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Sayangnya hingga saat ini, tak ada kabar perkembangan pengusutan kasus yang turut menyeret nama anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Gede Sumarjaya Linggih alias Demer ini. Padahal, Demer diduga telah menerima dana Rp2,5 miliar untuk proyek infrastruktur senilai Rp30 miliar.

Terkait kondisi ini, Koordinator Lapangan Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) Ida Bagus Made Kartika mendatangi Sekretariat MKD DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Baca Juga:
Dilaporkan ke KPK, Demer: Saya Yakin, KPK Objektif

Kedatangan Kartika, untuk mempertanyakan perkembangan kasus "ijon proyek" ini. Pasalnya sejak 2016 hingga saat ini, kasus tersebut seperti dipetieskan.

"Kami bertanya kepada MKD yang pernah memeriksa Bapak Sumarjaya Linggih. Kenapa kasus yang sudah dilaporkan dari tahun 2016 silam, hasilnya tidak diberitahukan dan tidak dibuka ke publik?" tanya Kartika.

KBAK ingin tahu, apakah kasus ini mandeg atau memang sengaja didiamkan. Kalau memang mandeg, KBAK meminta kepada MKD agar lebih transparan menelusuri pihak-pihak yang terlibat.

"Agar kasus ini hasilnya menjadi terang benderang dan segera diusut tuntas. Jangan malah dikubur," ujar Kartika.

Baca Juga:
KBAK Laporkan Demer ke KPK

Sebaliknya apabila kasus dugaan "ijon proyek" ini tidak terbukti, KBAK juga mendesak MKD menyampaikan secara terbuka kepada publik. Tujuannya, agar tidak ada dugaan dan prasangka.

"Kalau kasus ini memang sudah clear and clean, ya kami juga meminta hasilnya diberitahukan secara terbuka kepada kami, khususnya masyarakat Bali," desak Kartika.

Ia menambahkan, masyarakat Bali ingin wakil rakyat yang bersih. Jangan sampai ada oknum anggota DPR RI yang justru terindikasi bermain anggaran proyek, terlibat suap dan korupsi.

"Kita ingin wakil rakyat kita di Senayan bekerja untuk rakyat, dan bersih dari permainan apalagi korupsi. Kalau ada yang terlibat, ya, ditindak tegas. Kalau tidak ya, harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi fitnah," tandas Kartika.

Sementara itu sebelumnya, Selasa (18/12/2018), KBAK melayangkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ke Kejaksaan Agung RI, terkait kasus "ijon proyek" ini.

Dalam laporannya, KBAK meminta Kejaksaan Agung RI dan KPK memanggil dan memeriksa Sumarjaya Linggih guna menelusuri dugaan penerimaan "ijon proyek" Rp2,5 miliar untuk membeli proyek infrastruktur senilai Rp30 miliar sebagaimana dilaporkan ke MKD DPR RI.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Hukum

Hari Ini, KPK Periksa Sandiaga Uno

Selasa, 23 Mei 2017
Hukum

Sandiaga Uno Penuhi Panggilan KPK

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar