Dilaporkan ke KPK, Demer: Saya Yakin, KPK Objektif

Selasa, 18 Desember 2018 | 18:22 WIB
Share Tweet Share

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gede Sumarjaya Linggih. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gede Sumarjaya Linggih, menanggapi santai terkait laporan atas dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI oleh Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK).

"Ya, namanya melapor, gak ada yang bisa larang. Itu hak warga negara. Tetapi harusnya kan ada bukti-bukti permulaan," kata Demer, sapaan akrabnya, kepada indonesiakoran.com di Denpasar, Selasa (18/12/2018).

Menurut Demer, KPK tidak serta - merta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk. Apalagi jika laporan tersebut, tanpa disertai bukti permulaan yang cukup.

"Saya yakin, KPK objektif dalam menyikapinya, dan saya berserah diri pada Tuhan," tandas Demer, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Baca Juga:
KBAK Laporkan Demer ke KPK

Diketahui, Demer dilaporkan ke KPK dan Kejagung oleh KBAK, terkait dugaan ijon proyek. Kasus ini sebelumnya telah diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, namun tidak jelas hasilnya.

"Kami melaporkan secara resmi Gede Sumarjaya Linggih ke KPK, terkait penerimaan ijon proyek," jelas Koordinator Lapangan KBAK Ida Bagus Made Kartika, dalam jumpa pers di Denpasar, Selasa (18/12/2018), sembari menunjukkan surat pengaduan resmi ke KPK RI dengan Nomor 02/ B/ KBAK/ 12/ 2018.

Dalam laporan dimaksud, Kartika menyampaikan tiga (3) poin tuntutan ke KPK RI. Pertama, KPK harus memanggil dan memeriksa Sumarjaya Linggih untuk menelusuri dugaan penerimaan ijon proyek Rp2,5 miliar untuk membeli proyek infrastruktur senilai Rp30 miliar, sebagaimana dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Kedua, KPK harus menelusuri MKD DPR RI yang memberhentikan pemeriksaan Sumarjaya Linggih, karena sebelumnya pada tahun 2016 sudah pernah diperiksa soal jual beli anggaran di DPR RI. Ketiga, KPK harus proaktif menindaklanjuti dan segera mengusut tuntas kasus Sumarjaya Linggih.

"Semoga dengan adanya laporan ini, KPK sebagai lembaga antirasuah bergerak cepat, karena ada kerugian negara di dalamnya. Kami minta laporan ini tidak mandeg, dan jika ada putusan yang bersifat incraht nantinya, harus diumumkan secara terbuka, karena kami selaku masyarakat Bali harus tahu hasilnya," tegas Kartika.

Selain kepada KPK RI, KBAK juga melaporkan Sumarjaya Linggih ke Kejaksaan Agung RI. Laporan ke Kejaksaan Agung RI dengan Nomor 03/ B/ KBAK/ 12/ 2018 tertanggal 18 Desember 2018, tuntutannya tak jauh berbeda dengan laporan ke KPK RI.

"Kami berharap, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, memberikan perhatian serius terhadap laporan ini," ujar Kartika.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar